Jansem Crossby Manalu’s pages
Just another WordPress.com weblog

Mar
10

Menurut World Bank, kata governance diartikan sebagai “the way state power is used in managing economic and social resources for development society”. Dari pengertian di atas diperoleh gambaran bahwa “governance”, yakni cara bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk mengelola sumberdaya-sumberdaya ekonomi dan sosial guna pembangunan masyarakat. Cara lebih menunjukan pada hal-hal yang bersifat teknis.
Sejalan dengan pendapat World Bank di atas, UNDP mengemukakan definisi Governance sebagai: “the exercise of political, economic anf administrative authority to manage a nation’s affair at all levels”. Dengan demikian kata governance berarti penggunaan atau pelaksanaan, yakni penggunaan kewenangan politik, ekonomi dan administratif untuk mengelola masalah-nasalah nasional pada semua tingkatan. Disini tekanannya pada kewenangan, kekuasaan yang sah atau kekuasaan yang memiliki legitimasi. Berbicara kewenangan berarti menyangkut domain sektor publik.
Menurut UNDP.governance didukung oleh tiga kaki yakni politik, ekonomi serta administrasi. Kaki pertama, yaitu tata pemerintahan di bidang politik dimaksudkan sebagai proses-proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan publik, baik dilakukan oleh birokrasi sendiri maupun oleh birokrasi bersama-sama politisi. Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan tidak hanya pada tataran implementasi seperti yang selama ini terjadi, melainkan mulai dari formulasi, evaluasi sampai dengan implementasi.
Kaki kedua, yaitu tata pemerintahan di bidang ekonomi meliputi proses-proses pembuatan pembuatan keputusan untuk memfasilitasi aktivitas ekonomi di dalam negeri dan interaksi di antara penyelenggara ekonomi. Sektor pemerintahan diharapkan tidak terlampau banyak terjun secara langsung pada sektor ekonomi karena akan dapat menimbulkan distorsi mekanisme pasar. Sedangkan kaki ketiga, yaitu tata pemerintahan di bidang administrasi adalah berisi implementasi proses kebijakan yang telah diputuskan oleh institusi politik (LAN & BPK,2000 : 5)
Menurut UNDP,governance atau tata pemerintahan memiliki tiga domain, yaitu:
1) Negara atau pemerintahan (state);
2) Sektor swasta atau dunia usaha (private sector);
3) Masyarakat (society)

Ketiga domain tersebut di atas berada di dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Sektor pemerintahan lebih banyak memainkan peranan sebagai pembuat kebijakan, pengendalian dan pengawasan. Sektor swasta lebih banyak berkecimpung dan menjadi penggerak aktivitas di bidang ekonomi. Sedangkan sektor masyarakat merupakan objek sekaligus subjek dari sektor pemerintah maupun sektor swasta. Karena di dalam masyarakatlah terjadi interaksi di bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya.
Governance yang dijalankan ketiga domain tersebut tidak sekedar jalan melainkan harus masuk kategori yang baik (good). Perpaduan antara kata good dan governance menimbulkan kosa kata baru yaitu good governance, yang dewasa ini sangat popular.
Ciri Tata Pemerintahan yang baik:
1) Mengikutsertakan semua masyarakat
2) Transparan dan tanggung jawab
3) Efektif dan adil
4) Menjamin adanya supremasi hukum
5) Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sokial, dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat
6) Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.

Berkaitan dengan good governance, UNDP mengajukan sembilan karakteristik sebagai berikut:

1) Partisipasi (participation)
Sebagai pemilik kedaulatan. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara, berpemerintahan serta bermasyarakat. Partisipasi berikut dapat dilakukan secara langsung maupun melalui institusi intermediasi seperti DPRD, LSM dan lain sebagainya. Partisipasi yang diberikan dapat berbentuk buah pikiran, dana, tenaga maupun bentuk-bentuk lainnya yang bermanfaat. Partipasi warga negara dilakukan tidak hanya pada tahapan implementasi, tetapi secara menyeluruh mulai dari tahapan penyusunan kebujakan, pelaksanaan, evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasilnya.

2) Penegakan hukum (rule of law)
Good governance dilaksanakan dalam rangka demokratisasi kehidupan berbanga dan bernegara. Langkah awal penciptaan good governance adalah membangun sistem hukum yang sehat, baik perangkat lunaknya, perangkat kerasnya maupun sumber daya manusia yang menjalankan sistemnya.

3) Transparansi (transparency)
Salah satu karakteristik good governance adalah keterbukaan. Karakteristik ini sesuai dengan zaman yang serba terbuka akibat adanya revolusi informasi. Keterbukaan terebut menyangkut kepentingan public mulai dari proses pengambilan keputusan, penggunaan dana-dana publik sampai pada tahap evaluasi.

4) Daya tanggap (responsiveness)
Sebagai konsekuensi logis dari keterbukaan, maka setiap komponen yang terlibat dalam proses good governance perlu memiliki daya tanggap terhadap keinginan maupun keluhan para pemegang saham (take holder). Upaya peningkatan daya tanggap tersebut terutama ditujukan pada sektor publik yang selama ini cenderung tertutup, arodan serta berorientasi pada kekuasaan. Untuk mengetahui kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh sektor publik, secara periodik perlu dilakukan survey umtuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen (costumer satisfaction).

5) Berorientasi pada consensus (Consensus Orientation)
Di dalam good governance, pengambilan keputusan maupun pemecahan masalah bersama lebih diutamakan berdasarkan konsensus yang telah diputuskan bersama.

6) Keadilan (equity)
Melalui prinsip good governance, setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan. Akan tetapi karena kemampuan masing-masing warga negara berbeda-beda, maka sektor publik perlu memainkan peranan agar kesejahteraan dan keadilan dapat berjalan seiring jalan.

7) Keefektifan dan Efiiensi (Effectiveness and Effuciency)
Agar mampu berkompetisi secara sehat dalam percaturan dunia, kegiatan ketiga domain dan governance perlu mengutamakan efektivitas dan efisiensi dalam setiap kegiatan. Tekanan perlu efektivitas dan efisiensi terutama ditujukan pada sektor publik karena sektor ini menjalankan aktivitasnya secara monopolistik. Tanpa adanya kompetisi tidak akan tercapai efisiensi.

8) Akuntabilitas (accountability)
Setiap aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan publik perlu mempertanggungjawabkannya kepada publik. Tanggung gugat dan tanggung jawab tidak hanya diberikan kepada atasan saja melainkan juga kepada para pemegang saham (stake holder).

9) Visi strategis (strategic vision)
Dalam era yang berubah secara dinamis seperti sekarang ini, setiap domain dalam good governance perlu memiliki visi yang strategis. Tanpa adanya visi semacam itu maka suatu bangsa dan negara akan mengalami ketertinggalan.

Birokrasi

Birokrasi adalah suatu konsep atau istilah yang sudah melekat dan popular di dalam negara dan pemerintah. Tokoh pertama yang memperkenalkan birokrasi adalah Max Weber. Weber sendiri tidak pernah memberikan definisi tentang birokrasi karena kaijian dan ruang lingkupnya studi birokrasi ini sangat luas dan kompleks yang berdimensi politik, sosial, budaya, agama dan ekonomi. Weber memberikan argumen bahwa kemunculan birokrasi sebagai organisasi formal dalam tatanan masyarakat modern sebagai reaksi terhadap ketidakpuasan model sitem otoritas yang berlaku dan dibangun sebelumnya oleh rezim-rezim penguasa terdahulu. Yang dikedepankan adalah suatu ciri masyarakat modern yang lebih mengedepankan aspek-aspek legal rasional yang merupakan ciri dari masyarakat barat. Pada waktu itu sebagai jawaban atas kebobrokan sitem penguasaan atau pemerintahan yang dibangun sebelumnya yang cenderung bersifat otoriter dan tidak demokratis. Namun untuk sedikit memberi gambaran apa dan bagaimana mengenai birokrasi. Dibawah ini ada pemahaman-pemahaman penting yang bisa dijadikan referensi untuk memahami birokrasi.
Secara etimologis, birokrasi berasal dari kata Bureau : meja, dan Cratus/cratein: kekuasaan. Penguasaan oleh biro atau tempat bekerjanya para pejabat.
Ciri-ciri birokrasi:
a) Pembagian tugas atau pekerjaan. Setiap pegawai harus memiliki spesialisasi pada bidang-bidang tertentu. Sehingga setiap aparat birokrasi memiliki kejelasan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab.
b) Hubungan dalam birokrasi berifat impersonal (harus hubungan yang bersifat resmi) untuk menghindari adanya hubungan yang bersifat personal.
c) Adanya sistem hirarki jabatan yang menunjuk adanya tingkatan kedudukan yang dimiliki oelh seseorang. Semakin tinggi posisi seseorang berarti memiliki wewenang dan tanggung jawab yang lebih luas atau tinggi, dan itu berarti berkaitan dengan sistem imbalan atau penghargaan yang harus diterima oleh pegawai atau aparat yang bersangkutan.
d) Rekruitmen pegawai didaarkan pada kecakapan, keahlian dan kualifikasi pendidikan tertentu karena kerja birokrasi tidak dilakukan dengan cara asal tetapi mengarah dan melandaskan pada profesionalisme. Artinya kerja seseorang harus memenuhi standar kualifikasi tertentu baik standar kualitas waktu yang sudah ditentukan.

Birokrasi merupakan satu institusi yang melambangkan era modernisasi. Salah satu ciri masyarakat modern meletakkan segala kegiatan dalam hubungan antara masyarakat, negara, pemerintah maupun sektor swasta didasarkan pada aspek rasionalitas. Pemahaman rasionalitas mengandung makna yaitu, setiap tindakan birokrasi dan masyarakat harus berorientasi pada efektivitas dan efisiensi kerja sehingga setiap tindakan atau keputusan yang diambil harus dipertimbangkan secara matang sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai.
Birokrasi alat kekuasaan paling utama melalui otoritas atau dominasi yang dimiliki yaitu untuk mambagi atau mendistribusikan bahkan untuk memaksakan kekuasaan tersebut kepada masyarakat agar masyarakat patuh dan tetap loyal pada pemerintah atau birokrasi tersebut. Oleh karenanya jangan heran bahwa birokrasi sebagai suatu organisai formal dan rasional yang sangat komplek dan luas jangkauannya meliputi seluruh sektor kehidupan.
Birokrasi merupakan cerminan dari masyarakat yang berangkutan. Oleh karena itu pola-pola hubungan, tata nilai maupun kultur birokrasi menggambarkan budaya atau tata nilai masyarakatnya. Dengan demikian sifat mental nilai budaya dan pandangan hidup yang dianut oleh birokrasi merupakan pengejawantahan dari jati diri masyarakat negara yang berangkutan.
Birokrasi memiliki peran sebagai katalisator (penghubung), stabilisator, dinamisator dari kehidupan masyarakatnya. Bahkan dapat dikatakan, birokrasi sebagai Agent of Change masyarakat. Demikian penting birokrasi, terutama dalam masyarakat yang masih berkembang seperti masyarakat Indonesia bahwa perubahan baik yang sifatnya evolusioner maupun revolusioner sering kali dimotori oleh kalangan pemerintah. Hal ini wajar karena birokrasi selain memiliki otoritas, juga memiliki sumber-sumber daya (baik sumber daya manusia maupun lainnya) yang dapat menggerakkan dan merubah tatanan dalam masyarakat baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya.
Terminologi birokrasi dalam literatur Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Politik sering dipergunakan dalam beberapa pengertian. Sekurang-kurangnya terdapat tujuh pengertian dalam istilah birokrasi, yaitu :
1) Rational organization (organisasi yang rasional)
2) Organizational inefficiency (ketidakefisienan organisasi)
3) Rule of Officials (pemerintahan oleh para pejabat)
4) Public Administration (adminitrasi negara)
5) Administration by officials (administrasi oleh pejabat)
6) Type of 0rganization with specific characteristic and quality as hierarchies and rules (bentuk organisasi dengan ciri-ciri dan kualitas tertentu seperti hierarki dan peraturan-peraturan)
7) An essential quality of modern society (salah satu cirri yang esensial dari masyarakat modern)

Dari berbagai macam pengertian yang sering muncul dalam term birokrasi, dapat disistematiskan dalam tiga kategori, yaitu: pertama, birokrasi dalam pemgertian yang baik atau rasional (bureau-rationality); kedua, birokrasi dalam pengertian sebagai suatu penyakit (bureau pathology); dan ketiga, birokrasi dalam pengertian netral (value-free), artinya tidak terkait dengan pengertian baik atau buruk. Dalan pengertian netral ini birokrasi dapat diartikan sebagai : keseluruhan pejabat negara dibawah pejabat politik, atau keseluruhan pejabat negara pada cabang eksekutif, atau birokrasi dapat juga diartikan sebagai setiap organisai berskala besar (every big organization is bureaucracy).
Berdasarkan tugas pokok atau misi yang mendasari organisasi birokrasi, dibedakan ke dalam tiga kategori :
a. Birokrasi Pemerintah Umum, yaitu rangkaian organisasi pemerintah yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum termasuk memelihara ketertiban dan keamanan, dari tingkat pusat sampai daerah.
b. Birokrasi Pembangunan, yaitu organisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang sektor yang khusus guna mencapai tujuan pembangunan, seperti pertanian, kesehatan, pendidikan, indutri. Fungsi pokoknya adalah development function atau adaptive function.
c. Birokrasi Pelayanan, yaitu unit organisasi pemerintahan yang pada hakikatnya merupakan bagian atau berhubungan dengan masyarakat. Fungsi utamanya adalah service (pelayanan) langsung kepada masyarakat.

3.1 Mengapa sistem administrasi negara (birokrasi) kita tidak dapat bereaksi dengan cepat dan tepat dalam menghadapi setiap perubahan kebijakan.

Baik faktor internal maupun eksternal harus terus diperbaiki agar birokrasi pemerintahan menjadi efisien dan efektif dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan negara. Upaya tersebut harus benar-benar nyata dan dilaksanakan secara konsisten dan berkesinamnbungan. Pada masa Orba, pendayagunaan birokrasi pemerintah cenderung setengah-setengah, walaupun rencananya sudah baik sebagaimana tertuang dalam Repelita.
Hingga saat ini, sistem administrasi negara kita tidak dapat bereaksi dengan cepat dan tepat dalam menghadapi setiap perubahan kebijakan di atas (terutama perubahan dalam arti pengurangan, penghapusan, dan penggabungan) instansi-instansi pusat, yang tentunya berdampak pada ketatalaksanaan dan SDM-nya. Belum lagi permasalahan SDM dan ketatalaksanaannya yang cukup rumit, seperti masalan mutasi, rotasi dan promosi pegawai yang harus didasarkan pada kriteria-kriteria kinerja yang dapat menghasilkan pegawai dan pimpinan yang berkualitas baik. Ketidaksiapan sistem administrasi negara tersebut juga tercermin dalam bidang ketatalaksanaan dan pengelolaan SDM-nya. Sebagai contoh, kebijakan mutasi, rotasi, dan promosi pegawai sering pula kurang mempertimbangkan kriteria kemampuan pegawai yang disepakati bersama dan transparan.
Salah satu penyebab hal di atas adalah rendahnya apresiasi terhadap administrasi negara oleh para aparat birokrasi pemerintahan, dan mungkin pula rendahnya keinginan aparat birokrasi untuk selalu memperbaiki sistem administrasi yang ada. Selama ini, pembangunan administrasi negara tertinggal jauh dan dilaksanakan setengah-setengah. Ada kecenderungan pula bahwa administrasi hanya dilihat dalam arti sempit, sebagai aktivitas tata persuratan, kearsipan, administrasi kepegawaian dan aktivitas lainnya yang bersifat pekerjaan-pekerjaan klerikal. Selain itu, ada pula kecenderungan anggapan bahwa setiap pegawai/orang yang berpendidikan tinggi (dari disiplin ilmu manapun) mampu memimpin unit kerja dan melaksanakan sistem administrasi dengan baik.
Padahal tidak selalu demikian. Seharusnya administrasi negara dilihat dalm arti luas sebagai aktivitas pengelolaan sumber daya aparatur yang tidak saja menyangkut pekerjaan-pekerjaan klerikal, tetapi terutama juga terhadap pekerjaan-pekerjaan yang besar misalnya manajemen pembangunan, administrasi kebijakan publik, dan sebagainya. Persoalan sekarang apakah setiap pimpinan birokrasi pemerintahan sadar, mengerti atau mau mengerti serta melaksanakan hal tersebut secara konsisten dan berkesinambungan. manajemen pembangunan, administrasi kebijakan publik, dan sebagainya. Persoalan sekarang apakah setiap pimpinan birokrasi pemerintahan sadar, mengerti atau mau mengerti serta melaksanakan hal tersebut secara konsisten dan berkesinambungan. Pertanyaan ini muncul, karena kita sering mendengar atau melihat bahwa setiap pergantian pimpinan maka berganti pula “sistem administrasi/manajemennya”.

Kondisi birokrasi pemerintahan Indonesia hingga saat ini tidak bisa diharapkan dapat memperbaiki dirinya sendiri tanpa “bantuan” dari sistem lain diluar birokrasi pemerintah. Yang dimaksud bantuan tersebut adalah “tekanan” dari sistem lain misalnya lembaga legislatif, LSM, parpol, dan lembaga kemasyarakatan lainnya. Namun sayangnya sistem-sistem tersebut belum dalam kondisi fit, dan masih harus memperbaiki dirinya sendiri. Bantuan sistem lain diluar birokrasi diperlukan, misalnya dalam peningkatan kualitas pelayanan, kita tidak bisa hanya berusaha memperbaiki kelembagaan, ketatalaksanaan, dan SDM unit kerja pelayanan tersebut; tetapi juga harus mendorong masyarakat (melalui social marketing) untuk berani protes apabila mendapat pelayanan buruk dari aparat pelayanan umum. Tentunya, keberanian protes tersebut tidak dalam bentuk destruktif.
Menanggapi pernyataan adanya indikasi pelaku birokrasi kurang improvisasi. Kurang improvisasinya birokrasi karena sistem yang berlaku terlalu standar/mekanik yang tidak menyediakan ruang yang cukup responsif, inovatif dan spesifikasi yang terlampau terkotak-kotak.
Empat hal tentang birokrasi : Pertama, birokrasi dimanapun terkait dengan kondisi sosial politik dan pemerintahan yang berlaku. Birokrasi sangat tergantung pada political setting/background. Kedua, pentingnya diterapkan secara konsisten sistem reward and punishment. Ketiga, memperbaiki birokrasi berarti memperbaiki manusianya dan untuk memperbaikinya perlu “pengerahan” sumber daya lain seperti para agamawan karena saat ini semakin sulit membedakan antara yang benar dan salah. Keempat, perlu ditingkatkannya pengawasan khususnya oleh lembaga-lembaga perwakilan.
Birokrasi timbul dari adanya pemerintahan dan pemerintahan lahir karena adanya kesepakatan anggota komunitas untuk menyerahkan atau memberikan mandat. Namun, semakin besar birokrasi, terjadi semacan gejala lupa akan mandat yang telah diberikan. Oleh karena itu birokrasi perlu melihat kembali mandat yang diberikan rakyat kepada pemerintah.
Berbagai perubahan yang berskala global secara cepat ataupun lambat akan sampai pula kepada masyarakat. Untuk mengantisipasi perubahan terebut, pemerintah dituntut untuk berpikir pro-aktif dengan cara mengatasi berbagai kelemahan yang ada dan menggali peluang-peluang yang ada.
Lingkungan yang dihadapi birokrasi dikategorikan dalam empat tipe, yaitu:
1) Lingkungan yang berubah relatif lambat dengan tuntutan masyarakat di dalamnya acak dan tidak berpola.
2) Lingkungan yang berubah dengan lambat tetapi mengandung kerawanan.
3) Lingkungan yang dalan bidang ekonomi di dominasi oleh satu atau beberapa perusahaan yang besar dan kuat.
4) Lingkungan yang berubah dengan cepat dan penuh gejolak.

Kondisi lingkungan turut memainkan peranan penting dalam menentukan konfigurasi struktur birokrasi dengan tanpa mengabaikan pedoman yang telah ditentukan secara nasional. Harus dimungkinkan adanya modifikasi sehingga benar-benar berfungsi dengan tingkat efisiensi, efektivitas dan produktivitas yang tinggi.
Dengan adanya globalisasi, teknologi dan perubahan social mengakibatkan dampak yang besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Karena perubahan-perubahan inilah maka kebijakan pemerintah haruslah mempunya standar pertanggungjawaban (Accountability) yang tinggi dan dapat diandalkan. Implikasinya jelas, pemerintah harus memberikan pelayanan yang lebih efektif dan Cost-efficient dalam keterbatasan anggaran yang ada.
Perubahan dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah harus mengacu:
• Birokrasi pemerintah harus mampu mengarahkan dan mengupayakan terwujudnya potensi dan inisiatif masyarakat dalam mengatasi permasalahan atau tuntutan kebutuhan.
• Birokrasi pemerintah harus mampu bersaing dalam memnerikan pelayanan (delivery of service) dengan menumbuhkan efisiensi, inovasi dan motivasi serta prestasi.
• Birokrasi pemerintah harus mengupayakan bagaimana menjelaskan kehendak atau keinginan pemerintah kepada masyarakat ketimbang mengatur masyarakat untuk tidak berbuat hal-hal yang tidak diinginkan oleh pemerintah.
• Penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi kepada dampak hasil bukan atas bahan masukan yang diperlukan.
• Penyelenggaraan pemerintah yang berorintasi pada upaya memenuhi kebutuhan masyarakat bukan kepada kepentingan dan data prosedur birokrasi Pemerintahan.
• Penyelenggaraan pemerintah harus memiliki wawasan dan pandangan kewirausahaan.
• Penyelenggaraan pemerintah lebih memanfaatkan dan berorientasi kepada kekuatan mekanisme pasar dalam upaya mengarahkan (fasilitatif) prakarsa dan gerak perubahan masyarakat.

3.2 Apakah birokrasi yang besar dalam suatu good governance itu salah (penyakit birokrasi).

Mengapa birokrasi cenderung tumbuh dan membesar. Secara teori berkembangnya birokrasi lebih disebabkan kondisi sumber daya yang dimliki pemerintah dan negara. Pada saat time of plenty ketika uang negara sedemikian besarnya, uang terebut diarahkan untuk pos-pos dan kegiatan subsidi. Demikian halnya saat time of scarce, pemerintah menciptakan aneka pos dan kegiatan subsidi untuk melindungi penduduk miskin. Hal-hal inilah yang mendorong membesarnya birokrasi.
Birokrasi menjadi salah bilamana terjadi abuse of authority sehingga membahayakan birokrasi itu sendiri dan pada akhirnya birokrasi tidak lagi memikirkan kesejahteraan rakyat namun berpikir untuk kepentingan diri sendiri. Oleh karena itu perlu diciptakan birokrasi yang efisien, efektif, anti korupsi. Yang perlu diperhatikan adalah karena pelayanan publik terus bertambah maka yang perlu dilakukan adalah reshaping birokrasi bukan hanya pengurangan birokrasi. Disamping itu perlu dipahami bahwa birokrasi pada institusi publik mempunyai kultur tersendiri berbeda dengan private bureaucracy.
Pengembangan good governance hakekatnya membangun konsensus mengenai ide-ide dan nilai-nilai bersama tentang mekanisme kelembagaan dan bagaimana melaksanakan sistem itu. Ini berarti perlu dibangun norma-norma berama di lingkungan birokrasi dengan tetap memperhatikan juridiksi masing-masing apakah sebagai unit pelaksana atau unit perencanaan. Norma yang dibangun perlu juga melakukan kompromi atau mengakomodasi berbagai individu dalam birokrasi dengan berbagai motif dan orientasinya.
Penciptaan birokrasi yang efisien, efektif, anti korupsi juga memiliki peran sebagai katalisator (penghubung), stabilisator, dinamisator dari kehidupan masyarakatnya. Bahkan dapat dikatakan, birokrasi sebagai Agent of Change masyarakat. Demikian penting birokrasi, terutama dalam masyarakat yang masih berkembang seperti masyarakat Indonesia bahwa perubahan baik yang sifatnya evolusioner maupun revolusioner sering kali dimotori oleh kalangan pemerintah. Hal ini wajar karena birokrasi selain memiliki otoritas, juga memiliki sumber-sumber daya (baik sumber daya manusia maupun lainnya) yang dapat menggerakkan dan merubah tatanan dalam masyarakat baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Sehingga bisa terhindar dari istilah

3.3 Dalam good governance, adakah perubahan peran birokrat seiring dengan terjadinya perubahan paradigma yang telah ada.

Kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan issu yang paling mengemukan dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada Pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat disamping adanya globalisasi. Pergeseran paradigma kepemerintahan dari “rulling government” yang terus berproses menuju kepada “good governace”, dipahami sebagai suatu fenomena berdemokrasi secara adil. Buruknya kinerja birokrasi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan lambatnya kita bangkit mengatasi krisis multi dimensi yang terjadi. Kunci utama perubahan adalah konsep pelayanan oleh birokrat, yaitu bukan memberikan pelayanan secara struktural kepada atasannya dan golongan tertentu, akan tetapi berorientasi memberikan pelayanan kepada pelanggannya, yaitu masyarakat.
Munculnya fenomena baru mengenai perubahan peran birokrat dari pelaksana menjadi motivator, dinamisator dan fasilitator pembangunan serta sumber daya atau kemampuan objektif pemerintah daerah yang semakin terbatas, menimbulkan pemikiran dikalangan birokrat untuk meniru kelompok swasta yang tetap “exis” dan “survive” meskipun dengan sumber daya yang seadanya. Untuk itu perlu merumuskan kembali makna dan hakikat pelayanan publik dan mjenciptakan organisasi pemerintah daerah yang ramping tetapi kuat dan efisien. Birokrasi yang berorientasi prestasi mampu menciptakan pelayanan yang prima, mengutamakan kemanfaatan daripada hasil, dan berorientasi pada tujuan yang telah ditetapkan bersama. Sistem penyediaan layanan publik yang biasanya ditangani melalui mekanisme administratif menjadi suatu penyediaan pelayanan publik yang berdasarkan insentif pasar. Untuk itu, budaya birokrasi harus dapat membangun tumbuhnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, yang pada akhirnya dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan.
Salah satu penyebab jatuhnya birokrasi Weber itu menurut Bennis, karena lokus dan fokus penggunaan kekuasaan (power) dalam organisasi berubah. Dalam birokrasi Weber, kekuasaan itu lokusnya tersentralisasi dalam jabatan pimpinan yang menduduki hierarki tertentu. Sehingga sentralisasi kekuasaan sangat besar. Dalam era reinventing government ini, letak kekuasaan menyebar ke berbagai pihak. Focus penggunaan kekuasaan berubah. Dalam birokrasi Weber, kekuasaan digunakan untuk menjatuhkan sanksi, menghukum dan menakut-nakuti. Pada zaman reinventing goiverment, kekuasaan digunakan untuk menjalin kolaborasi, kemitraan dan kebersamaan.
Administrasi negara berkembang di negara maju sekarang mengarah keberpihakannya kepada rakyat (publik). Dengan demikian, sistem administrasinya menempatkan sistem yang mendukung pelayanan dan keberdayaan publik. Ini berarti sumbangan yang positif terhadap pertumbuhan birokrasi Pemerintah. Dengan demikian, memang ada yang harus kita ubah dalam hal birokrasi Pemerintah. Perubahan harus dilakukan meskipun akan memakan waktu yang cukup lama. Hal ini juga akan lebih lama lagi apabila tidak diakomodasi oleh figur kepemimpinan yang punya komitmen untuk kepentingan masyarakat dengan orientasi jauh ke depan.

SIMPULAN

Pada dasarnya governace memiliki arti atau berkonotasi baik, karena keberadaannya dimaksudkan untuk menjalankan pemerintahan dalam “mengatur” dan/atau “memfasilitasi” kegiatan pemerintah umum dan pembangunan. Ada tiga komponen yang terlibat dalam governance yaitu pemerintah, dunia usaha (swasta, commercial, society), dan rakyat pada umumnya (termasuk parpol). Hubungan ketiganya harus dalam posisi sejajar dan saling kontrol. Bila salah satu komponen lebih tinggi dari yang lainnya, maka akan terjadi dominasi kekuasaan atas dua komponen lainnya.
Didalam suatu kepemerintahan yang baik (good governance), akan sangat memberikan pengaruh atau kontribusinya terhadap perbaikan suatu sistem birokrasi. Sistem pemerintahan dan birokrasi pada masa Orde Lama, Orde Baru, maupun pada Reformasi ini, sebagian besar telah mengalami suatu perubahan. Perubahan dari paradigmanya yang meyebabkan perubahan pada sistem dan pengimplemetasiannya.
Dalam good governance tidak ada istilah dikriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap masyarakat berhak atas pelayanan prima dari sistem birokrasi pemerintah. Sehingga dengan sendirinya akan timbul suatu kontrol sosial yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

 good_governance.bappenas.go.id
 J.B Kristiadi, 2004. Respon Administrasi Publik dalam Menghadapi Peluang dan Tantangan Global, Makalah Seminar.
 H.A Kartiwa, 2004. Repon Birokrasi Pemerintahan Daerah dalam Menghadapi Perubahan Lingkungan, Makalah Seminar.
 Sadu Wasistiono, 2002. Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Derah, Penerbit Fokusmedia.

Mar
10

Pengertian administrasi masih merupakan suatu penertian yang belum tegas dan uniform diantara para sarjana dan hingga saat ini masih ramai didiskusikan. Dalam perkataan bahasa Inggris “administer” adalah kombinasi kata-kata bahasa Latin ad + ministrare, yang berarti “to serve”, melayani. Kamus mengatakan bahwa “to administer” adalah “to manage” atau “to direct”, dan menekankan persoalan abadi dari kehidupan sosial mengenai bagaimana menjaga agar para penyelenggara tetap ditempatnya, sambil memberikan kepada mereka kekuasaan yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas yang diberikan kepada mereka.

Pengertian administrasi dalam arti luas adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengertian administrasi dalam arti sempit adalah tata usaha
a. Menurut Prof. Prajudi Atmosudirdjo, tata usaha merupakan pekerjaan pengendalian data dan informasi.
b. Menurut The Liang Gie, tata usaha merupakan segenap rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengolah, mengganda, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap organisasi.
Perencanaan dapat didefinisikan sebagai “keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan”. Ciri-ciri suatu perencanaan yang baik adalah :
1. Rencana harus mempermudah tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang sungguh-sungguh memahami tujuan organisasi.
3. Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang sungguh-sungguh mendalami teknik-teknik perencanaan.
4. Rencana harus disertai oleh suatu perincian yang teliti.
5. Rencana tidak boleh terlepas sama sekali dari pemikiran pelaksanaan.
6. Rencana harus bersifat sederhana.
7. Rencana harus luwes.
8. Di dalam rencana terdapat tempat pengambilan risiko.
9. Rencana harus bersifat praktis (pragmatis).
10. Rencana harus merupakan “forecasting”.
Pembangunan didefinisikan sebagai “suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa”.
Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan (termasuk sumber-sumber ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efisien dan efektif. Menurut Albert Waterson perencanaan pembangunan adalah “melihat ke depan dengan mengambil pilihan berbagai alternatif dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut dengan terus mengikuti agar supaya pelaksanaanya tidak menyimpang dari tujuan”.

A. Perencanaan Pembangunan di Negara-Negara Berkembang
Umumnya perencanaan pembangunan yang sering dilakukan oleh negara-negara berkembang adalah :
1. Perencanaan proyek demi proyek.
2. Perencanaan sektoral. Perencanaan kebijaksanan dan kegiatan usaha untuk perkembangan suatu sektor kegiatan ekonomi tertentu.
3. Perencanaan investasi menyeluruh sektor publik.
4. Perencanaan komprehensif meliputi sektor pemerintah dan sektor masyarakat.

C. Ciri-Ciri dan Tujuan Perencanaan Pembangunan di Negara-Negara Berkembang
Ciri suatu perencanaan pembangunan yang bersifat usaha pencapaian tujuan-tujuan pembangunan biasanya berkait pula dengan peranan pemerintah sebagai pendorong pembangunan. Adapun ciri-ciri dan tujuan perencanaan pembangunan adalah :
• Usaha yang dicerminkan dalam rencana tersebut untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang tetap.
• Usaha yang dicerminkan dalam rencana tersebut untuk meningkatkan pendapatan per kapita.
• Usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi.
• Perluasan kesempatan kerja.
• Usaha pemerataan pembangunan.
• Usaha pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan.
• Usaha sedemikian rupa supaya kemampuan membangun secara bertahap lebih didasarkan kepada kemampuan nasional.
• Terdapatnya usaha secara terus menerus menjaga stabilitas ekonomi.

Administrasi dalam Proses Pembangunan di Indonesia

Proses adalah suatu rangkaian kegiatan yang berlangsung terus menerus. Dalam hubungannya dengan pembangunan, harapan yang tersimpul dalam proses itu adalah bahwa tidak akan ada akhir dari proses tersebut.
Dalam proses pembangunan di Indonesia selalu terdiri dari fase-fase yang berdiri sendiri dan dibuat menurut berbagai kategori : satu jangka waktu tertentu (misalnya REPELITA), jumlah biaya tertentu, jumlah hasil tertentu, jumlah tenaga tertentu.

A. Pola Tata Negara Republik Indonesia Berdasarkan UUD 1945
Sistem politik negara Republik Indonesia berpangkal kepada rakyat, yang mempunyai kedaulatan, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945).
Fungsi “rulemaking” (legislatif) di tingkat pusat dapat ditahapkan ke dalam empat tingkat kebijaksanaan, yaitu :
1. Tingkat penentuan kebijaksanaan nasional, yang dilakukan oleh MPR yang hasilnya berupa ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan MPR.
2. Tingkat penentuan kebijaksanaan umum, yang hasilnya dapat berbentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan dan Instruksi Presiden
3. Tingkat penentuan kebijaksanaan khusus, yang terletak pada wewenang Menteri yang dapat berupa Peraturan Menteri, Keputusan Menteri atau Instruksi Menteri dalam masing-masing bidang kekhususan yang dipertanggung jawabkan kepadanya.
4. Tingkat penentuan kebijaksanaan teknis, yang pada umumnya terletak pada lembaga non-departemen, Direktoral Jenderal, hasilnya berupa Peraturan, Keputusan/Instruksi pimpinan lembaga non-departemen/Direktoral Jenderal dalam masing-masing sektor pemerintahan yang dipertanggung jawabkan kepadanya.
Fungsi legislatif di daerah dikenal dua macam, yaitu :
1. Kebijaksanaan pelaksanaan Pemerintah Pusat di Daerah yang terletak pada Gubernur/Bupati/Walikotamadya.
2. Kebijaksanaan Pemerintahan Daerah (otonom), yang terletak pada Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD.

B. Sistem Pemerintahan di Indonesia
Sistem Pemerintahan Indonesia didasarkan pada dua macam azas, yakni :
1. Azas keahlian
Bahwa Pemerintah (Presiden) dibantu oleh Menteri-Menteri yang ahli dibidangnya masing-masing yang membawahi departemen-departemen. Tiap-tiap departemen menempatkan pegawai-pegawai yang ahli dalam kesatuan kerja.
2. Azas kedaerahan
Azas kedaerahan mengandung dua macam prinsip pemerintahan :
a. Dekonsentrasi yaitu pelimpahan kekuasaan dari alat kelengkapan negara tingkatan lebih atas kepada bawahannya.
b. Desentralisasi Politik, yaitu pelimpahan kekuasaan perundangan dan pemerintahan kepada daerah-daerah otonom di dalam lingkungannya.

C. Organisasi dan Manajemen Pemerintahan Daerah
Berdasarkan pasal 13 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1974 dalam tiap-tiap organisasi Pemerintahan Daerah terdapat Kepala Daerah dan DPRD, yang merupakan Pemerintah Daerah. Akan tetapi dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah dibentuk pula Sekretariat Daerah dan Dinas-Dinas daerah (Pasal 13 ayat 2).
Baik tidaknya suatu manajemen Pemerintahan Daerah tergantung banyak kepada pimpinan Daerah itu, yaitu terutama kepada Kepala Daerah, selaku manajer Daerah yang bersangkutan. Sukses tidaknya suatu pembangunan di Daerah dalam segala bidang, sangat bergantung kepada kecakapan, kewibawaan, dan kelincahan pemimpinnya yaitu Kepala Daerah.

D. Peranan dan Fungsi Pemerintah dalam Pelaksanaan Pembangunan Nasional
Tujuan dari pembangunan adalah mewujudkan kebahagiaan merata lahir batin rakyat baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Untuk merealisir program pembangunan, diperlukan suatu aparatur pemerintahan yang dikenal dengan birokrasi dalam arti positif.
Peranan dan fungsi pemerintah dalam pembangunan nasional yaitu untuk mencegah/mengurangi timbulnya konflik yang ada dalam masyarakat, memenuhi segala kebutuhan masyarakat, memelihara ketertiban dan ketenangan, sebagai pertahanan dan keamanan, memelihara hubungan baik dengan negara lain (yang sederajat, berdaulat, dan merdeka), sebagai stabilitator (baik dibidang politik, ekonomi, dan sosial budaya), sebagai innovator (dari segi administrasi pembangunan berarti penemuan baru dalam cara-cara kerja, metode baru, sistem baru, dan cara berpikir baru).

E. Aspek-Aspek Politik, Ekonomi, dan Sosial Budaya yang Berpengaruh Terhadap Administrasi Pembangunan
Aspek politik yang berpengaruh yaitu pancasila sebagai filsafat hidup yang menjadi dasar dan arah tujuan dari administrasi pembangunan, komitmen dari para elite kekuasaan yang berpengaruh terhadap stabilitas politik dan keamanan dalam negeri, kematangan dari partai-partai politik, hubungan baik antara kaum politik dengan birokrasi, hubungan baik dengan negara-negara lain.
Aspek ekonomi yang berpengaruh yaitu uang sebagai imbalan. Jadi pekerjaan dianggap sebagai suatu barang dagangan dan harganya adalah upah yang diberikan kepada pekerja itu. Adanya kebebasan untuk memilih sesuatu juga berpengaruh, produktivitas yang tinggi.
Di dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terdapat nilai-nilai sosial yang mengatur kehidupan para warganya. Oleh karena itu para administrator pembangunan harus mampu menganalisa nilai-nilai sosial mana yang perlu dikembangkan sehingga proses pembangunan dapat berjalan lancar, dan nilai-nilai sosial mana yang harus diganti yang menghambat proses pembangunan.

F. Pengalaman Perencanaan Pembangunan di Indonesia Pada Umumnya
Usaha-usaha perencanaan pembangunan dilakukan di Indonesia dimulai sejak tahun 1947. Pada tanggal 12 April 1947 dibentuk badan bernama Panitia Pemikir Siasat Ekonomi yang diketuai M. Hatta yang telah berhasil merumuskan “Dasar Pokok Daripada Plan Mengatur Ekonomi Indonesia”. Juga pada bulan Juli tahun1947 terdapat rencana yaitu Plan Produksi Tiga Tahun RI dipimpin oleh I. J. Kasimo yang ditujukan pada bidang pertanian, peternakan, industri, dan kehutanan. Sejak tahun 1952 dimulai usaha-usaha suatu perencanaan dengan dibentuk Biro Perancang Negara yang diprakarsai oleh Sumitro Djojohadikusumo yang berhasil menyusun suatu Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960. Pada tahun 1957 dibentuk DEPERNAS yang diketuai Muhammad Yamin yang berhasil menyusun Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana (RPNSB) 1961-1969. Baru setelah lahirnya Orde Baru dan setelah selama dua tahun dari Oktober 1966 secara mantap dilakukan kebijaksanaan stabilitas ekonomi dan politik maka disusunlah oleh Bappenas dibawah pimpinan Widjojo Nitisastro yaitu Rencana Pembangunan Lima Tahun Pertama (Repelita I) dimulai dari 1 April 1969, diikuti Repelita II pada tanggal 1 April 1974.

A. Simpulan
Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa proses pembangunan di Indonesia dapat berhasil dengan baik bila sistem administrasi itu baik, sehat, dan tepat. Juga untuk melaksanakan program pembangunan dengan sebaik-baiknya diperlukan suatu aparatur pemerintahan yang efektif dan efisien. Dalam proses pembangunan, peyempurnaan administrasi merupakan syarat yang mutlak yang tidak dapat terelakkan. Tujuan perbaikan administrasi Pemerintah ialah tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam bidang organisasi, prosedur, dan personil, sehingga aparatur dan administrasi Pemerintah mampu melaksanakan rencana-rencana dan program-program yang telah disusun.
Bahwa dalam masa pembangunan ini, pendekatan administrasi pembangunan adalah yang paling sesuai, oleh karena dengan pendekatan ini, diusahakan penyempurnaan administrasi, yang diperlukan untuk menyelenggarakan dan mendorong kegairahan pembangunan, jadi diperoleh administrasi yang berorientasi kepada pembangunan (development oriented).

B. Saran
Dalam suatu proses pembangunan bila ingin tercapainya tujuan pembanguanan yang telah direncanakan harus diperbaiki dulu manajemen pembangunannya terlebih dahulu yaitu dalam bidang Sumber Daya Manusia yang mencakup perubahan kultur atau kebudayaan yang nilai-nilai sosialnya harus mendukung proses pembangunan, juga dalam hal peningkatan kapasitas, yang mampu menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan dalam hal ini proses pembangunan dengan cara peningkatan ilmu pengetahuan, skill. Juga harus diperbaiki yaitu sistem yang ada yang mencakup perencanaan tersebut, budgeting. Serta peraturan dan perundangan yang berlaku jangan sampai menghambat proses pembangunan yang sedang terjadi justru harus sebagai faktor pendukung.

Mar
10

OTONOMI DAERAH DAN PELAYANAN PUBLIK

Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan.
***
Dengan otonomi daerah berarti telah memindahkan sebagian besar ke-wenangan yang tadinya berada di pemerintah pusat diserahkan kepada daerah otonom, sehingga pemerintah daerah otonom dapat lebih cepat dalam merespon tuntutan masyarakat daerah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Karena kewenangan membuat kebijakan (perda) sepenuhnya menjadi wewenang daerah otonom, maka dengan otonomi daerah pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan akan dapat berjalan lebih cepat dan lebih berkualitas. Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sangat tergantung pada kemampuan keuangan daerah (PAD), sumber daya manusia yang dimiliki daerah, serta kemampuan daerah untuk mengembangkan segenap potensi yang ada di daerah otonom. Terpusatnya SDM berkualitas di kota-kota besar dapat didistribusikan ke daerah seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, karena kegiatan pembangunan akan bergeser dari pusat ke daerah. Menguatnya isu Putra Daerahisme dalam pengisian jabatan akan menghambat pelaksanaan otonomi daerah, disamping itu juga akan merusak rasa persatuan dan kesatuan yang telah kita bangun bersama sejak jauh hari sebelum Indonesia merdeka.
Setiap manusia Indonesia dijamin oleh konstitusi, memiliki hak yang sama untuk mengabdikan diri sesuai dengan profesi dan keahliannya dimanapun di wilayah nusantara ini.
Yang perlu dikedepankan oleh pemerintah daerah adalah bagaimana pemerintah daerah mampu membangun kelembagaan daerah yang kondusif, sehingga dapat mendesain standard Pelayanan Publik yang mudah, murah dan cepat. Untuk menciptakan kelembagaan pemerintah daerah otonom yang mumpuni perlu diisi oleh SDM yang kemampuannya tidak diragukan, sehingga merit system perlu dipraktekkan dalam pembinaan SDM di daerah.
P A D
Pelaksanaan otonomi daerah di beberapa daerah telah diwarnai dengan kecenderungan Pemda untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan cara membuat Perda yang berisi pembebanan pajak-pajak daerah. Hal ini telah mengakibatkan timbulnya ekonomi biaya tinggi (High Cost Economy) sehingga pengusaha merasa keberatan untuk menanggung berbagai pajak tersebut.
Kebijakan pemda untuk menaikkan PAD bisa berakibat kontra produktif karena yang terjadi bukan PAD yang meningkat, akan tetapi justru mendorong para pengusaha memindahkan lokasi usahanya ke daerah lain yang lebih menjanjikan.
Pemerintah daerah harus berhati-hati dalam mengeluarkan Perda tentang pajak daerah, sehingga pelarian modal ke daerah lain dapat dihindari, dan harus berusaha memberikan berbagai kemudahan dan pelayanan untuk menarik investor menanamkan modal di daerahnya.
Organisasi publik memang berbeda dengan organisasi bisnis karena organisasi publik memiliki cirri-ciri sebagai berikut :
1. Organisasi publik tidak sepenuhnya otonomi tetapi dikuasai faktor-faktor eksternal.
2. Organisasi publik secara resmi diadakan untuk pelayanan masyarakat.
3. Organisasi publik tidak dimaksud kan untuk berkembang menjadi besar sehingga merugikan organisasi publik lain
4. Kesehatan organisasi publik diukur melalui :
o Kontribusinya terhadap tujuan politik.
o Kemampuan mencapai hasil maksimum dengan sumber daya yang tersedia.
5. Kualitas pelayanan masyarakat yang buruk akan memberi pengaruh politik yang negatif / merugikan. (Azhar Kasim, 1993 : 20)
Meskipun organisasi publik memiliki cirri-ciri yang berbeda dengan organisasi bisnis akan tetapi paradigma beru Administrasi Publik yang dipelopori oleh Ted Gabler dan David Osborne dengan karyanya “REINVENTING GOVERNMENT” telah memberikan inspirasi bahwa administrasi publik harus dapat beroperasi layaknya organisasi bisnis, efisien, efektif dan menempatkan masyarakat sebagai stake holder yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya.
Beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian serius dalam pelaksanaan otonomi daerah antara lain pelayanan publik, formasi jabatan, pengawasan keuangan daerah dan pengawasan independent.
1. Pelayanan Publik
Pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah akan mempengaruhi minat para investor dalam menanamkan modalnya di suatu daerah. Excelent Service harus menjadi acuan dalam mendesain struktur organisasi di pemerintah daerah. Dunia usaha menginginkan pelayanan yang cepat, tepat, mudah dan murah serta tariff yang jelas dan pasti. Pemerintah perlu menyusun Standard Pelayanan bagi setiap institusi (Dinas) di daerah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, utamanya dinas yang mengeluarkan perizinan bagi pelaku bisnis. Perizinan berbagai sector usaha harus didesain sedemikian rupa agar pengusaha tidak membutuhkan waktu terlalu lama untuk mengurus izin usaha, sehingga tidak mengorbankan waktu dan biaya besar hanya untuk mengurus perizinan. Deregulasi dan Debirokratisasi mutlak harus terus menerus dilakukan oleh Pemda, serta perlu dilakukan evaluasi secra berkala agar pelayanan publik senantiasa memuaskan masyarakat.
Ada hasil penelitian tentang kualitas pelayanan yang perlu dijadikan pedoman oleh aparat pemda dalam melayani masyarakat di daerah Studi International menyatakan bahwa tiga 3-6 dari 10 pelanggan akan bicara secara terbuka kepada umum mengenai perlakuan buruk yang mereka terima. Pada akhirnya 6 dari 10 pelanggan akan mengkonsumsi barang atau jasa alternatif (Pantius D, Soeling, 1997, 11). Hasil studi The Tehnical Assistens Research Program Institute menunjukkan:
• 95 % dari pelanggan yang dikecewakan tidak pernah mengeluh kepada perusahaan.
• Rata-rata pelanggan yang komplain akan memberitahukan kepada 9 atau 10, orang lain mengenai pelayanan buruk yang mereka terima.
• 70 % pelanggan yang komplain akan berbisnis kembali dengan perusahaan kalau keluhannya ditangani dengan cepat. (Pantius D. Soeling, 1997 : 11).
Dengan demikian pelayanan memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga loyalitas konsumen, demikian pula halnya pelayanan yang diberikan oleh pemda kepada para pelaku bisnis. Bila merasa tidak mendapat pelayanan yang memuaskan maka mereka akan dengan segera mencari daerah lain yang lebih kompetitif untuk memindahkan usahanya.
Penilaian Kualitas Pelayanan menurut Konsumen menurut Zeitmeml Para suraman Berry yang dikutip oleh Amy YS. Rahayu penilaian kualitas pelayanan oleh konsumen adalah sebagai berikut :
Indikator kualitas pelayanan menurut konsumen ada 5 dimensi berikut (Amy Y.S. Rahayu, 1997:11):
1. Tangibles: kualitas pelayanan berupa sarana fisik kantor, komputerisasi Administrasi, Ruang Tunggu, tempat informasi dan sebagainya.
2. Realibility: kemampuan dan keandalan dalam menyediakan pelayanan yang terpercaya.
3. Responsivness: kesanggupan untuk membantui dan menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat serta tanggap terhadap keinginan konsumen.
4. Assurance: kemampuan dan keramahan dan sopan santun dalam meyakinkan kepercayaan konsumen.
5. Emphaty: sikap tegas tetapi ramah dalam memberikan payanan kepada konsumen.
2. Pengisian Formasi Jabatan
Formasi jabatan di pemerintah daerah Tk. I maupun Tk. II ada yang bertambah akan tetapi ada juga yang berkurang, karena harus disesuaikan dengan kemampuan daerah untuk membiayai perangkat daerah (dinas) sesuai dengan besarnya pendapatan asli daerah yang dimiliki.
Pengisian formasi jabatan baik untuk jabatan politik maupun untuk jabatan karir di Instansi daerah sering diwarnai dengan menguatnya isu putra daerah. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah menyatakan otonomi daerah sering menimbulkan berbagai gejolak biasanya terkait dengan proses pemilihan kepala daerah dan pertanggung jawaban kepala daerah. (Republika, 10 Januari 2001). Kasus pemilihan Bupati Sampang Madura yang berlarut-larut sampai saat ini belum dilantik menunjukkan bahwa belum semua anggota masyarakat di daerah siap melaksanakan demokrasi di tingkat lokal.
Demokrasi menuntut adanya sikap dewasa dan rasional serta sanggup untuk menerima adanya perbedaan pendapat termasuk kekalahan dari calon atau partai yang didukungnya. Sepanjang proses pemilihan Kepala Daerah telah dilakukan secara demokratis dengan mengikuti aturan main yang telah ditetapkan maka semua pihak harus siap menerima apapun hasilnya. Dalam demokrasi ada idiom yang menyatakan bahwa tidak mungkin suatu pilihan memuaskan semua orang.
Sepanjang pemilihan itu telah memuaskan dan diterima oleh sebagian besar masyarakat maka hasilnya harus diterima dan disahkan sebagai keputusan yang legal. Teror, ancam-mengancam secara fisik dan psikis merupakan manifestasi dari sikap yang belum dewasa dalam berdemokrasi, sehingga hal ini harus dihindarkan dalam praktek-praktek politik di era reformasi saat ini.
Untuk pengisian formasi jabatan karir pemda hendaknya mengedepankan profesionalisme sehingga tidak terjebak pada fanatisme sempit berupa kesukuan, sebab bila hal ini yang ditonjolkan oleh pemda maka selain merugikan pemda sendiri, juga akan mengusik rasa persatuan dan kesatuan bangsa yang telah sejak lama dibangun dan diperjuangkan bahkan jauh sebelum kemerdekaan RI.
Menurut Ibnu Purna untuk dapat mengeliminir terjadinya ego daerahisme pelaksanaan otonomi daerah harus dilandasi dengan semangat plurarisme dengan cara mempelajari kembali sejarah pergerakan Nasional dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia (Republika, 22 November 2000).
Strategi pengisian formasi jabatan yang paling valid, adil dan layak di daerah adalah dengan mengadakan Fit and Proper Test secara obyektif kepada setiap calon, tanpa melihat dari mana suku dan daerahnya yang penting masih warga negara Indonesia. Hal ini akan mampu menekan isi kesukuan yang sudah tidak relevan lagi untuk dipertahankan di era GLOBALISASI karena keaslian dan kesukuan tidak akan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas.
Selaiknya dengan profesionalisme akan dapat memberikan kinerja yang unggul karena pendekatan yang bersifat primordial adalah masa lalu yang harus segera ditinggalkan. Pembinaan pegawai di pemerintah daerah harus sudah menerapkan merit system agar kinerja pemda dapat menjadi clean government di tingkat local sebagai sumbangan untuk menciptakan clean government secara Nasional.
3. Pengawasan Keuangan di Daerah
Pelaksanaan otonomi daerah telah mengakibatkan terjadinya pergeseran peran dari Departemen yang berada di Pusat ke Dinas-dinas di daerah. Demikian juga pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang dahulu dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dengan Pemimpin Proyek yang diangkat dan ditunjuk oleh Menteri., kini telah diserahkan kewenangan untuk mengangkat dan menunjuk Pinpro kepada pemerintah daerah. Diserahkannya kewenangan pelaksanaan proyek ke daerah berarti diserahkan pula kewenangan pengelolaan keuangan negara yang cukup besar kepada daerah. Sementara tugas pelaksanaan kegiatan dari Departemen secara berangsur-angsur akan menciut dan tinggal pembinaan dengan pembuatan standar-standar baku.
Meningkatnya jumlah anggaran yang dikelola di daerah perlu dibarengi dengan peningkatan kemampuan pengawasan keuangan di daerah . Sebab membengkaknya anggaran di pemda bila tidak diikuti dengan pengawasan keuangan yang memadai tidak tertutup kemungkinan akan menyuburkan praktek KKN di daerah. Untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan pengawasan keuangan di daerah diperlukan pendistribusian aparat pengawasan (Itjen dan BPKP) ke daerah tingkat I maupun TK II. Pengawasan keuangan di daerah tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada DPRD sebab DPRD bersifat politis dan tidak semua anggota DPRD memiliki staf ahli yang mampu dan menguasai seluk beluk pelaksanaan keuangan daerah.
4. Lembaga Pengawasan Independen
Untuk mengawasi kinerja DPRD yang kini berfungsi sebagai independent yang bertugas memantau kinerja DPRD. Kewenangan yang cukup besar yang dimiliki oleh DPRD ini dapat saja disalahgunakan untuk kepentingan para anggota DPRD sendiri, sementara kepentingan rakyat tetap saja terabaikan. Tugas dari lembaga ini adalah untuk menekan praktek-praktek politik yang kolusif yang dilakukan oleh DPRD dan Kepala Daerah. Pada saat penyusunan RAPBD dan penyampaian Laporan Pertangungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, adalah saat yang kritis dan perlu mendapat perhatian serius dari segenap lapisan masyarakat agar tidak terjadi persekongkolan politik yang merugikan kepentingan masyarakat.
Kasus pemberian mobil dinas kepada setiap anggota DPRD telah mendapat dana sebesar Rp 75.000.000,00 sebagai subsidi pembelian kendaraan. (Republika, 9 Maret 2001) dinilai oleh sebagian perbuatan yang dilakukan agar pertanggungjawaban kepala daerah tidak dipermasalahkan oleh DPRD, padahal masih banyak pos-pos untuk kesejahteraan masyarakat yang perlu dibiayai dari APBD. Disini jelas bahwa demi memuluskan penilaian atas LPJ gubernur telah memanjakan DPRD dengan berbagai fasilitas berlebihan.
Di daerah kasus yang hampir sama juga terjadi di Kab. Purbalingga Jateng dimana utang pribadi anggota Dewan berupa kredit Sepeda Motor senilai Rp. 450.000.000,00 dilunasi dengan anggaran APBD Kabupaten. Hal ini ada kaitannya dengan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bupati yang disampaikan pada bulan Maret 2001. (Republika, 20 Maret 2001).
Eforia rupanya juga menghinggapi sikap para DPRD sehingga tidak tertutup kemungkinan para anggota DPRD menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki. Lembaga pengawasan Independen ini beranggotakan para tokoh masyarakat, kalangan perguruan tinggi dan LSM yang konsen terhadap Clean Government sehingga perlu mengawal ketat pelaksanaan otonomi daerah di seluruh Indonesia, agar otonomi daerah benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, tanpa dibarengi dengan meningkatnya KKN di seluruh daerah.
PENUTUP
Pelaksanaan otonomi daerah me mungkinkan pelaksanaan tugas umum Pemerintahan dan tugas Pembangunan berjalan lebih efektif dan efisien serta dapat menjadi sarana perekat Integrasi bangsa. UU No. 22 1999 jauh lebih Desentralistik dibandingkan dengan UU No. 5 1974 namun karena pelaksanaan nya berbarengan dengan pelaksanaan Reformasi yang mengakibatkan efuria-efuria di kalangan masyarakat maka pelaksanaan otonomi daerah dapat juga diwarnai efuria baik dari Kepala daerah maupun dari para anggota DPRD.
Untuk menjamin agar pelaksanaan otonomi daerah benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, maka segenap lapisan masyarakat baik mahasiswa, LSM, Pers maupun para pengamat harus secara terus menerus memantau kinerja Pemda dengan mitranya DPRD agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan mereka sendiri, transparansi, demokratisasi dan akuntabilitas harus menjadi kunci penyelenggaraan pemerintahan yang baik good government dan Clean government.
Bila semua daerah otonom dapat menyelenggarakan pemerintahan secara bersih dan demokratis, maka pemerintah kita secara nasional pada suatu saat nanti entah kapan mungkin juga akan dapat menjadi birokrasi yang bersih dan professional sehingga mampu menjadi negara besar yang diakui dunia.
DAFTAR PUSTAKA
1. Amy Y.S. Rahayu, 1977, Fenomena Sektor Publik dan Era Service Quality, dalam Bisnis dan Birokrasi No. 1/Vol. III/April/1997.
2. Pantius D Soeling 1997, Pem berdayaan SDM untuk peningkatan pelayanan, dalam Bisnis Birokrasi No. 2/Vol III/Agustus/1997.
3. Azhar Kasim 1993, Pengukuran Efektifitas dalam Organisasi, Lembaga Penerbit FEUI bekerjasama dengan Pusat antar universitas Ilmu-ilmu Sosial UI.
4. Harian Umum Republika edisi 22 November 2000, 10 Januari 2001, 9 Maret 2001 dan 20 Maret 2001.
5. UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 5 1974.
6. Martani Huseini, 1994 Penyusunan Strategi Pelayanan Prima dalam suatu perspektif Reengineering, dalam Bisnis dan Birokrasi. No. 3/Vol IV/September 1994.
7. Penghargaan Abdi Satyabakti dalam manajemen pembangunan, Info Pan 1995 No. 13/IV / Oktober/1995

Mar
10

Kekuasaan Presiden RI adalah didasarkan pada cita negara integralistik sudah tidak lagi relevan dengan kebutuhan demokratisasi di masa mendatang. Konsep kekuasaan presiden yang sangat besar, abstrak dan sentralistis sudah selayaknya disesuaikan dengan perkembangan konsep demokrasi di negara-negara modern yang menuntut diselenggarakannya kekuasaan secara rasional, terbatas dan dapat dipertanggungjawabkan. UUD 1945 sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kekuasaan negara, awal telah menegaskan bahwa konsep bernegara Republik Indonesia adalah konsep negara modern yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Kekuasaan presiden dalam sistem pemerintahan ini hanya merupakan salah satu dari kekuasan alat kelengkapan negara yang berdiri sejajar dengan yang lainnya dan bertanggung jawab kepada MPR. Kekuasaan-kekuasan presiden yang dimaksud adalah kekuasaan sebagai kepala negara, kekuasaan sebagai kepala pemerintahan dan kekuasaan legislatif. Kekuasaan ini dibatasi oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam penyelenggaraannya mendapatkan pengawasan dari DPR.

Dalam hal ini kajian akan dikhususkan pada analisis terhadap mekanisme pelaksanaan kekuasaan-kekuasaan tersebut, terutama kekuasaan yang pada pelaksanaannya bersifat mandiri dan mutlak dalam arti tidak tersentuh kontrol dari lembaga-lembaga yang memiliki kompetensi dan kapabilitas untuk menilai pelaksanaan kekuasaan tersebut. Mekanisme pelaksanaan kekuasaan presiden yang dikaji didasarkan pada ketentuan-ketentuan formil yang tercantum dalam UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dari hasil kajian yang dilakukan, akan disusun rekomendasi untuk perubahan mekanisme pelaksanaan kekuasaan Presiden RI di masa mendatang yang sesuai dengan kebutuhan demokratisasi di Indonesia.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan 24 bentuk kekuasaan Presiden RI yang dinyatakan secara eksplisit dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Tujuh belas bentuk kekuasaan tersebut merupakan kekuasaan yang langsung diberikan oleh UUD 1945 dan sisanya adalah kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang. Dari tujuh belas bentuk kekuasaan di dalam UUD 1945, ada sepuluh bentuk kekuasaan yang tidak ditindaklanjuti dengan undang-undang dan empat diantaranya sama sekali tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dari tujuh undang-undang yang mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945, tiga diantaranya merupakan undang-undang yang dihasilkan pada masa sebelum orde baru, dua bentuk kekuasaan diatur oleh undang-undang perubahan, dan dua bentuk kekuasaan sisanya diatur oleh satu undang-undang. Sedangkan tujuh bentuk kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang merupakan undang-undang yang dihasilkan di masa orde baru.

Bentuk-bentuk kekuasaan presiden RI tersebut dapat dikelompokkan ke dalam kategori-kategori umum kekuasaan presiden, yaitu tiga bentuk kekuasaan sebagai kepala pemerintahan, empat bentuk kekuasaan sebagai legislatif dan sisanya kekuasaan sebagai kepala negara.

Dalam kajian ini, pengelompokkan dengan kategori umum tersebut tidak dapat dipergunakan, karena masing-masing bentuk kekuasaan tersebut memiliki mekanisme pelaksanaan yang berbeda-beda yang tidak didasarkan pada kategori-kategori umum tersebut. Fokus kajian ini adalah menganalisis mekanisme pelaksanaan kekuasaan presiden yang dianggap sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan di masa mendatang. Oleh karena itu, untuk lebih mempermudah dan mempertajam analisis, bentuk-bentuk kekuasaan tersebut dikelompokkan ke dalam kategori-kategori yang dibedakan berdasarkan jenis-jenis mekanisme pelaksanaannya.

Kategori-kategori yang akan dipergunakan adalah:

  1. Kekuasaan yang tidak diatur sama sekali mekanisme pelaksanaannya atau yang mekanisme pelaksaanannya memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada presiden, dalam kajian ini dikategorikan sebagai kekuasaan presiden yang mandiri.
  2. Kekuasaan yang dapat dilaksanakan dengan persetujuan DPR, dalam kajian ini kategorikan sebagai kekuasaan presiden dengan persetujuan DPR.
  3. Kekuasaan yang dilaksanakan dengan usul atau nasehat dari lembaga-lembaga negara lain, dalam kajian ini dikategorikan sebagai kekuasaan presiden dengan konsultasi.

Dengan menggunakan kategori-kategori di atas, ditemukan 35 bentuk kekuasaan presiden, yang terdiri dari; sembilan bentuk kekuasaan presiden yang mandiri, lima bentuk kekuasaan presiden yang dengan persetujuan DPR, dan dua puluh satu bentuk kekuasaan presiden yang dilakukan melalui mekanisme konsultasi. Masing-masing bentuk kekuasaan dalam setiap kelompoknya tidak berarti memiliki kesamaan mekanisme sehingga untuk menganalisisnya diperlukan penguraian tiap-tiap mekanisme pelaksanaan kekuasaan.

Dalam mengajukan rekomendasi mekanisme pelaksanaan kekuasaan presiden di masa mendatang, kajian ini akan menggunakan konsep-konsep yang telah dipersiapkan dalam Bab I pada bagian Kerangka Analisis, dengan menyesuaikannya pada masing-masing jenis-jenis mekanisme pelaksanaan. Rekomendasi diarahkan pada kebutuhan penciptaan mekanisme check and balance dalam pelaksanaan penyelenggaraan kekuasaan presiden.

A. Kekuasaan Presiden Yang Mandiri

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, yang dimaksud dengan kekuasaan yang mandiri ini adalah kekuasaan presiden yang tidak diatur mekanisme pelaksanaannya secara jelas, tertutup atau yang memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada presiden. Analisis terhadap masing-masing kekuasaan tersebut akan diuraikan di bawah ini.

1. Presiden sebagai penguasa tertinggi atas AD, AL, AU dan Kepolisian Negara RI.

Kekuasaan ini adalah konsekuensi dari kedudukan Presiden RI sebagai kepala negara. Dasar hukum kekuasaan ini adalah Pasal 10 UUD 1945 dan Pasal 35 ayat (2) sampai (5) UU No. 20/1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara RI. Kekuasaan ini memiliki kekuasaan turunan yaitu kewenangan untuk menetapkan kebijaksanaan keamanan negara. Presiden dalam melaksanakan kewenangan ini dibantu oleh Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional yang diketuai oleh Presiden RI dan anggota-anggotanya terdiri dari Wakil Presiden RI dan menteri-menteri kabinet yang berkaitan. Fungsi dari Dewan Hankamnas ini adalah menyelenggarakan penelaahan Ketahanan Nasional aspek Ketahanan Nasional.

Di masa orde baru, kewenangan ini menjadi sangat penting. Hal ini disebabkan ideologi pembangunanisme yang diusung oleh orde baru, yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang cepat, dianggap memerlukan syarat stabilitas politik dan keamanan yang mutlak. Pelaksanaan kekuasaan yang terpusat dan tertutup ini dalam perkembangannya kemudian mengalami banyak permasalahan. Kebijakan keamanan menjadi pendekatan utama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul di dalam masyarakat, baik politik, ekonomi maupun sosial. Penyelesaian masalah dengan pendekatan ini terkadang lebih sering menimbulkan masalah baru atau hanya menyembunyikan daripada menyelesaikan suatu masalah. Yang paling memprihatinkan dari pendekatan ini adalah terjadinya sejumlah pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang menimbulkan banyak kecaman keras baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Beberapa kasus yang dulu tidak nyata, semakin terlihat setelah turunnya Soeharto dari jabatan presiden, di antaranya adalah kasus DOM di Aceh, Operasi Militer di Timor-timur, kasus Tanjung Priok, kasus Lampung, kasus Marsinah, kasus Penculikan Aktivis, dan lain sebagainya.

Untuk menghindari terjadinya penyimpangan kekuasaan (abuse of power) dari kedudukan sebagai penguasa tertinggi militer ini, dibutuhkan mekanisme yang lebih jelas dalam penetapan kebijakan pertahanan dan keamanan. Di beberapa negara modern, misalnya Inggris, kontrol terhadap penetapan kebijakan pertahan dan keamanan dilakukan melalui mekanisme persetujuan anggaran biaya pemerintahan oleh parlemen. Mekanisme ini di Indonesia sebenarnya juga telah dimungkinkan melalui mekanisme persetujuan mutlak UU APBN dan mekanisme pengawasan kegiatan sehari-hari pemerintah oleh DPR, namun dalam kenyataannya mekanisme ini tidak dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu dibutuhkan penegasan dalam bentuk UU untuk mengatur mekanisme kekuasaan ini secara jelas dan operasional.

2. Kekuasaan menyatakan keadaan bahaya.

Kekuasaan ini oleh Ismail Suny digolongkan ke dalam kekuasaan darurat yang dimiliki oleh Presiden dalam rangka mengatasi keadaan darurat di seluruh atau sebagian wilayah Indonesia. Dasar hukum kekuasaan ini adalah Pasal 12 UUD 1945, Pasal 1 UU No. 23/Prp/1959 tentang Keadaan Bahaya dan Pasal 40 ayat (1) dan (2) UU No. 20/1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara RI. Undang-undang tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan kekuasaan ini, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kekuasaan ini dapat saja dilakukan oleh presiden tanpa menyertakan pihak lain di luar lembaga kepresidenan.

Implikasi negatif yang sama dengan kekuasaan pertama di atas dapat terjadi pada pelaksanaan kekuasaan ini. UU No. 23/Prp/1959 dibentuk oleh rejim demokrasi terpimpin untuk menanggulangi pemberontakan-pemberontakan sporadis yang muncul pada masa itu. Karakteristik rejim demokrasi terpimpin, sebagaimana dinyatakan oleh banyak pakar, mengandung sistem otoritarian yang kental. Kekuasaan di masa itu terpusat pada diri Presiden Soekarno, sehingga mekanisme pelaksanaan undang-undang inipun terpusat pada presiden.

Kebutuhan untuk menghindarkan kesewenang-wenangan pelaksanaan kekuasaan ini sudah sangat mendesak. Secara teknis, undang-undang keadaan bahaya telah mengatur pelaksanaan kekuasaan ini dengan cukup jelas. Sayangnya, pelimpahan kekuasaan yang terlampau besar pada presiden menyebabkan kekuasaan ini menjadi rentan terhadap penyimpangan kekuasaan.

Untuk itu di masa mendatang, penetapan seluruh atau sebagian wilayah Indonesia dalam keadaan bahaya tidak dapat lagi diserahkan secara mutlak kepada presiden tanpa dapat diganggu gugat oleh lembaga negara lain. Penetapan keadaan bahaya harus dilakukan dengan persetujuan DPR. Penyimpangan dapat terjadi apabila hal tersebut tidak mungkin dilakukan karena persetujuan DPR dapat memakan waktu yang lama sedangkan keadaan sudah sangat mendesak. Dalam kasus semacam ini, penetapan keadaaan bahaya tersebut dapat dilakukan oleh presiden secara langsung. Penetapan secara langsung ini kemudian harus diajukan secepatnya ke DPR untuk dimintakan persetujuan dan apabila DPR memutuskan untuk tidak memberikan persetujuan terhadap penetapan tersebut maka secara otomatis pelaksanaan penetapan keadaan bahaya ini tidak dapat dilanjutkan.

3. Kekuasaan mengangkat duta dan konsul serta menerima duta negara lain.

Kekuasaan ini merupakan salah satu wujud kekuasaan presiden sebagai kepala negara. Dasar hukum kekuasaan ini adalah Pasal 13 UUD 1945 dan Keppres No. 51/1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan RI di Luar Negeri. Duta dan Konsul merupakan pejabat-pejabat negara yang mewakili negara dan kepala negara di suatu negara tertentu, mereka bertanggung jawab kepada Presiden RI melalui Menteri Luar Negeri.

Di masa orde baru, pengisian jabatan ini dilakukan secara mandiri dan tertutup oleh presiden. Padahal, kedudukan yang sangat penting tersebut memerlukan seleksi yang ketat dan terbuka dengan didasarkan pada kriteria standar yang diatur dengan jelas oleh peraturan perundang-undangan. Pengangkatan yang mandiri tersebut dalam pelaksanaannya selama masa orde baru, diduga oleh banyak pihak sarat dengan kepentingan politik dari eksekutif. Jabatan Duta Besar dan Konsul terkadang diidentikkan dengan “penyingkiran” seorang tokoh politik dalam pentas politik nasional, karena beberapa kali terjadi tokoh-tokoh politik yang “vokal” dikirim ke luar negeri untuk dijadikan Duta Besar.

Dengan mengesampingkan dugaan di atas, kajian ini mengusulkan suatu mekanisme pembukaan kantor diplomatik dan konsuler dan pengangkatan Duta Besar dan Konsul yang transparan serta dapat dipertanggungjawabkan di masa mendatang. Mekanisme yang dianggap paling baik adalah dengan mengadakan hearing terlebih dulu di DPR sebelum dilakukan penetapan pembukaan dan penutupan kantor diplomatik dan konsuler di suatu negara. Hal yang sama dilakukan juga terhadap pengangkatan pejabat-pejabat yang akan mengisi jabatan tersebut. Dengan pemberlakuan mekanisme ini, diharapkan penyimpangan terhadap kekuasaan ini dapat dihindarkan.

4. Kekuasaan pemerintahan menurut UUD

Dasar hukum kekuasaan ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Batasan wewenang dan tanggung jawab kekuasaan ini tidak diatur lebih lanjut dalam UUD dan peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 4 ayat (1) hanya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kekuasaan pemerintahan ini adalah kekuasaan eksekutif. Interpretasi atas pasal ini kemudian menjadi perdebatan panjang para ahli hukum tata negara, sebagaimana telah diuraikan secara ringkas pada bab sebelum ini.

Sebagian pakar berpendapat bahwa kekuasaan ini tidak sekedar kekuasaan eksekutif, melainkan mencakup ruang lingkup yang lebih luas dari pada itu, sehingga batasan yang jelas untuk mengatur tugas, wewenang dan tanggung jawab kekuasaan ini tidak perlu dilakukan. Kewenangan membentuk Keppres yang mandiri adalah salah satu turunan dari kekuasaan pemerintahan ini yang juga tidak diatur dengan jelas dalam suatu perundang-undangan, kecuali disebutkan dalam Tap MPRS No. XX/MPRS/1966.

Sementara, beberapa pakar yang tidak setuju dengan pendapat di atas menganggap bahwa kekuasaan ini adalah semata-mata kekuasaan eksekutif yang dilakukan berdasarkan sistem pembagian kekuasaan sebagaimana doktrin Montesquieu. Konsekuensi turunan dari pendapat ini adalah bahwa kekuasaan memiliki ruang lingkup yang terbatas dan memiliki tugas, wewenang serta tanggung jawab yang jelas, sehingga DPR sebagai pengawas pelaksanaan pemerintahan sehari-hari juga memiliki pegangan yang jelas dalam menjalankan tugasnya tersebut. Dengan begitu, presiden dan juga DPR tidak dapat berbuat sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya.

Posisi kajian ini adalah sependapat dengan pendapat yang kedua. Untuk itu kajian ini mengusulkan dibentuknya suatu pengaturan yang rasional dan jelas serta dapat dipertanggungjawabkan atas kekuasaan pemerintahan ini. Pengaturan kekuasaan pemerintahan yang definitif dalam suatu negara umumnya diletakkan dalam sebuah konstitusi. Begitu pula sebaiknya hal itu dilakukan di dalam konstitusi Negara RI. Perubahan konstitusi, sekurang-kurangnya dengan melakukan amandemen terhadap UUD 1945, harus dilakukan agar pengaturan kekuasaan pemerintahan yang lebih jelas dapat termasuk di dalamnya. Selain itu, tetap diperlukan pengaturan lebih lanjut terhadap kekuasaan pemerintahan ini dengan sebuah undang-undang. Undang-undang ini berisi pengaturan yang sifatnya lebih operasional dari kekuasaan pemerintahan yang ada dalam konstitusi.

5. Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.

Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri didasarkan pada Pasal 17 ayat (2) UUD 1945. Sama dengan yang terjadi pada kekuasaan pemerintahan, kekuasaan ini tidak diatur lebih lanjut dengan suatu peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kekuasaan tersebut dalam praktek kenegaraan selama ini diserahkan secara mutlak kepada presiden. Pengangkatan menteri-menteri dilakukan oleh presiden sejak ia mendapatkan mandat dari MPR dalam Sidang Umum MPR sampai dengan masa jabatannya selesai. Pemberhentian menteri-menteri oleh presiden dapat dilakukan di tengah-tengah masa jabatannya tersebut. Seluruh tindakan tersebut dalam prakteknya dapat dilakukan secara tertutup tanpa perlu meminta nasehat, mendapatkan usulan dan pertanggungjawaban dari lembaga negara yang lain, dengan alasan bahwa kekuasaan ini adalah hak prerogatif presiden.

Argumen hak prerogatif presiden tidak cukup kuat untuk membenarkan praktek yang terjadi selama ini. Alasan bahwa Indonesia menganut sistem presidensial, yang secara otomatis memberikan kekuasaan mutlak untuk mengangkat menteri-menteri karena mereka adalah pembantu presiden, telah terbantahkan. Amerika Serikat dan Filipina yang menganut sistem presidensial, pembentukan departemen-departemen dan pengangkatan menteri-menteri harus mendapatkan persetujuan majelis atau salah satu organnya (di Amerika Serikat adalah Senat, di Filipina adalah Komisi Pengangkatan), sehingga pembentukan departemen-departemen pemerintahan dan pemilihan menteri-menteri oleh presiden harus dapat dipertanggungjawabkan di hadapan majelis.

Pelaksanaan kekuasaan yang mutlak dalam bidang apapun sangat rentan terhadap penyimpangan kekuasaan. Untuk mengantisipasi terjadinya hal tersebut, maka di masa mendatang pembentukan departemen-departemen pemerintahan dan pengangkatan serta pemberhentian menteri-menteri yang mengepalai departemen tersebut, sudah selayaknya dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Mekanisme yang dianggap paling tepat untuk dijalankan dalam hal ini adalah mekanisme hearing di DPR yang mengharuskan Presiden RI melakukan dengar pendapat lebih dulu untuk mendapatkan nasehat dan penilaian atas pelaksanaan kekuasaan ini, sebelum mengambil keputusan akhir.

6. Kekuasaan mengesahkan atau tidak mengesahkan RUU inisiatif DPR

Kekuasaan ini didasarkan pada Pasal 21 ayat (2) UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 25 ayat (1) Keppres No. 188/1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang. Kekuasaan ini secara normatif sama dengan pelaksanaan hak veto presiden untuk menolak rancangan undang-undang yang dihasilkan oleh lembaga legislatif, seperti yang berlaku di Amerika Serikat. Perbedaannya adalah hak veto dilakukan secara terbuka di depan majelis dengan mengemukakan alasan-alasan yang jelas atas penolakan tersebut. Veto presiden ini kemudian akan mendapat pengujian dari Kongres, apabila 2/3 anggota Kongres memberikan penolakan terhadap veto presiden tersebut, maka otomatis ia dianggap tidak berlaku. Sedangkan dalam praktek di Indonesia, kewenangan tersebut dilakukan dengan adanya mekanisme penolakan untuk mengesahkan sebuah RUU yang telah disetujui oleh DPR. Caranya adalah dengan menyampaikan kembali RUU tersebut kepada DPR dengan Amanat Presiden dan tidak mendapatkan pengujian lagi di DPR.

Pelaksanaan kekuasaan legislatif presiden yang tertutup dan tidak mengharuskan pertanggungjawaban ini, dapat membuka peluang bagi seorang presiden untuk menyalahgunakan kekuasaannya tersebut. Sebuah undang-undang yang dihasilkan oleh DPR sebagai wakil rakyat adalah perwujudan dari kehendak rakyat. Undang-undang itu mungkin saja tidak baik dan tidak layak untuk diberlakukan di dalam masyarakat. Undang-undang itu juga mungkin tidak sesuai dengan kebijakan politik presiden sebagai kepala pemerintahan, karena ia bisa jadi membatasi ruang gerak kekuasaan. Namun sebuah undang-undang tetap merupakan sebuah bentuk aspirasi wakil rakyat yang melewati rangkaian perdebatan dan pemikiran yang panjang sebelum ia dapat disepakati sebagai hasil akhir, yang berbentuk RUU. Apabila bentuk aspirasi ini kemudian ditolak oleh presiden tanpa alasan yang dipertanggungjawabkan secara terbuka, maka kekuasaan legislatif yang selayaknya seimbang antara presiden dan DPR tidak dapat tercipta sebagaimana idealnya. Kekuasaan presiden menjadi jauh lebih besar daripada kekuasaan DPR di bidang legislatif.

Untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan legislatif antara presiden dan DPR, maka salah satu cara yang terbaik adalah dengan memberikan mekanisme yang transparan dalam pembentukan undang-undang, sejak penyusunan sampai dengan pemberian persetujuan atau tidak memberikan persetujuan atas sebuah undang-undang. Mekanisme yang transparan yang dimaksud adalah pengaturan kewajiban untuk menyatakan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara terbuka di dalam sidang majelis yang ditentukan. Dengan pelaksanaan mekanisme ini, diharapkan tindakan seorang presiden dan para anggota DPR atas pembentukan suatu undang-undang dapat melewati pertanggungjawaban publik, sehingga secara moral maupun politis tindakan tersebut dapat dinilai oleh masyarakat dan institusi-institusi di dalam masyarakat di luar pemerintah, yang juga menjalankan fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan.

Berkaitan dengan kekuasaan presiden untuk tidak mengesahkan RUU inisiatif dari DPR, mekanisme pelaksanaan kekuasaan ini di masa mendatang sebaiknya diartikan secara tegas sebagai hak veto presiden untuk menolak RUU yang telah disetujui oleh DPR, yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara terbuka di dalam sidang DPR dengan mengemukakan alasan-alasan penolakan tersebut secara jelas kepada para anggota dewan.

Setelah hal tersebut dilakukan, maka DPR harus mengambil suara untuk memutuskan apakah akan menerima veto tersebut atau menolaknya. Dengan ketentuan suatu jumlah tertentu yang diatur oleh undang-undang, veto tersebut dapat kembali dibatalkan oleh DPR, sehingga secara hukum presiden wajib untuk mengesahkan undang-undang tersebut dan otomatis ia dapat diberlakukan. Mekanisme ini menciptakan posisi yang seimbang antara kedudukan presiden dan DPR dalam pembentukan suatu undang-undang.

7. Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung RI.

Dasar hukum kekuasaan ini adalah Pasal 19 UU No. 5/1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kedudukan Jaksa Agung selama ini berada setingkat dengan menteri-menteri. Ia juga termasuk bagian dari kabinet yang bertugas membantu presiden dalam menjalankan roda pemerintahan dan bertanggung jawab secara langsung kepada presiden.

Kejaksaan Agung sebagai bagian dari aparat penegak hukum selayaknya diberi tempat yang mandiri, lepas dari intervensi kekuasaan lain yang dapat mereduksi kepentingannya dalam rangka penegakkan hukum. Penempatannya sebagai bagian dari “pembantu” presiden di pemerintahan sudah layak untuk ditinjau kembali, walaupun di beberapa negara kedudukan semacam itu tidak mempengaruhinya dalam proses penegakan hukum. Kedudukan yang mandiri bukan hanya berarti harus dilakukan perombakan secara besar-besaran dari struktur yang telah ada sekarang. Prinsip yang paling penting dari kedudukan yang mandiri adalah mendapatkan jaminan undang-undang, tuntutan mekanisme penyelenggaraan yang transparan, dan adanya kontrol yang kuat dari lembaga-lembaga negara yang lain dalam proses penyelenggaraan fungsi tersebut sehari-hari. Satu contoh bentuk kemandirian yang unik yang diberikan kepada sebuah lembaga negara di Indonesia adalah Bank Indonesia Di masa kepemimpinan pasca Soeharto, Bank Indonesia tidak dimasukkan ke dalam jajaran kabinet sebagaimana biasanya terjadi di era kepemimpinan Soeharto, dengan alasan untuk memberikan jaminan independensi yang lebih kuat pada saat penyelenggaraan tugasnya sehari-hari. Posisi ini tidak memberikan kewajiban mutlak bagi BI untuk patuh pada presiden karena ia bukan “pembantu” presiden, walaupun secara formil tetap bertanggung jawab kepada presiden.

Konsep yang sama sebenarnya juga dapat diberlakukan pada institusi Kejaksaan Agung RI. Secara formil Jaksa Agung tetap bertanggung jawab kepada presiden, namun dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari Jaksa Agung tidak memiliki kewajiban mutlak untuk patuh kepada presiden. Struktur semacam ini dapat menjadi salah satu bagian dari konsep-konsep yang diajukan dalam rangka menghindarkan intervensi kekuasaan lain terhadap penyelenggaraan tugas Kejaksaan Agung.

Dalam hal kaitannya dengan kekuasaan pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung, konsep yang sama dengan pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri sebaiknya diberlakukan di masa mendatang. Pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung diharuskan melewati mekanisme hearing di dalam sidang DPR, sehingga penyimpangan atas kekuasaan ini oleh presiden, dapat dihindari seoptimal mungkin.

8. Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan Panglima ABRI, Kastaf AD, AL, AU dan Kapolri

Kekuasaan ini didasarkan pada Pasal 23 ayat (1) UU No. 20/1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata RI. Kekuasaan ini dianggap sebagai turunan dari Pasal 10 UUD 1945 yang menyatakan bahwa presiden adalah penguasa tertinggi militer dan kepolisian Negara RI. Dalam perkembangannya di masa orde baru, peranan ABRI sangat dominan dalam kehidupan sosial-politik dengan dukungan legitimasi konsep Dwi Fungsi ABRI yang dituangkan dalam Ketetapan-Ketetapan MPR tentang GBHN. Jabatan-jabatan tinggi dalam bidang militer dan kepolisian merupakan jabatan-jabatan yang sangat penting selama masa orde baru. Hal ini disebabkan orientasi pertumbuhan ekonomi yang cepat dengan mengandalkan stabilitas politik yang “mantap” memerlukan dukungan ABRI yang mutlak. Dalam rangka stabilitas politik ini, secara sadar orde baru berusaha mengisi jabatan-jabatan penting tersebut dengan orang-orang yang loyal dengan pemerintah, dalam hal ini presiden, sehingga mekanisme pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian jabatan-jabatan ini diserahkan sepenuhnya pada presiden.

Sebagaimana telah disinggung pada bahasan butir satu dan dua di atas, implikasi dari mekanisme pelaksanaan yang sentralistis dan tertutup ini adalah pengendalian stabilitas politik dan kemanan yang berlebihan di tangan presiden, bahkan beberapa pengamat militer menganggap bahwa institusi militer dan kepolisian menjadi “alat” mempertahankan kekuasaan pemerintah orde baru. Hal ini tentunya masih dapat diperdebatkan.

Terlepas dari pelaksanaannya selama masa orde baru yang banyak menimbulkan masalah, pengangkatan dan pemberhentian jabatan-jabatan tersebut sudah harus ditegaskan dengan pembentukan mekanisme yang transparan dan jelas serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan berlandaskan alasan tersebut, kajian ini mengusulkan pengangkatan jabatan-jabatan tinggi di ABRI harus melewati mekanisme hearing di DPR sebelum presiden mengambil keputusan akhir. Khusus untuk jabatan Panglima ABRI, pelaksanaan pengangkatannya dilakukan bersamaan dengan pengangkatan menteri-menteri, Gubernur BI dan Jaksa Agung serta Kepala-Kepala Lembaga Pemerintahan NonDepartemen (LPND).

9. Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan Kepala LPND.

Kekuasaan ini selama masa orde baru digolongkan sebagai implementasi dari kekuasaan pemerintahan yang dimiliki oleh presiden. Pembentukan lembaga-lembaga pemerintahan dalam suatu negara secara normatif berada dalam ruang lingkup kepala eksekutif, sehingga sebagaimana implementasi kekuasaan pemerintahan lainnya, kekuasaan ini tidak diatur dengan jelas dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Dasar pemikiran pembentukan lembaga-lembaga pemerintahan non-departemen ini adalah diperlukannya lembaga-lembaga yang dapat menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu yang berada di luar lingkup bidang departemen-departemen yang ada atau fungsi-fungsi yang memerlukan penanganan yang khusus agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. LPND yang dibentuk selama masa orde baru berjumlah dua puluh lembaga, yang seluruhnya dibentuk dengan Keppres. Di antaranya adalah Badan Urusan Logistik (BULOG), Biro Pusat Statistik (BPS), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), dan lain sebagainya. Lembaga-lembaga ini berkedudukan setingkat dengan departemen pemerintahan dan dapat mengeluarkan peraturan perundang-undangan dalam ruang lingkup bidangnya.

Beberapa jabatan Kepala LPND disatukan dengan jabatan menteri departemen atau bahkan dijabat langsung oleh presiden yang dalam hal penentuannya diserahkan sepenuhnya kepada presiden. Beberapa LPND di masa orde baru memiliki peranan besar dalam penentuan arah kebijakan politik, ekonomi dan sosial, seperti BAPPENAS, Dewan HANKAMNAS dan BULOG, sehingga dalam praktek pemerintahan jabatan ini menjadi sangat penting. Kekuasaan pembentukan lembaga, pengangkatan dan pemberhentian jabatan kepala LPND yang terpusat dan tertutup ini menjadikan peran kontrol lembaga-lembaga lain, terutama DPR, menjadi lemah, karena tidak tersedianya peluang untuk melakukan pengawasan sejak awal. Kondisi ini tentunya menjadikan kekuasaan ini rentan terhadap penyalahgunaan wewenang.

Kebutuhan untuk menciptakan kontrol yang efektif terhadap jalannya pemerintahan, memerlukan pengaturan yang jelas dalam mekanisme pelaksanaannya. Oleh karena itu, untuk mendukung penciptaan kondisi tersebut, pembentukan dan penghapusan lembaga-lembaga pemerintahan nondepartemen harus dilakukan melalui mekanisme hearing lebih dulu di DPR. Begitu pula halnya dengan pengangkatan dan pemberhentian kepala-kepala lembaga tersebut, yang harus melewati “pengujian” terlebih dahulu melalui hearing di DPR. Pelaksanaan hearing tersebut sebaiknya dilakukan secara bersamaan dengan pengangkatan menteri-menteri, Jaksa Agung, Gubernur BI dan Panglima ABRI.

B. Kekuasaan Presiden Dengan Persetujuan DPR

Kekuasaan presiden dengan persetujuan DPR adalah kekuasaan-kekuasaan yang dalam menjalankannya memerlukan persetujuan DPR terlebih dahulu sebelum dilaksanakan. Kekuasaan-kekuasaan tersebut adalah:

1. Kekuasaan menyatakan perang dan membuat perdamaian.

Dasar hukum kekuasaan ini adalah Pasal 11 UUD 1945 dan Pasal 41 ayat (1) dan (2) UU No. 20/1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan RI dan Pasal 33 ayat (2) huruf e UU No. 4/1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selama masa orde baru, kekuasaan ini tidak pernah digunakan oleh presiden, namun kekuasaan ini di masa orde lama pernah digunakan oleh Presiden Soekarno dalam rangka merebut Irian Barat dari penguasaan Belanda dan pada saat terjadi konfrontasi dengan Malaysia.

Pada dasarnya mekanisme pelaksanaan kekuasaan ini sudah cukup jelas diatur, yaitu dengan mewajibkan adanya persetujuan dari DPR. Hanya saja dibutuhkan suatu pengaturan yang lebih rinci dalam suatu undang-undang untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang dapat saja terjadi dalam suatu keadaan memaksa. Sebagai contoh misalnya, apakah dimungkinkan pernyataan perang oleh presiden dilakukan tanpa meminta persetujuan lebih dulu kepada DPR karena keadaan yang sudah mendesak dan persetujuan dari DPR tidak mungkin dilakukan dalam waktu cepat? Pengaturan mekanisme pelaksanaan kekuasaan ini mungkin memang belum mendesak, namun tidak ada salahnya untuk memasukkanya ke dalam bagian suatu undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan Presiden RI.

2. Kekuasaan membuat perjanjian dengan negara lain.

Kekuasaan ini diatur dalam yang sama dengan kekuasaan di atas, yaitu Pasal 11 UUD 1945. Selama masa orde baru, pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kekuasaan ini tidak pernah dibentuk. Pelaksanaan kekuasaan ini sejak masa demokrasi terpimpin didasarkan pada Amanat Presiden kepada Ketua DPRS No. 2826/Hk/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain. Amanat Presiden ini menyatakan bahwa kata “perjanjian” dalam Pasal 11 UUD 1945 tidaklah diartikan segala atau semua perjanjian. Karena itu perjanjian yang memerlukan persetujuan DPR hanyalah perjanjian yang penting-penting saja (treaties), seperti perjanjian yang mengandung soal politik yang dapat mempengaruhi haluan politik luar negeri, perjanjian persekutuan atau aliansi, perjanjian tentang perubahan atau penetapan tapal batas, soal kewarganegaraan, soal kehakiman, dan lain-lain. Sedangkan perjanjian teknis lainnya yang bersifat teknis (agreements), tidak memerlukan persetujuan DPR melainkan cukup dengan Keppres dan akan disampaikan ke DPR untuk diketahui.

Dengan dikeluarkannya UU No. 4/1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, pengaturan mengenai pembuatan perjanjian-perjanjian internasional mendapatkan landasan hukum yang kuat. Dalam Pasal 36 dan 37 UU tersebut dinyatakan bahwa perjanjian-perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak, bangsa, keamanan, sosial-budaya, ekonomi, maupun keuangan yang dilakukan pemerintah, memerlukan persetujuan DPR sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dalam hal kerja sama internasional yang berkaitan dengan kepentingan daerah, pemerintah wajib memperhatikan sungguh-sungguh suara dari Pemerintah Daerah dan DPRD.

Sebelum berlakunya UU No. 4/1999, timbul beberapa permasalahan dalam pelaksanaan kekuasaan ini. Pertama, Amanat Presiden (Ampres) bukanlah merupakan suatu peraturan perundang-undangan, ia tidak dapat dijadikan dasar hukum suatu penyelenggaraan pemerintahan, sehingga dibutuhkan pengaturan khusus dalam suatu undang-undang mengenai pelaksanaan kekuasaan ini. Kedua, pengaturan di atas masih belum mendefinisikan secara jelas dan rinci, materi-materi mana yang masuk ruang lingkup penting dan mana yang kurang penting. Dalam kenyataannya, pemilahan materi perjanjian yang memerlukan persetujuan DPR dan yang tidak, diserahkan kepada presiden. Padahal maksud dari Pasal 11 UUD 1945 justru sebaliknya, DPR memiliki kekuasaan untuk menyeleksi seluruh perjanjian yang akan dilakukan oleh pemerintah. Penting atau tidak pentingnya suatu materi perjanjian diserahkan penentuannya kepada DPR.

Argumen yang mendukung materi Ampres di atas adalah sangat tidak efisien untuk menyerahkan semua materi perjanjian untuk diseleksi oleh DPR. Selain anggota DPR memiliki pekerjaan yang sangat banyak, mereka juga memiliki keahlian teknis yang lebih rendah dibandingkan dengan aparatur pemerintahan, sehingga proses tersebut hanya akan memakan waktu dan biaya yang tinggi, dan hasil yang sama akan diperoleh apabila proses itu dikerjakan sendiri oleh pemerintah. Pendapat ini tentunya sulit untuk dibantah, namun secara prinsipil, mekanisme semacam itu dapat memberikan peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Kejadian yang masih segar dalam ingatan kita adalah ditandatanganinya kesepakatan (letter of intent) antara Indonesia dengan International Monetary Fund (IMF) oleh Presiden Soeharto, tanpa melibatkan, apalagi meminta persetujuan, dari DPR. Walaupun letter of intent tersebut termasuk ke dalam golongan perjanjian yang kurang penting (agreements), akibat yang ditimbulkan menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap arah kebijakan ekonomi dan politik Indonesia, terutama dampak langsungnya terhadap kehidupan perekonomian masyarakat.

Peristiwa perjanjian dengan IMF tersebut membuat kita harus berpikir lebih lanjut, bahwa apabila pemilahan tersebut tetap akan diberlakukan, maka pengaturan yang lebih rinci dan jelas sangat diperlukan. Hal ini tentunya tidak mudah dan tetap rentan untuk dilakukan, karena perkembangan yang sangat pesat di era modernisasi ini menjadikan hal-hal yang tidak terpikirkan sebelumnya dapat saja terjadi di masa mendatang. Selain itu, yang menentukan penting atau tidaknya suatu perjanjian seringkali adalah masalah yang sifatnya ideologis, bukan masalah teknis.

Dengan tetap berpijak pada argumen bahwa kewenangan terbesar untuk menentukan perjanjian penting atau tidak penting ada pada DPR, maka di masa mendatang, seluruh perjanjian yang diadakan dengan negara lain harus melalui penyaringan di DPR. Untuk perjanjian yang oleh DPR dianggap penting, harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Sedangkan untuk perjanjian yang oleh DPR dianggap kurang penting dan secara teknis tidak efisien apabila harus mendapatkan persetujuan DPR terlebih dulu, dapat dilakukan dengan keputusan presiden. Hal ini untuk menghindari terulangnya tindakan peminggiran peranan wakil rakyat dalam peranannya menentukan arah kebijakan politik negara.

3. Kekuasaan membentuk undang-undang

Kekuasaan ini didasarkan pada Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 dan secara operasional diatur dalam Keppres No. 188/1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU. Keppres ini menggantikan Instruksi Presiden (Inpres) No. 15/1970 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Inpres 15/1970 merupakan perintah yang berisi petunjuk presiden kepada para menteri dan kepala LPND mengenai bagaimana prosedur menyusun RUU dan RPP. Perbedaan mendasar antara Keppres No. 188/1998 dan Inpres 15/1970 adalah dalam hal besarnya wewenang proses penyusunan suatu Rancangan Undang-Undang (RUU) dan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). Pada Inpres 15/1970 wewenang terbesar penyusunan ada pada Sekretariat Negara, sedangkan pada Keppres 188/1998 wewenang terbesar diserahkan pada Panitia Antar Departemen penyusunan RUU dan RPP. Selain itu dalam Keppres 188/1998, peranan konsultasi juga diberikan secara memadai kepada Departemen Kehakiman dan Departemen atau Lembaga teknis yang terkait dengan materi muatan RUU dan RPP.

Secara teknis operasional, mekanisme yang diatur dalam Keppres telah memberikan peluang untuk meningkatkan pemberdayaan departemen-departemen dan lembaga-lembaga pemerintahan di bawah presiden. Apabila dilihat dari konsep pemerintahan yang sebaiknya bersifat bottom-up, hal ini merupakan suatu perubahan yang cukup signifikan dibandingkan dengan pola pemerintahan yang berlangsung di masa Presiden Soeharto.

Keppres ini juga telah memberikan tempat yang lebih baik kepada naskah akademis yang merupakan salah satu bagian dari bentuk usulan dan pertimbangan dari institusi-institusi yang ada di dalam masyarakat, terutama perguruan tinggi. Dalam mekanisme yang lama, sebuah naskah akademis hanya menjadi sebuah usulan dan pertimbangan bagi Panitia Antar Departemen. Dalam Keppres No. 188/1998, sebuah naskah akademis (dalam Keppres ini disebut dengan rancangan akademik) dapat dijadikan bahan pembahasan dalam forum konsultasi yang diadakan untuk memantapkan konsepsi RUU dan RPP yang dikoordinasikan oleh Menteri Kehakiman.

Salah satu kritik yang dilancarkan pada Keppres ini adalah masih kurangnya pemberian peluang institusi-institusi di dalam masyarakat untuk berperan serta dalam memberikan usulan dan masukan dalam penyusunan RUU dan RPP. Pelibatan yang ada masih bersifat tertutup dan hanya berputar di institusi tertentu saja, misalnya perguruan tinggi dan para ahli. Sementara peluang partisipasi masyarakat secara luas tampaknya masih belum diberikan. Di beberapa negara, misalnya Perancis dan Swiss, untuk penyusunan suatu undang-undang yang akan berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakatnya, terdapat suatu mekanisme yang melibatkan masyarakat secara luas dengan mekanisme polling (pengumpulan pendapat). Hasil pelaksanaan polling ini dijadikan salah satu bahan pertimbangan bagi panitia penyusunan suatu rancangan undang-undang di negara tersebut. Manfaat yang dapat diambil dari penyelenggaraan mekanisme ini adalah sosialisasi suatu undang-undanga telah dilakukan sejak awal, sehingga pada saatnya diberlakukan, undang-undang tersebut telah memasyarakat secara luas dan akan semakin mempermudah aparat pelaksana dalam melaksanakan undang-undang ini. Konsep yang sama dapat juga diberlakukan terhadap penyusunan RUU dan RPP di Indonesia.

Dengan tidak meniadakan masih adanya kekurangan dalam Keppres 188/1998, dapat dinyatakan bahwa Keppres ini telah banyak mengadakan perubahan yang signifikan dalam penyusunan RUU dan RPP. Namun untuk kebutuhan di masa mendatang, dasar hukum penyusunan undang-undang sebaiknya diatur secara lengkap dan jelas dalam sebuah undang-undang yang mengatur tentang pembentukan undang-undang.

4. Kekuasaan Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU).

Kekuasaan presiden untuk menetapkan PERPU, didasarkan pada Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Pengaturan lebih lanjut terhadap pelaksanaan kekuasaan ini hanya didasarkan pada ketentuan Pasal 134 jo. Pasal 125-129 Peraturan Tata Tertib DPR RI No. 9/DPR-RI/1997-1998, yang secara yuridis-administratif bukan merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia. Dasar pemikiran dari kekuasaan ini adalah adanya kebutuhan yang mendesak untuk diberlakukannya sebuah undang-undang, sementara kondisi pada saat itu tidak memungkinkan untuk menunggu persetujuan dari DPR terlebih dulu. Sebuah PERPU dapat langsung diberlakukan oleh pemerintah sambil secara bersamaan PERPU tersebut diajukan ke DPR sebagai RUU. Pembahasan RUU tersebut harus dilakukan sesegera mungkin pada sidang DPR berikutnya. Jika DPR pada saat sidang memutuskan untuk tidak menyetujui PERPU tersebut maka ia harus segera dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Beberapa mata rantai yang biasa dilakukan dalam proses pembentukkan UU, dalam proses pembentukan PERPU dipersingkat. Misalnya Panitia Antar Departemen menjadi tidak selalu perlu dan permintaan tanggapan dan pertimbangan para menteri dan kepala LPND yang bersangkutan perlu dipercepat.

Mekanisme pembentukan PERPU merupakan mekanisme yang darurat, dengan alasan tersebut Ismail Suny menggolongkan kekuasaan ini sebagai kekuasaan darurat. Secara prinsipil tidak ada masalah dalam mekanisme pelaksanaan kekuasaan ini, namun di masa mendatang kebutuhan untuk dibentuknya pengaturan khusus tentang mekanisme pelaksanaan kekuasaan ini dalam suatu undang-undang sudah dirasakan mendesak. Pengaturan tersebut sebaiknya disatukan ke dalam undang-undang tentang pembentukan undang-undang.

5. Kekuasaan menetapkan APBN.

Dasar hukum kekuasaan menetapkan APBN adalah Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 dan Stb. 1925 No. 448 setelah diubah dengan UU No. 3/1954, sebagaimana diubah dengan UU No. 9/1968 tentang Cara Pengurusan dan Pertanggungjawaban Keuangan RI atau biasa disebut dengan Indonesische Comptabiliteitswet (ICW).

Kekuasaan menetapkan APBN dilakukan dengan beberapa tahap. Tahap pertama adalah penyusunan rancangan APBN dan nota keuangan dan tahap kedua adalah penetapan RUU APBN. Bahan untuk menyusun RAPBN diajukan oleh departemen, LPND, dan lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara dalam bentuk Daftar Usulan Kegiatan (DUK) bagi anggaran rutin kepada menteri keuangan c.q. direktur jenderal anggaran dan dalam bentuk Daftar Usulan Proyek (DUP) bagi anggaran pembangunan kepada menteri keuangan c.q dirjen anggaran dan ketua BAPPENAS. Dalam tahap kedua, RUU APBN yang diajukan oleh pemerintah dibahas di DPR dalam empat tingkat pembicaraan sampai dengan pesetujuan atau tidak persetujuan RUU APBN tersebut. Persetujuan DPR terhadap APBN yang diajukan oleh pemerintah adalah mutlak, apabila RUU APBN tersebut tidak mendapatkan persetujuan dari DPR, UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah harus menggunakan APBN tahun lalu.

Mekanisme pelaksanaan kekuasaan presiden ini telah cukup diatur dengan jelas, kekuasaan presiden telah dibatasi secara tegas dengan kewajiban mutlak untuk mendapatkan persetujuan dari DPR. Secara normatif ketentuan tersebut telah mengantisipasi kemungkinan pelaksanaan kekuasaan yang sewenang-wenang dari seorang presiden dalam menetapkan anggaran pembelanjaan dan keuangan negara. Di masa mendatang, ketentuan tentang mekanisme pelaksanaan kekuasaan ini sebaiknya disatukan dengan mekanisme pelaksanaan kekuasaan pembentukan undang-undang, yang diatur dalam suatu undang-undang tentang pembentukan undang-undang.

C. Kekuasaan Presiden Dengan Konsultasi

Kekuasaan dengan konsultasi adalah kekuasaan yang dalam pelaksanaannya memerlukan usulan atau nasehat dari institusi-institusi yang berkaitan dengan materi kekuasaan tersebut. Kekuasaan-kekuasaan tersebut adalah:

1. Kekuasaan memberi grasi.

Dasar hukum kekuasaan ini adalah Pasal 14 UUD 1945 yang diatur lebih lanjut dengan UU No. 3/1950 tentang Grasi. Kekuasaan memberikan grasi oleh beberapa pakar hukum tata negara digolongkan ke dalam kekuasaan yudikatif Presiden RI, dengan alasan bahwa kekuasaan ini berada dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman. Penjelasan UUD 1945 sendiri secara tegas menyatakan bahwa kekuasaan ini adalah kekuasaan presiden sebagai kepala negara. Apabila materi UU No. 3/1950 diperhatikan lebih lanjut, maka dengan jelas terlihat bahwa tindakan presiden dalam memberikan grasi bukanlah tindakan yudikatif, karena ia lebih didasarkan pada alasan-alasan politis daripada alasan-alasan yuridis. Pertimbangan yuridis dalam hal pemberian grasi dilakukan oleh Departemen Kehakiman, Mahkamah Agung dan Jaksa Agung, dan pada saat pertimbangan tersebut disampaikan kepada Presiden RI oleh Menteri Kehakiman, persoalan yuridis telah dianggap selesai.

Mekanisme konsultasi yang ketat dalam hal pemberian grasi telah diatur dengan jelas dalam UU No. 3/1950, sehingga secara mekanistis pengaturan kekuasaan ini telah berusaha secara optimal menghindarkan terjadinya penyalahgunaan wewenang.

2. Kekuasaan memberi amnesti dan abolisi.

Kekuasaan presiden ini didasarkan pada Pasal 14 UUD 1945 dan Pasal 1 UU Drt. No. 11/1954 tentang Amnesti dan Abolisi. Mekanisme pelaksanaan kekuasaan tersebut dilakukan atas kepentingan negara dan setelah mendapat nasehat tertulis dari MA yang menyampaikan nasehat itu atas permintaan Menteri Kehakiman.

UU Darurat ini hanya terdiri dari lima pasal dan belum mengatur mekanisme pelaksanaan kekuasaan secara rinci, walaupun materi pengaturannya telah meletakkan dasar pokok pembatasan kekuasaan. Di masa mendatang diperlukan suatu undang-undang baru yang lebih jelas dan rinci mengatur mekanime pelaksanaan kekuasaan ini.

3. Kekuasaan memberi rehabilitasi.

Dasar hukum kekuasaan memberi rehabilitasi ini hanya ada di Pasal 14 UUD 1945. Dalam pelaksanaannya kekuasaan ini tampaknya dilakukan bersamaan dengan pemberian amnesti dan abolisi, contuhnya adalah kasus A. M. Fatwa (Keppres No. 127/1998). Untuk kebutuhan dasar hukum yang lebih jelas di masa mendatang, kekuasaan ini harus diatur lebih lanjut dengan sebuah undang-undang, dan sebaiknya pengaturannya disatukan dengan pengaturan mengenai pemberian amnesti dan abolisi.

4. Kekuasaan memberi gelaran.

Kekuasaan presiden untuk memberi gelaran dinyatakan dalam Pasal 15 UUD 1945, namun tidak dijelaskan lebih lanjut apa saja yang dimaksud dengan gelaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gelar adalah sebutan kehormatan, kebangsawanan, atau keilmuan yang biasanya ditambahkan pada nama orang. Beberapa gelar yang diinterpretasikan termasuk dalam gelaran ini adalah, gelar Guru Besar (profesor) dan gelar Pahlawan Nasional. Selama ini mekanisme pelaksanaan pemberian gelar-gelar tersebut dilakukan oleh presiden tanpa mekanisme yang jelas, sehingga walaupun kerap kali kekuasaan ini dilakukan melalui mekanisme konsultasi terlebih dulu dengan lembaga-lembaga yang terkait, kekuatan hukum konsultasi ini sangatlah lemah, karena ia hanya dilakukan berdasarkan kebiasaan semata. Misalnya dalam hal pemberian gelar Guru Besar, presiden memberikan gelar Guru Besar berdasarkan hasil penetapan sidang Senat Guru Besar Universitas, namun sebenarnya tidak ada kekuatan hukum yang mengikat presiden untuk mendasarkan pelaksanaan kekuasaannya ini pada hasil sidang Senat tersebut, sehingga penyimpangan kekuasaan sangat mungkin terjadi. Untuk menghindari terjadinya hal tersebut, maka di masa mendatang dibutuhkan suatu undang-undang yang jelas untuk mengatur kekuasaan ini, dengan mendasarkan konsep pelaksanaan kekuasaannya pada mekanisme konsultasi. Konsultasi yang dimaksud adalah usulan dan pertimbangan yang diberikan oleh komunitas, kelompok, golongan, atau lembaga-lemabaga lain yang berkaitan dengan gelaran tersebut.

5. Kekuasaan memberi tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya.

Dasar hukum kekuasaan ini adalah Pasal 15 UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 8 ayat (1) dan (2), dan Pasal 10 ayat (3) UU Drt No. 4/1959. Kekuasaan ini dijalankan dengan mekanisme konsultasi. Mekanisme yang dimaksud oleh UU ini adalah bahwa dalam pelaksanaan kekuasaan ini, presiden diharuskan untuk meminta pertimbangan dari Dewan Menteri dan Dewan Tanda-Tanda Kehormatan ebih dulu sebelum memberikan tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya. Istilah Dewan Menteri dalam undang-undang ini ditujukan untuk kabinet pemerintahan yang, pada masa UU ini dibentuk, menganut sistem pemerintahan parlementer dan secara yuridis masih berdasarkan UUDS 1950.

Apabila diperhatikan lebih lanjut, UU Drt. No. 4/1959 memberikan kewenangan yang besar kepada Dewan Menteri dan Dewan Tanda-tanda Kehormatan Selama masa orde baru, pelaksanaan kekuasaan ini sangat tertutup dan terpusat. Pemberian tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya dipahami oleh pemerintah orde baru sebagai hak prerogatif presiden.

Untuk kebutuhan di masa mendatang, sudah selayaknya dibentuk undang-undang yang baru untuk menggantikan UU Drt No. 4/1959. Mengenai mekanisme pelaksanaannya, presiden dalam menetapkan pemberian tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya harus mendapatkan usulan atau mendapatkan pertimbangan lebih dulu dari Dewan Tanda-tanda Kehormatan dan presiden harus memperhatikan pertimbangan atau usulan tersebut dengan sungguh-sungguh.

6. Kekuasaan menetapkan peraturan pemerintah.

Kekuasaan menetapkan peraturan pemerintah didasarkan pada Pasal 5 ayat (2) dan diatur lebih lanjut dengan Pasal 28 ayat (1) Keppres 188/1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU. Dalam peraturan ini dinyatakan bahwa seluruh proses penyusunan rancangan peraturan pelaksanaan UU dilakukan dengan tata cara yang sama dengan penyusunan RUU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai Pasal 18 Keppres 188/1998. Proses yang dimaksud adalah sejak pembentukan Panitia Antar Departemen sampai laporan terakhir Mensesneg kepada Presiden tentang rancangan peraturan yang akan disahkan. Dalam Keppres tersebut juga ditegaskan bahwa penetapan peraturan pelaksanaan UU harus diselesaikan selambat-lambatnya satu tahun setelah pengundangan Undang-undang yang bersangkutan.

Permasalahan yang timbul selama masa orde baru yang berkaitan dengan kekuasaan pembentukan peraturan pemerintah adalah tergantungnya proses pembentukkan PP kepada pemerintah, baik dalam hal penyusunan materi maupun dalam hal waktu penetapan peraturan tersebut. Tergantungnya penyusunan materi PP kepada pemerintah menyebabkan materi tersebut tidak mendapatkan penilaian dan pertimbangan lebih dulu dari DPR sebelum diberlakukan. Padahal banyak UU di Indonesia yang justru menyerahkan pengaturan turunan yang sifatnya substansial kepada peraturan di bawahnya, yaitu PP. Akibatnya sering terjadi suatu ketentuan UU tidak dapat dijalankan dengan alasan belum ada PP atau peraturan pelaksanaan lainnya yang mengatur lebih lanjut ketentuan tersebut, sehingga secara hukum dapat dinyatakan bahwa UU tersebut sebenarnya tidak dapat berlaku efektif.

Untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan di atas, Keppres 188/1998 telah mengantisipasinya dengan memberikan batasan terhadap lama waktu pembentukan PP. Pengaturan tersebut belum cukup, karena masih memberikan peluang terjadinya penyimpangan kekuasaan. Pembentukan peraturan pelaksanaan UU, baik PP maupun peraturan pelaksana lainnya, sebaiknya dijadikan satu paket dengan pembentukan UU. Hal ini perlu dilakukan agar materi PP juga dapat dibahas dalam sidang-sidang pembahasan di DPR dan juga menjadikan suatu UU yang telah disetujui oleh DPR dapat langsung diberlakukan secara efektif tanpa harus menunggu proses penyusunan peraturan pelaksanaannya telebih dahulu. Sementara mekanisme yang memberikan waktu paling lambat satu tahun untuk penetapan PP atau peraturan pelaksanaan lainnya, dapat dijadikan mekanisme penyimpangan dengan syarat-syarat yang ditetapkan dengan UU. Pengaturan mengenai pembentukan PP dan peraturan pelaksanaan lainnya ini sebaiknya dijadikan satu dengan UU tentang pembentukan UU yang direkomendasikan di atas.

7. Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan hakim-hakim.

Kekuasaan presiden untuk mengangkat dan memberhentikan hakim-hakim didasarkan pada Pasal 30 dan 31 UU No. 14/1970. Ketentuan ini menyatakan bahwa hakim diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Negara, mengenai syarat-syarat dan tata caranya diatur dengan UU. Ketentuan undang-undang yang dimaksud adalah Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) UU No. 2/1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) UU No. 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 15 ayat (1), Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 21 UU No. 31/1997 tentang Peradilan Militer.

Ketentuan-ketentuan tersebut mensyaratkan kepada presiden untuk terlebih dulu menerima usulan dari Departemen Kehakiman (untuk hakim Peradilan Umum dan PTUN) atau Departemen Agama (untuk Peradilan Agama) atau Panglima ABRI (untuk Peradilan Militer) yang telah mendapat persetujuan dari Mahkamah Agung.

Ketentuan ini menyebabkan pelaksanaan kekuasaan kehakiman, khususnya hakim Peradilan Umum dan hakim PTUN, menjadi tergantung secara administratif kepada eksekutif. Hal ditengarai menjadi salah satu sebab dari ketidakmandirian kekuasaan kehakiman selama masa orde baru. Di masa mendatang dibutuhkan suatu undang-undang baru yang menggantikan UU di atas yang sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan demokratisasi. Pengaturan mekanisme pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian dan seluruh hal-hal yang berkaitan dengan proses adminsitratif hakim-hakim terutama hakim Peradilan Umum dan hakim PTUN tidak lagi dicampuri oleh lembaga eksekutif. Semua hal tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Agung sebagai Lembaga Tertinggi pelaksana Kekuasaan Kehakiman, sedangkan presiden sebagai kepala negara hanya berfungsi meresmikan keputusan yang telah diambil oleh Mahkamah Agung.

8. Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan Hakim Agung, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Anggota MA.

Dasar hukum kekuasaan ini adalah Pasal 8 ayat (1) sampai (5), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan (2), serta Pasal 13 ayat (1) UU No. 14/1985 tentang Mahkamah Agung. Ketentuan-ketentuan tersebut memberikan kekuasaan presiden sebagai kepala negara untuk mengangkat hakim-hakim agung dari daftar calon yang diusulkan oleh DPR setelah mendengar pendapat MA dan Pemerintah. Selanjutnya Kepala Negara mengangkat Ketua MA dan Wakil Ketua MA dari daftar calon hakim agung tersebut. Dalam hal pengangkatan Ketua Muda MA, Kepala Negara mengangkat dari hakim agung yang diusulkan oleh MA. Sedangkan dalam hal pemberhentian Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota MA, Kepala Negara melakukannya atas usul MA.

Kekuasaan yang besar berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian hakim-hakim agung oleh presiden di negara-negara demokrasi modern bukanlah hal yang jamak terjadi. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang berusaha sejauh mungkin dicampuri oleh kekuasaan lembaga negara lain. Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian hakim-hakim agung, lembaga yang diserahkan kewenangan untuk memilih dan mengangkatnya adalah lembaga perwakilan rakyat, karena lembaga ini diharapkan dapat mengadakan pemilihan dan pengangkatan secara terbuka dan representatif. Alternatif lainnya adalah pemilihan dan pengangkatan yang dilakukan oleh komisi independen khusus yang diserahi kewenangan ini.

Untuk menghindarkan terjadinya intervensi terhadap kekuasaan kekuasaan kehakiman seperti yang terjadi di masa lampau, maka salah satu upaya yang harus ditempuh adalah membuat pengaturan pengangkatan dan pemberhentian hakim-hakim agung yang lebih baik. Pemilihan dan pengangkatan hakim-hakim agung tidak lagi dilakukan oleh presiden namun diserahkan kepada DPR yang melakukan pemilihan berdasarkan daftar calon yang diusulkan oleh Komisi Independen Pengangkatan Hakim Agung. Setelah pemilihan dilakukan oleh DPR, Presiden sebagai Kepala Negara meresmikan hasil keputusan tersebut secara adminsitratif. Pemberhentian hakim agung hanya dapat dilakukan dengan dasar tuntutan berat (impeachment) dalam sidang DPR dan atas hasil sidang tersebut Kepala Negara secara administratif menetapkannya dengan Keppres. Sedangkan untuk pengangkatan Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda MA dilakukan sendiri oleh hakim-hakim agung MA dalam sebuah sidang khusus untuk itu. Hasil sidang ini kemudian diserahkan kepada Kepala Negara untuk ditetapkan secara administratif.

9. Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan Ketua ,Wakil Ketua dan anggota DPA.

Kekuasaan ini didasarkan pada Pasal 5 dan 7 ayat (1) UU No. 3/1967 setelah diubah dan ditambah dengan UU No. 4/1978 tentang Dewan Pertimbangan Agung. DPA dalam struktur kenegaraan RI didudukkan sebagai salah satu lembaga tinggi negara. Ia berkedudukkan sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya, yaitu MA, Presiden, dan BPK. Fungsi dari DPA adalah berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan presiden dan berhak mengajukan usul dan berkewajiban mengajukan pertimbangan kepada presiden.

Anggota-anggota DPA meliputi unsur-unsur; tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh karya, tokoh-tokoh daerah dan tokoh-tokoh nasional. Pengangkatan dan pemberhentian anggota-anggota DPA dilakukan dengan Keppres. Dalam prakteknya di lapangan, kekuasaan mengangkat dan memberhentikan anggota-anggota DPA dilakukan oleh presiden dengan mendengarkan lebih dulu saran-saran dan pertimbangan dari MPR, DPR, pimpinan partai politik serta organisasi kemasyarakatan lainnya. Walaupun demikian, kekuasaan terbesar untuk menentukan anggota-anggota DPA yang akan diangkat adalah di tangan presiden. Kenyataan ini menyebabkan lembaga DPA yang seharusnya berfungsi sebagai lembaga penasehat yang obyektif dan mandiri tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan.

Untuk itu, sejalan dengan kebutuhan lembaga kontrol yang efektif dan berorientasi pada terciptanya check and balance dalam kehidupan pemerintahan di masa mendatang, maka mekanisme pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian anggota-anggota DPA sudah saatnya mengalami perubahan. Pengisian keanggotaan DPA di masa mendatang sebaiknya diusulkan dan dipilih oleh anggota-anggota DPR dalam sidang yang khusus diadakan untuk itu. Begitu pula dalam hal mekanisme pemberhentian di tengah masa jabatan keanggotaan DPA. Dalam hal pemilihan Ketua dan Wakil Ketua DPA, anggota-anggota DPA bersidang sendiri untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan memimpin DPA. Kesemua hasil persidangan tersebut, baik dalam hal pengangkatan anggota maupun pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua DPA, diserahkan kepada Kepala Negara untuk ditetapkan secara administrasi dengan Keppres.

10. Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BPK.

Kekuasaan presiden ini didasarkan pada Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 10 UU No. 5 tahun 1973 tentang BPK. Dalam ketentuan pengangkatan anggota BPK dinyatakan bahwa Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BPK diangkat oleh Presiden atas usul DPR. Untuk setiap lowongan keanggotaan BPK, diusulkan tiga orang calon oleh DPR. Dalam hal pemberhentian anggota BPK, pelaksanaannya dilakukan oleh presiden, namun untuk pemberhentian dengan alasan tertentu (pelanggaran sumpah dan janji anggota DPA) presiden harus berkonsultasi dulu dengan DPR dan MA.

Kekuasaan besar yang dimiliki oleh presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BPK, diduga menjadi salah satu sebab dari ketidakefektifan lembaga eksaminatif ini. Di masa mendatang, seiring dengan kebutuhan pengawasan pelaksanaan kekuasaan pemerintahan yang efektif, maka dalam hal pengangkatan dan pemberhentian anggota-anggota BPK, presiden tidak lagi diposisikan sebagai penentu utama kewenangan ini. Sebagaimana halnya pengangkatan anggota-anggota DPA di masa mendatang , pengisian keanggotaan BPK diusulkan oleh anggota-anggota DPR dan dipilih serta ditetapkan dalam sidang terbuka yang diadakan khusus untuk itu. Sedangkan dalam hal pengisian jabatan Ketua dan Wakil Ketua BPK, para anggota-anggota BPK bersidang di awal masa jabatannya untuk mengadakan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BPK dan kemudian menyerahkan hasil keputusan sidang tersebut untuk ditetapkan oleh presiden secara administrasi dengan Keppres.

11. Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan Wakil Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda.

Kekuasaan ini didasarkan pada Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) UU No. 5/1991 tentang Kejaksaan RI. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa presiden mengangkat dan memberhentikan Wakil Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda atas usul Jaksa Agung. Ketentuan ini pada prinsipnya telah memberikan kewenangan yang terbatas pada presiden. Hanya saja perlu ditegaskan dalam pengaturan mekanisme pelaksanaan kekuasaan ini di masa mendatang bahwa presiden harus secara sungguh-sungguh memperhatikan usulan dari Jaksa Agung, sehingga usulan tersebut menjadi prioritas utama bagi presiden dalam menentukan pilihannya.

12. Kekuasaan mengesahkan penetapan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Kekuasaan ini didasarkan pada Pasal 33-Pasal 42, Pasal 46, Pasal 49-Pasal 54 dan Pasal 56 UU No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang ini merupakan undang-undang yang menggantikan UU No. 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, yang selama masa Orde Baru merupakan pegangan utama pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan kehidupan pemerintahan dan kenegeraan. Hubungan kekuasaan pusat dan daerah dalam UU No. 5/1974 diimplementasikan dalam pola hubungan yang sentralistis dan top-down, sehingga dalam banyak hal menjadikan proses demokratisasi selama masa orde baru menjadi sangat terhambat.

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tk. I serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tk. II dalam UU No. 5/1974 bersifat sentralistis, tertutup dan tidak membuka peluang bagi tuntutan pertanggungjawaban publik. Akibat dari mekanisme pelaksanaan tersebut, aspirasi masyarakat lokal direduksi oleh kepentingan pemerintah pusat. Demokrasi di tingkat lokalpun menjadi terhambat. Kepala Daerah lebih merasa harus bertanggung jawab kepada pusat daripada kepada masyarakat daerahnya sendiri, sehingga kepentingan pemerintah pusat dalam pengelolaan pemerintahan daerah lebih dominan daripada kepentingan daerah itu sendiri.

UU Pemerintahan Daerah yang baru saja terbentuk di tahun 1999, mengandung perubahan yang cukup signifikan dari UU No. 5/1974, khususnya mengenai pola hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah. Peluang cukup besar telah diberikan kepada daerah untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan sendiri dan pengembangan potensi sumber daya daerahnya.

Berkaitan dengan kekuasaan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah, terdapat perubahan yang mendasar dalam pengaturan UU No. 22/1999 mengenai mekanisme pelaksanaan kekuasaan tersebut. Pengangkatan Kepala Daerah tidak lagi bersifat top down, sebagaimana sebelumnya, namun lebih memberikan kekuasaan yang besar kepada daerah untuk menentukan Kepala Daerahnya sendiri. Kekuasaan pengangkatan yang dahulu dipegang oleh Presiden, dalam UU ini diserahkan sebagian besar kepada DPRD. Mekanisme pelaksanaan kekuasaan tersebut dari sejak pencalonan sampai dengan pemilihan dan pengangkatan dilakukan sepenuhnya oleh anggota-anggota DPRD yang bersangkutan. Peranan Presiden dalam proses ini diwujudkan dalam mekanisme konsultasi dan pengesahan seremonial serta pelantikan.

Mekanisme konsultasi yang dimaksud adalah bagian dari tahapan yang harus dilakukan oleh DPRD dalam proses pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur. Mekanisme konsultasi dilakukan pada saat calon Gubernur dan Wakil Gubernur telah ditetapkan oleh DPRD, yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon. Calon-calon tersebut sebelum dipilih dalam Rapat Paripurna DPRD, dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Presiden. Hal yang menjadi sedikit masalah dalam ketentuan UU ini adalah tidak adanya ketentuan yang jelas apabila hasil dari konsultasi tersebut adalah ketidaksetujuan Presiden terhadap calon-calon yang telah ditetapkan oleh DPRD yang bersangkutan. Apakah DPRD memiliki hak untuk mengabaikan ketidaksetujuan Presiden tersebut atau tidak? Apabila tidak, mekanisme apa yang harus dilakukan oleh DPRD atas konsekuensi tersebut?

Kekuasaan Presiden lainnya yang berkaitan dengan pengisian jabatan Kepala Daerah adalah mengesahkan penetapan DPRD tentang Kepala daerah yang terpilih dan pelantikan Kepala Daerah yang terpilih. Dari ketentuan ini jelas terlihat bahwa kekuasaan Presiden RI dalam hal pengisian jabatan Kepala Daerah tidak lagi lebih dominan dibandingkan kekuasaan DPRD.

Dalam hal pemberhentian Kepala Daerah, kekuasaan Presiden RI juga tidak lagi menempati posisi yang dominan. Kekuasaan untuk memberhentikan Kepala Daerah diserahkan sepenuhnya kepada DPRD. Presiden RI dalam proses tersebut hanya berfungsi mengesahkan penetapan DPRD tentang pemberhentian Kepala Daerah tersebut. Keputusan DPRD, mengenai pemberhentian Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota yang hadir.

Penyimpangan ketentuan mengenai pemberhentian Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah adalah apabila terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih, atau diancam dengan hukuman mati sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Pemberhentian tersebut dilakukan oleh Presiden tanpa melalui Keputusan DPRD.

Selain itu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diduga melakukan makar dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan RI diberhentikan untuk sementara dari jabatannya oleh Presiden tanpa melalui Keputusan DPRD. Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang terbukti melakukan makar dan perbuatan yang dapat memecah belah Negara Kesatuan RI yang dinyatakan dengan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden tanpa persetujuan DPRD. Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang setelah melalui proses peradilan ternyata tidak terbukti melakukan makar dan perbuatan yang dapat memecah Negara Kesatuan RI, diaktifkan kembali dan direhabilitasi selaku Kepala Daerah sampai akhir masa jabatannya.

13. Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan Panitera dan Wakil Panitera MA.

Kekuasaan ini didasarkan pada Pasal 21 UU No. 14/1985. Ketentuan pasal tersebut menyatakan bahwa Panitera dan Wakil Panitera MA diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua MA. Fungsi dan kedudukan Panitera dan Wakil Panitera MA dalam penyelenggaraan kegiatan di MA sangatlah penting. Panitera memegang fungsi penyelenggaraan seluruh proses administrasi perkara di Mahkamah Agung RI, sehingga ia juga menempati posisi penting dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang secara normatif harus terlepas dari kekuasaan lain dalam negara.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka membutuhkan kondisi yang seoptimal mungkin terlepas dari campur tangan lembaga negara lain, terutama eksekutif. Untuk mencapai tujuan tersebut secara maksimal, mekanisme pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Panitera dan Wakil Panitera MA sudah waktunya untuk ditinjau kembali. Pengangkatan Panitera dan Wakil Panitera MA, tidak lagi diserahkan kepada Presiden, namun diserahkan kepada Hakim-hakim Agung MA, sejak dari proses pencalonan sampai dengan penetapan calon yang terpilih. Hasil dari pemilihan tersebut kemudian diserahkan kepada Presiden sebagai Kepala Negara untuk ditetapkan secara administrasi dengan Keppres. Sedangkan dalam hal pemberhentian Panitera dan Wakil Panitera MA, mekanisme pelaksanaannya dilakukan oleh Ketua MA dengan kewajiban untuk mendapatkan persetujuan terlebih dulu dalam sidang Hakim-Hakim Agung yang khusus diadakan untuk itu. Mekanisme seperti ini diharapkan akan membantu semakin terwujudnya Mahkamah Agung yang mandiri, bersih dan berwibawa.

14. Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan Sekjen, Irjen dan Dirjen Departemen.

Dasar hukum kekusaan ini adalah Pasal 29 ayat (1) Keppres No.44/1974. Ketentuan itu menyatakan bahwa Sekjen, Irjen, Dirjen dan Pimpinan Unit Organisasi lainnya yang setingkat dengan Dirjen diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Pernyataan Pasal 29 ayat (1) di atas sebenarnya menempatkan kekuasaan presiden ini dalam kategori kekuasaan Presiden yang mandiri, namun karena dalam prakteknya kekuasaan ini dilakukan dengan berkonsultasi terlebih dulu dengan Menteri yang bersangkutan.

Ketentuan ini secara normatif menempatkan kedudukan menteri departemen cenderung lemah, dalam kaitannya dengan pengangkatan dan pemberhentian pejabat-pejabat di bawahnya. Padahal Penjelasan UUD 1945 menyatakan dengan tegas bahwa menteri-menteri adalah pemimpin negara, yang dalam pelaksanaan pemerintahan sehari-hari merupakan orang yang paling mengerti kebutuhan departemen yang dipimpinnya.

Dalam rangka pemberdayaan institusi-institusi pemerintahan di tingkat pusat, maka dibutuhkan mekanisme yang memberikan kewenangan yang optimal kepada institusi-institusi tersebut dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari dengan konsekuensi logis tanggung jawab yang semakin besar akan diemban oleh institusi-institusi tersebut. Mekanisme pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Sekjen, Irjen, Dirjen dan Pimpinan Unit Organisasi lainnya yang setingkat dengan Dirjen, di masa mendatang sebaiknya dilakukan dengan usul dari Menteri Departemen yang bersangkutan, dan pada saat pengangkatannya presiden harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh usulan tersebut.

15. Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Jenderal DPA.

Kekuasaan ini didasarkan pada Pasal 12 ayat (2) UU No. 3/1967 setelah diubah dan ditambah dengan UU No. 4/1978 tentang Dewan Pertimbangan Agung. Dalam ketentuan pasal tersebut dinyatakan bahwa Sekjen DPA diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Fungsi pokok dari Sekretariat Jenderal DPA adalah membantu pelaksanaan kinerja DPA di bidang teknis administratif. Dari ketentuan Pasal 12 ayat (2) tersebut, secara normatif kekuasaan presiden ini termasuk kategori kekuasaan presiden yang mandiri, namun karena dalam praktek pelaksanaan kekuasaannya selama ini Presiden berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPA, maka kekuasaan ini digolongkan ke dalam kategori kekuasaan presiden dengan konsultasi. Walaupun begitu, kekuasaan yang terbesar dalam tetap dipegang oleh presiden.

DPA sebagai supra struktur politik negara yang berfungsi sebagai lembaga konsultatif negara, seyogyanya memiliki kewenangan yang mandiri dalam hal proses rekrutmen di lingkungan kekuasaannya sendiri. Hal ini akan menjaga kredibilitas dan kualitas pelakasanaan tugas DPA sebagai salah satu lembaga negara yang melaksanakan fungsi check and balance di dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam kaitannya dengan pengangkatan Sekjen DPA, mekanisme pelaksanaan yang relevan di masa mendatang adalah menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan kewenangan itu kepada DPA, sejak proses pencalonan sampai dengan penetapan calon yang terpilih. Presiden sebagai Kepala Negara berperan dalam hal menetapkan secara adminsitrasi hasil ketetapan DPA tersebut. Sedangkan dalam hal pemberhentian Sekjen DPA, kewenangan tersebut diserahkan kepada Ketua DPA dengan keharusan mendapatkan persetujuan dari para Anggota DPA dalam suatu sidang yang diadakan khusus untuk itu.

16. Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan Sekjen BPK

Dasar hukum dari kekuasaan ini adalah Pasal 16 ayat (2) UU No. 5/1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Ketentuan pasal ini menyatakan bahwa Sekjen BPK diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul BPK.

Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga tinggi negara yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah. Lembaga ini bertugas untuk memeriksa tanggung jawab pemerintah tentang keuangan negara dan memeriksa semua pelaksanaan APBN.

Untuk menjamin kemandirian BPK dalam pelaksanaan tugasnya, terutama peranannya dalam mengontrol pelaksanaan kekuasaan pemerintahan di bidang keuangan, pola rekrutmen dalam lembaga ini harus lepas dari campur tangan lembaga lain terutama lembaga yang dikontrolnya, yakni eksekutif. Mekanisme ini akan mengurangi kendala psikologis, administratif dan politis bagi pengisi jabatan dalam menjalankan tugasnya.

Pengangkatan dan pemberhentian Sekjen BPK yang dilakukan oleh presiden dengan menerima usul dari BPK sudah saatnya untuk diubah. Kebutuhan di masa mendatang adalah menempatkan BPK sebagai lembaga yang mandiri dalam melaksanakan segala proses adminsitrasi, rekrutmen dan pengambilan keputusan. Mekanisme dalam mengangkat dan memberhentikan Sekjen BPK harus diserahkan sepenuhnya kepada para anggota BPK. Peranan Presiden dalam hal pengangkatan adalah meresmikan hasil keputusan tersebut atau, dengan kata lain, menetapkan secara administrasi hasil keputusan BPK tentang pengangkatan Sekjen BPK sebagai Kepala Negara.

Dalam hal pemberhentian Sekjen BPK, Ketua BPK dapat memberhentikan Sekjen BPK dengan persetujuan Anggota-anggota BPK dalam sidang yang khusus diadakan untuk itu.

17. Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan Anggota-anggota MPR yang diangkat

Kekuasaan Presiden dalam mengangkat dan memberhentikan anggota-anggota MPR telah mengalami perubahan yang sangat signifikan pada masa setelah turunnya Presiden Soeharto dari jabatan presiden. Dalam UU No. 2/1985 tentang Susunan Kedudukan Anggota MPR, DPR dan DPRD dinyatakan bahwa pengangkatan dan pemberhentian anggota-anggota MPR yang diangkat adalah hak Presiden, baik melalui usulan Panglima ABRI (untuk utusan golongan karya ABRI) dan usulan organisasi golongan-golongan, maupun atas prakarsa Presiden. Sedangkan dalam UU No. 4/1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, kekuasaan presiden dalam hal pengangkatan anggota-anggota MPR yang diangkat, hanya dalam hal penetapan secara administasi semata sebagai konsekuensi kedudukannya sebagai Kepala Negara. Utusan Daerah di MPR dipilih oleh DPRD I yang bersangkutan dan tata cara pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD I tersebut. Dalam hal pengangkatan Utusan Golongan di MPR, DPR menetapkan jenis dan jumlah wakil dari masing-masing golongan. Pengusulan Utusan Golongan dilakukan oleh golongannya masing-masing dan diajukan kepada DPR untuk ditetapkan, tata cara penetapan anggota MPR utusan golongan ini diatur dalam Peraturan Tata tertib DPR-RI. Berkaitan dengan pemberhentian anggota-anggota MPR, UU No. 4/1999 menyatakan bahwa kekuasan presiden dalam hal ini hanyalah meresmikan secara administrasi pemberhentian anggota-anggota MPR tersebut dengan Keputusan Presiden sebagai Kepala Negara.

Perubahan mekanisme ini menyebabkan kekuasaan Presiden dalam hal pengangkatan anggota-anggota MPR sudah tidak lagi sebesar dahulu. Namun kebutuhan demokratisasi di masa mendatang menuntut tidak ada lagi anggota-anggota MPR yang diangkat baik oleh Presiden, Panglima ABRI maupun oleh DPR. Semua anggota-anggota MPR di masa mendatang adalah para wakil rakyat yang dihasilkan melalui pemilihan umum yang memang diadakan khusus untuk itu, sehingga dalam kedudukannya sebagai lembaga tertinggi negara, MPR dan DPR benar-benar merupakan wujud dari representasi rakyat Indonesia

18. Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan Anggota-anggota DPR yang diangkat.

Berbeda dengan kekuasaan mengangkat dan memberhentikan anggota-anggota MPR yang mengalami perubahan mekanisme yang signifikan dengan adanya UU No. 4/1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, mekanisme pelaksanan kekuasaan ini tidak mengalami perubahan yang berarti. UU No. 2/1985 tentang Susunan Kedudukan Anggota MPR, DPR dan DPRD mengatur bahwa anggota DPR yang diangkat adalah anggota yang diambil dari golongan karya ABRI dan pengangkatannya ditetapkan oleh Presiden atas usul Panglima ABRI, begitu pula dalam hal pemberhentiannya.

Dalam Pasal 11 ayat (1) UU No. 4/1999 dinyatakan bahwa pengisian anggota DPR dilakukan berdasarkan hasil pemilihan umum dan pengangkatan. Dalam ayat berikutnya dinyatakan bahwa anggota DPR yang diangkat adalah anggota ABRI yang berjumlah 38 orang. UU ini tidak mengemukakan secara jelas apakah pengangkatan anggota-anggota DPR yang diangkat tersebut dilakukan oleh Presiden atau oleh Panglima ABRI.

Bila dilihat dari susunan ketatanegaraan RI, maka kedudukan Presiden sebagai Panglima Tertinggi ABRI memberikan kewenangan besar kepada Presiden RI dalam hal pengangkatan ini. Namun Pasal 12 ayat (2) UU No. 4/1999 menyatakan bahwa kekuasaan Presiden dalam hal pengisian keanggotaan DPR hanyalah dalam hal meresmikan secara administrasi keanggotan DPR dengan Keppres sebagai Kepala Negara. Apabila dilihat lebih lanjut, pasal-pasal yang mengatur pemberhentian anggota-anggota DPR yang diangkat menampakkan peran Panglima ABRI yang sangat besar, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam hal pengangkatan anggota-anggota DPR yang diangkat, peranan Panglima ABRI juga sangat besar.

Di masa mendatang diharapkan tidak ada lagi anggota-anggota DPR yang diangkat. Hanya orang-orang yang dipilih melalui pemilihan umum yang dapat mengisi keanggotan di DPR. Dengan begitu, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian anggota-anggota DPR yang diangkat tidak perlu ada dan diatur lebih lanjut dengan suatu peraturan perundang-undangan.

19. Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan Gubernur dan Direksi Bank Sentral.

Kekuasaan ini didasarkan pada Pasal 15 ayat (3) huruf b dan Pasal 17 ayat (1) UU No. 13/1968 tentang Bank Sentral. Dalam pasal-pasal tersebut dinyatakan bahwa Gubernur dan Direktur diangkat oleh Presiden atas usul Dewan Moneter dan Presiden dapat memberhentikan Gubernur dan Direktur meskipun jabatan yang bersangkutan belum berakhir. Ketentuan ini memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada Presiden RI dalam menentukan pengisian jabatan Gubernur dan Direktur Bank Sentral.

Fungsi Bank Sentral dalam penyelenggaraan perekonomian negara, khususnya di bidang perbankan dan moneter, sangatlah penting. Kedudukan Gubernur BI selama masa orde baru sejajar dengan menteri-menteri dalam kabinet. Kekuasaan Presiden RI yang sangat besar dan tertutup dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan Direksi BI membuka peluang suatu pelaksanaan kekuasaan yang sewenang-wenang.

Untuk menghindari terjadinya hal itu, dengan argumen yang sama dengan yang diberikan untuk mekanisme pengangkatan dan menteri-menteri kabinet, di masa mendatang kekuasaan Presiden yang sangat besar berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan Direksi Bank Sentral sudah selayaknya diatur dengan mekanisme pelaksanaan yang lebih mencerminkan adanya kontrol dari lembaga lain, agar suatu kekuasaan dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Mekanisme yang paling tepat untuk dijalankan adalah mekanisme hearing di DPR, yang menuntut Presiden RI melakukan dengar pendapat lebih dulu untuk mendapatkan nasehat dan penilaian sebelum mengangkat dan memberhentikan Gubernur dan Direksi Bank Sentral.

20. Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan Rektor.

Dasar hukum pelaksanaan kekuasaan ini adalah Pasal 50 ayat (1) dan (2) PP No. 5/1980 tentang Pokok-pokok Organisasi Universitas/Institut Negeri. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa Rektor Universitas/Institut Negeri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Indonesia atas usul Mendikbud. Sebelum mengajukan usul dan pengangkatan atau pemberhentian sebagaimana dimaksud, Mendikbud meminta pertimbangan Senat Guru Besar melalui Rektor.

Perguruan Tinggi merupakan sebuah institusi yang dituntut untuk memiliki kemandirian dalam hal pelaksanaan fungsinya sebagai lembaga pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Insitusi ini diharapkan terlepas dari kepentingan-kepentingan politik dan ideologi tertentu yang dapat menghalangi institusi ini dalam menjalankan fungsinya. Dengan peranan dan tanggung jawab tersebut, perguruan tinggi kerap kali menjadi lembaga yang aktif dalam mengontrol dan memberi masukan kepada jalannya pemerintahan, sehingga dapat dikatakan lembaga ini juga merupakan bagian dari lembaga kontrol yang ada dalam suatu negara.

Agar pelaksanaan fungsi tersebut dapat tetap berjalan dengan baik, maka otonomi perguruan tinggi dalam penyelenggaraan fungsinya harus diberikan secara optimal. Pengangkatan rektor sebagai pimpinan dari suatu perguruan tinggi harus diserahkan sepenuhnya kepada perguruan tinggi tersebut. Pemilihan rektor universitas/institut negeri dilakukan oleh Senat Guru Besar dalam sidang yang khusus dilakukan untuk itu. Hasil pemilihan tersebut kemudian diserahkan kepada Presiden melalui Mendikbud untuk diresmikan secara administrasi dengan Keputusan Presiden.

21. Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan Deputi-deputi atau jabatan yang setingkat dengan Deputi LPND.

Kekuasaan ini didasarkan pada beberapa Keppres yang mengatur mengenai pembentukan Lembaga-Lembaga Pemerintahan Non-Departemen. Ketentuan-ketentuan tersebut menyatakan bahwa mekanisme pelaksanaan kekuasaan Presiden ini dilakukan atas usul Kepala LPND. Mekanisme pelaksanaan kekuasaan ini sudah cukup akomodatif dengan tuntutan demokrastisasi yang mendasarkan kebijakan pemerintahan pada prinsip bottom-up dan memberikan tanggung jawab yang cukup besar kepada kepala suatu institusi pemerintahan untuk menghasilkan suatu keputusan yang penting.

Demikianlah, dalam bab ini telah dideskripsikan, dianalisis dan diajukan rekomendasi terhadap hasil-hasil temuan penelitian mengenai mekanisme pelaksanaan kekuasaan Presiden RI. Kekuasaan Presiden RI yang selama ini lebih bersifat sentralistis, tertutup dan tidak akuntabel (unaccountable), diajukan untuk diubah dengan mekanisme-mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip check and balance dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan.

Mar
10

MANAJEMEN STRATEGIK

A. Konsep Strategi Peningkatan Kinerja

Kinerja (performance) didefinisikan sebagai tingkat pencapaian hasil atau tingkat pencapaian tujuan organisasi (Keban, 2000). Suatu organisasi dikatakan memiliki kinerja optimal jika menghasilkan sesuatu yang menguntungkan.

Sandra J.Hale (Salusu,1998) menyatakan: “Dua cara utama bagi organisasi untuk mencapai kinerja tinggi adalah (1) memusatkan pada misi yang berorientasi komitmen (2) memastikan seluruh pegawai dilibatkan dalam mengelola pekerjaan.”

Rummler dan Brache (Salusu,1998) mengemukakan tiga tingkatan kinerja yaitu: tingkat organisasi (organization level), tingkat proses (process level), dan tingkat tugas/pelaksana tugas (job/performer level).

Tingkat organisasi menekankan pada hubungan organisasi dengan pasar dan fungsi – fungsinya yang tergambar dalam kerangka dasar struktur organisasi serta mekanisme kerja yang ada. Variable yang mempengaruhi adalah strategi – strategi tujuan yang pengukurannya dengan melihat struktur organisasi dan alokasi sumberdaya yang tepat.

Tingkat proses menekankan pada proses kegiatan antar fungsi. Variabelnya mencakup kesesuaian proses kegiatan dengan kepuasan konsumen, efisiensi dan efektivitas proses, kesesuaian pengukuran dan tujuan proses dengan persyaratan yang diinginkan organisasi dan konsumen.

Tingkat tugas/pelaksana tugas menekankan pada individu yang melakukan pekerjaan. Variable mencakup sistem penggajian dan promosi. Tingkat efektivitas berkaitan dengan kualitas SDM.

Tiap – tiap level kinerja dikombinasikan dengan tiga faktor yaitu tujuan (goals), desain (design) dan manajemen (management) sehingga menghasilkan sembilan variable kinerja. Variable kinerja tersebut digambarkan dalam matriks sebagai berikut :

The Nine Performance Variables

Performance Level

Performance Needs

Goals

Design

Management

Organization

Organization Goals

Organization Design

Organization Management

Process

Process Goals

Process Design

Process Management

Job/Performance

Job Goals

Job Design

Job Management

Sumber : Rummler dan Brache (Salusu,1998)

Proses manajemen strategis mengarah pada pencapaian misi dan tujuan organisasi, untuk itu perlu penelaahan lingkungan organisasi (environmental scanning), baik internal dan eksternal sebagai dasr penyusunan strategi. Model yang populer adalah analisis SWOT. Tujuan akhir matriks SWOT adalah menemukan isu – isu strategis yang digunakan dalam menentukan strategi bagi peningkatan kinerja organisasi secara optimal.

B. Analisis Manajemen Stratejik Terhadap Birokrasi Publik

Dalam usaha mencapai kinerja tinggi, organisasi harus memfokuskan pada misi yang berorientasi kepada customer dan kepuasan kerja pegawai serta mampu mengamati dan menganalisa kemudian menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan baik eksternal maupun internal. Peranan manajemen strategis sangat penting, karena akan diidentifikasikan faktor-faktor strategis dari lingkungan internal dan eksternal serta menentukan pilihan-pilihan strategis untuk mengarahkan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh organisasi di masa depan, sehingga kinerja organisasi berlangsung secara kontinu.

Menurut John Bryson (1999:55) terdapat 10 langkah proses perencanaan strategis :

1. Memprakarsai dan menyetujui proses perencanaan strategis, bertujuan untuk mencapai persetujuan di antara pihak pengambil keputusan utama baik internal dan eksternal tentang keseluruhan proses perencanaan strategis. Langkah ini menghasilkan kesepakatan atas :

a. Tujuan dan manfaat usaha manajemen strategis

b. Keterlibatan organisasi, unit grup dan individu

c. Langkah spesifik yang akan dilaksanakan

d. Format dan waktu dari laporan

2. Mengidentifikasi mandat organisasi untuk memperjelas arti mandat yang diberikan otoritas eksternal baik formal maupun informal. Dari langkah ini diperoleh :

a. Identifikasi atas mandat organisasi baik formal dan informal

b. Penafsiran mengenai kewajiban dari organisasi berdasarkan mandat tersebut

c. Klarifikasi tentang bidang aktifitas apa yang tidak dibatasi

3. Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi yang akan menghasilkan analisis stakeholder dan pernyataan misi organisasi. Analisis stakeholder bertujuan:

a. Mengenal dengan tepat siapa stakeholder organisasi

b. Kekhususan masing-masing stakeholder untuk menentukan apa yang dibutuhkan dari kinerja organisasi

c. Membuat suatu keputusan tentang bagaimana kinerja organisasi dapat mengikuti kriteria kebutuhan stakeholder

4. Menilai lingkungan internal dan eksternal organisasi untuk mengidentifikasi SWOT merupakan environment scanning dalam usaha pencapaian misi.

5. Mengidentifikasi isu-isu strategis yang didapat organisasi. Isu strategis merupakan pertanyaan mendasar kebijakan atau tantangan yang mempengaruhi kebijakan. Pernyataan isu strategis mengandung tiga elemen : (1) Isu strategis harus dinyatakan dengan jelas, (2) berbagai faktor yang membuat isu menjadi tantangan fundamental harus didaftar (3) membuat pernyataan mengenai isu strategis.

6. Merumuskan strategi untuk mengelola isu tersebut. Rumusan strategi yang efektif serta implementasinya merupakan proses untuk menghubungkan keinginan, pilihan tindakan dan konsekuensi tindakan itu.

7. Mereview dan menyetujui strategi dan rencana untuk mempermudah para pengambil keputusan sehingga saat dilaksanakan dapat berjalan efektif.

8. Menyusun suatu visi sukses organisasi. Gambaran tentang keberhasilan organisasi jika menerapkan strategi yang telah ditetapkan. Visi sukses disebarkan di seluruh jajaran organisasi sehingga setiap anggota mengetahui dan diberikan inisiatifnya untuk mencapai tujuan.

9. Mengembangkan proses implementasi yang efektif dalam rangka merealisasikan strategi-strategi yang telah dikembangkan. Pengembangan proses perencanaan tindakan sebagai berikut :

a. Peranan implementasi dan tanggungjawab anggota organisasi

b. Sasaran khusus,hasil dan kejadian penting yang diharapkan

c. Langkah penanganan yang relevan

d. Penyusunan jadwal

e. Sumberdaya yang diperlukan dan darimana memperolehnya

f. Proses komunikasi

g. Proses review, monitoring dan prosedur koreksi pada pekerjan yang berjalan

h. Prosedur pertanggung jawaban

10. Menilai kembali strategi dan proses perencanaan strategis, merupakan review yang diperlukan dalam perencanaan berikutnya.

Penggunaan manajemen strategis akan berhasil apabila ada team work, dilaksanakan terpadu (integrated), dan terdesentralisir sehingga menghasilkan inovasi baru. Proses evaluasi harus berjalan agar berhasil dan dapat diajukan sebagai bahan pengambilan keputusan selanjutnya.

Manfaat perencanaan strategis (Bryson,1999) antara lain :

1. Mengembangkan cara berpikir dan bertindak strategis.

2. Memperbaiki pengambilan keputusan.

3. Meningkatkan daya tanggap organisasi dan memperbaiki kinerja.

4. Bermanfaat bagi anggota organisasi.

Terdapat tiga level analisis yang berkaitan dengan strategi suatu organisasi untuk mengatasi perubahan. Ketiga arah analisis berada pada pola pengambilan keputusan, maka akan melibatkan para pemimpin sehingga elemen analisis yang muncul adalah strategic thinking, dimana dibutuhkan suatu pemikiran strategis dari para pemimpin untuk mengelola perubahan yang ada dalam suatu strategi yang tepat dan handal (Salusu,1998:6).

Ketika wacana analisis lebih memfokuskan diri pada proses perencanaan yang berkaitan dengan penentuan strategi yang tepat dalam menghadapi perubahan yang sulit diduga dan tak terhindarkan, maka terminologi yang digunakan pada tataran teori adalah perencanaan strategis (strategic planning).

Jika wacana analisis memfokuskan pada keseluruhan proses manajemen, baik perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi maka terminologi yang digunakan adlah manajemen stratejik (strategic management).

Ketig terminologi (strategic thinking, strategic planning, strategic management) pada dasarnya melakukan fokus analisis yang sama yang berkaitan dengan elemen organisasi manajemen, baik analisis lingkungan internal dan eksternal. Strategic thinking dan strategic planning dalam prakteknya akan lebih efektif, jika dokumen atau komitmen tersebut diaktualisasikan sebagai suatu kebijakan, dengan demikian pada tatarannya secara otomatis sama dengan tataran analisis strategic management.

Pada lingkungan birokrasi pemerintah terdapat konsep rencana strategi atau RENSTRA yang digunakan secara luas sebagai suatu komitmen institusi dalam melaksanakan mandat.

Menurut Pearce dan Robinson (1997) istilah manajemen srategis mengarah pada proses keseluruhan yang bersifat umum. Manajemen strategis didefinisikan sebagai kumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan perumusan dan pelaksanaan rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan. Ini terdiri dari sembilan tugas penting :

a) Merumuskan misi perusahaan, meliputi maksud (purpose), filosofi, dan tujuan (goal).

b) Mengembangkan profil perusahaan yang mencerminkan kondisi intern dan kapabilitasnya.

c) Menilai lingkungan ekstern, baik pesaing maupun faktor-faktor kontekstual umum.

d) Menganalisis opsi perusahaan dengan mencocokkan sumberdaya dengan lingkungan ekstern.

e) Mengidentifikasi opsi yang paling dikehendaki berdasarkan opsi perusahaan.

f) Memilih seperangkat sasaran jangka panjang dan strategi umum (grand strategy).

g) Mengembangkan sasaran tahunan dan strategi jangka pendek yang sesuai strategi jangka panjang dan strategi umum.

h) Mengimplementasikan pilihan strategis dengan mengalokasikan sumberdaya anggaran yang menekankan pada kesesuaian tugas, SDM, struktur, teknologi, dan sistem imbalan.

i) Mengevaluasi keberhasilan proses strategis sebagai masukan bagi pengambilan keputusan yang akan datang.

Manajemen strategik sebagai proses berkelanjutan yang melibatkan usaha-usaha untuk memadukan organisasi dengan perubahan lingkungannya sengan cara paling menguntungkan (Digman,1989). Berdasarkan definisi tersebut, manajemen strategik meliputi adaptasi organisasi dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan organisasi terhadap lingkungan eksternal. Manajemen strategik lebih memfokuskan pada keputusan-keputusan strategis dan juga pada perencanaan strategis yang akan diletakkan ke dalam bentuk praktek.

Samuel C Certo dan Paul J Peter (1990) mendefinisikan manajemen strategic sebagai suatu proses interaktif dalam mencapai keseluruhan tujuan organisasi dengan menyesuaikan kondisi lingkungannya. Dalam manajemen strategi diperlukan tahapan-tahapan yang harus ditempuh :

a. Menganalisis kinerja internal dan eksternal.

b. Membina pimpinan organisasi (misi dan objektivitas).

c. Merumuskan strategi organisasi.

d. Mengimplementasikan strategi organisasi.

e. Menetapkan strategi pengawasan.

Menurut Hughes manajemen strategi dipandang lebih mengarah dan tidak hanya mengukur sebuah rencana, namun juga bertujuan memadukan perencanaan dengan segala bagian (Hughes,1994:172). Flavel dan Williams mengatakan bahwa manajemen strategik berorientasi pada lingkungan eksternal, maksudnya adalah bagaimana menetapkan konsep dan isu dari lingkungan eksternal. Pengertian yang lebih luas dari manajemen strategic adalah keseluruhan sistem manajemen, yang didalamnya terkandung formulasi, implementasi dan evaluasi guna mencapai hasil yang realistis dan objektif (Flavel dan Williams,1996:5).

Wright, Pringle, Kroll (1993) merumuskan manajemen strategi mengandung pengertian luas, tidak hanya menyangkut pengaturan, tetapi juga mengidentifikasi sedini mungkin faktor-faktor yang menentukan pencapaian misi dan tujuan organisasi dengan eksternalnya.manajemen strategi dapat memberikan gambaran melalui serangkaian tahapan, dimana pimpinan organisasi dapat menyempurnakan tugas menurut langkah-langkah berikut :

a. Menganalisis kesempatan dan ancaman atau keberadaan organisasi terhadap dunia luarnya.

b. Menganalisis kekuatan dan kelemahan organisasi.

c. Menentukan misi organisasi dan membangun tujuan.

d. Merumuskan strategi (dasar hukum, pangsa pasar, dan tindakan fungsional).

e. Strategi implementasi.

f. Menetapkan strategi pengawasan yang menjamin pencapaian tujuan organisasi.

Sementara Ansoff berpendapat bahwa manajemen strategic merupakan pendekatan sistematik terhadap persoalan pokok organisasi yang disebabkan posisi manajemen secara umum dan kaitannya dengan lingkungan perusahaan untuk mencapai keberhasilan (Ansoff,H.I,dalam Robson,1994,5).

Menurut Gleck manajemen strategi sebagai proses pengambilan keputusan dan tindakan dimana pimpinan organisasi membangun strategi secara efektif (Robson,1994:5). Pendapat senada disampaikan Rowe yang mengatakan manajemen strategi sebagai proses pengambilan keputusan dalam rangka membenahi kemampuan internal organisasi dengan memanfaatkan kesempatan dan ancaman dari lingkungan (Rowe dalam Robson,1994:5).

Pengertian yang lebih sederhana dikemukakan oleh Greenley bahwa manajemen strategik memfokuskan kepada visi jangka panjang pimpinan organisasi dengan memperhatikan kerangka kerja manajemen operasional (Greenley dalam Robson,1994:6). Menurut Johnson manajemen strategik memusatkan perhatian pada strategi perencanaan, bagaimana agar memberikan efek melalui :

1. Analisis strategi (strategic analysis)

2. Pemilihan strategi (strategic choice)

3. Implementasi strategi (strategic implementation)

(Johnson G dan Scholes, dalam Robson,1994:6)

Pendapat yang lebih spesifik menyatakan bahwa manjemen strategi merupakan percepatan pembangunan yang dilakukan melalui studi lapangan yang muncul sebagai tanggapan terhadap meningkatnya situasi lingkungan yang cepat berubah. Studi lapangan ini melihat perusahaan secara keseluruhan dan berusaha menjelaskan mengapa manajen strategi mempunyai ciri yang khas dalam menganalisis permasalahan dan menangkap kesempatan oleh pimpinan perusahaan (Wheelen & Hunger,1990:5).

Bryson (Bryson,1999:23) menggunakan istilah perencanaan strategi. Yaitu suatu sistem dimana para manajer mengambil keputusan, mengimplementasikan dan mengontrol keputusan penting tersebut. Proses ini ditempuh melalui sepuluh tahapan :

a. Initial agreenment, kesadaran pentingnya manjemen strategic dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

b. Identifikasi mandat organisasi.

c. Klasifikasi misi dan nilai-nilai organisasi.

d. Menganalisis lingkungan internal dan eksternal.

e. Identifikasi isu strategic yang dihadapi organisasi.

f. Memformulasikan strategi untuk mengatasi isu-isu.

g. Melihat dan mengangkat perencanaan strategic dan perencanaan lainnya.

h. Membangun organisasi yang efektif melalui visi.

i. Mengembangkan proses pelaksanaan secara efektif.

j. Menaksir strategi dan proses perencanaan strategic.

Manajemen strategik dapat diartikan sebagai usaha manajerial menumbuh kembangkan kekuatan organisasi untuk mengeksplorasi peluang guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai misi yang ditentukan.

Manajemen strategik adalah seni dan ilmu dari pembuatan formulating penerapan (implementing) dan evaluasi (evaluating). Keputusan strategis antar fungsi memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuan di masa datang (Sri Wahyudi, 1996:15).

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen strategik pada hakekatnya mengandung elemen-elemen :

a. Misi dan harapan organisasi.

b. Tujuan dan sasaran, dimana kedua hal ini memberikan target strategi yang harus dibangun.

c. Memperkirakan situasi strategik, sehingga yang harus diperhatikan adalah bagaimana mengoptimalkan kekuatan dan menekan kelemahan organisasi.

d. Strategi formulasi sebagai proses pengambilan keputusan berdasarkan analisis situasi strategik yang ditentukan oleh lingkungan eksternal dan internal.

e. Strategi evaluasi dan pilihan-pilihan yang akan mengembangkan alternatif-alternatif strategi.

f. Strategi implementasi dan perencanaan sebagai fase yang sangat penting karena sebaik apapun sebuah strategi belum dikatakan efektif sebelum diimplementasikan.

g. Pengendalian strategi yang meliputi evaluasi dan strategi implentasi.

Manajemen strategik terdiri dari tiga proses :

a. Pembuatan strategi, meliputi pengembangan misi dan tujuan jangka panjang, mengidentifikasi peluang dan ancaman dari luar serta kekuatan dan kelemahan, pengembangan dan penentuan strategi serta alternatifnya.

b. Penerapan strategi, meliputi penentuan sasaran operasional tahunan, kebijakan perusahaan memotivasi karyawan dan mengalokasikan sumberdaya agar strategi yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan.

c. Evaluasi kontrol/strategi, mencakup usaha monitoring, pengukuran kinerja individu, dan langkah perbaikan jika diperlukan.

Identifikasi isu-isu strategis yang dihadapi organisasi menurut Bryson (1999) dapat dilakukan melalui proses tahapan sebagai berikut :

a. Review (kajian kembali) organisasi terhadap mandat, misi, kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman ternsuk dalam menentukan indicator organisasi dan lingkungannya.

b. Menentukan pendekatan isu strategi yang tepat sesuai situasi melalui cara pendekatan langsung, tak langsung, pendekatan tujuan serta visi keberhasilan.

c. Mengidentifikasi isu strategi dengan menggunakan kriteria prioritas, logika atau kriteria waktu.

d. Melakukan litmust test untuk mengukur besarnya tingkat strategis dari suatu isu yang dihadapi.

e. Diskusi dan revisi terhadap isu strategi jika dipandang perlu.

f. Memformulasikan strategi untuk mengatasi isu-isu yang ada dikaitkan dengan misi yang telah ditetapkan organisasi.

Analisis di atas dapat kita gambarkan dengan bagan analisis strategi manajemen sebagai berikut :

1.awal persetujuan

Sumberdaya

- manusia

- ekonomi

- informasi

- kemampuan

Para Pesaing

-Kekuatan bersaing mitra

-kekuatan kerja sama

Nasabah

Pelanggan/

pembayar

Kekuatan

- politik

- Ekonomi

- Sosial

- Teknologi

Pelaksanaan

- hasil

- sejarah

Strategi

- menyeluruh

- fungsional/

bagian

<!–[if mso & !supportInlineShapes & supportFields]> SHAPE \* MERGEFORMAT <![endif]–>

2.Tugas

3.misi/nilai

4.Eksternal Lingkungan

- skenario

5.Internal Lingkungan

6.Isu – Isu

Kekuatan dan Kelemahan

Kesempatan dan Ancaman

<!–[if mso & !supportInlineShapes & supportFields]> <![endif]–>

7. -strategi alternatif

- rintangan

- tindakan

- program

Hasil

Oval: Hasil<!–[if mso & !supportInlineShapes & supportFields]> SHAPE \* MERGEFORMAT <![endif]–>

Tindakan

8.Gambaran Organisasi Masa Depan (visi sukses)

<!–[if mso & !supportInlineShapes & supportFields]> <![endif]–>

Proses Manajemen Strategis

Sumber : Bryson and Roering (Bryson,1999:10)

C. Analisis SWOT

Mulyadi (2000) mengemukakan bahwa untuk mencapai tujuan perusahaan, manajemen perlu memperhatikan dua faktor, yaitu eksternal yang tidak terkontrol dan internal yang berada dalam kendali perusahaan. Faktor eksternal adalah lingkungan bisnis dimana terdapat peluang (opportunities) dan ancaman (threats) bisnis. Faktor ini mencakup lingkungan industri dan bisnis makro ; ekonomi, politik, hukum, dan sosial budaya.

Faktor internal meliputi semua manajemen fungsional : pemasaran, keuangan, SDM, litbang, sistem informasi manajemen dan budaya perusahaan. Dari faktor internal, perusahaan dapat mengidentifikasi kekuatan (strengths) dan kelemahan (weakness).

Faktor Eksternal

Faktor Internal

  • Pelanggan
  • Kompetitor
  • Kolaborator
  • Kemampuan (SDM)
  • Kemampuan keuangan
  • Kultur organisasi

Tujuan Perusahaan

  • Laba
  • Keberlangsungan

Skema Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tujuan Perusahaan

Sumber : Muhammad, 1994

Susanto (1997:5-8) mengemukakan 10 dimensi yang terkandung dalam kultur (budaya) organisasi :

1. Inisiatif individual, seberapa jauh inisiatif seseorang dalam perusahaan meliputi tanggung jawab dan independensi dari masing-masing anggota organisasi.

2. Toleransi terhadap resiko, seberapa jauh SDM didorong untuk agresif, inovatif, dan mau menghadapi resiko dalam pekerjaan.

3. Pengarahan, kejelasan organisasi dalam menentukan objektifitas dan harapan terhadap SDM kepada hasil kerjanya. Harapan dapat dituangkan dalam kuantitas, kualitas dan waktu.

4. Integrasi, bagaimana unit-unit organisasi di dorong dalam melakukan kegiatannya dalam satu koordinasi yang baik.

5. Dukungan manajemen, seberapa jauh manajer memberikan komunikasi yang jelas, bantuan dan dukungan terhadap bawahan dalam melaksanakan tugas.

6. Pengawasan, meliputi peraturan dan supervisi langsung yang digunakan untuk melihat perilaku karyawan.

7. Identitas, seberapa jauh loyalitas terhadap organisasi.

8. Sistem penghargaan, reward terhadap hasil kerja karyawan berdasarkan prestasi.

9. Toleransi terhadap konflik, usaha mendorong karyawan untuk kritis terhadap konflik yang terjadi.

10. Pola komunikasi, komunikasi organisasi yang terbatas pada hierarki formal dari tiap perusahaan. Misalnya di Indonesia memanggil atasan dengan awalan “Pak”.

D. Isu Strategis

Bryson (1999:63) mendefinisikan isu strategis sebagai pilihan kebijakan mendasar yang mempengaruhi mandat, misi, nilai, tingkat dan kombinasi pelayanan, klien biaya organisasi dan manajemen.

Berdasarkan pengertiannya, isu strategis adalah konflik satu jenis atau lainnya. Konflik bisa terjadi pada aras tujuan, cara, prinsip, waktu dan kelompok-kelompok yang memperoleh keuntungan atau mengalami kerugian akibat dampak atau hasil pemecahan isu tersebut.

Ada empat (4) pendekatan dasar yang digunakan untuk mengenali isu strategis (Barry dalam Bryson, 1999:66) :

1. Pendekatan langsung (direct approach), yaitu pendekatan yang cocok untuk lembaga pemerintahan dan publik. Pendekatan langsung dilakukan jika tidak ada kesepakatan tentang sasaran dan tidak ada otoritas hirarkis yang dapat memaksakan sasaran kepada anggota lain. Pendekatan langsung bekerja pada lingkungan yang pluralistik, partisan, terpolitisasi, dan terfragmentasi di sebagian besar organisasi publik, sepanjang ada koalisi dominan yang cukup kuat untuk membuatnya bekerja.

2. Pendekatan tidak langsung (indirect approach), metode kerjanya dimulai dari ide para peserta yang menolong mereka untuk mengelaborasi dari implikasi ide-ide yang dimunculkan, kemudian ide-ide tersebut di kombinasikan dan disosialisasikan, kemudian para anggota perencana meyakinkan pada organisasi kebutuhan akan perubahan.

3. Pendekatan sasaran (goals approach), bekerja jika kesepakatan yang agak luas dan mendalam tentang tujuan dan sasaran organisasi yang rinci dan spesifik untuk memandu pengembangan strategi. Tindakan ini akan bekerja maksimal pada organisasi publik atau non profit.

4. Pendekatan visi keberhasilan (vision of Success), pendekatan yang mengembangkan suatu gambar yang terbaik atau ideal mengenai institusi atau organisasi di waktu mendatang sebagai organisasi yang berhasil dalam misinya.

E. Strategi

Strategi adalah pola tujuan, kebijakan program keputusan atau alokasi sumberdaya dan merupakan perpanjangan dari misi untuk membentuk jembatan antara organisasi dengan lingkungan (Bryson,1999:163).

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Strategi dikembangkan guna menghadapi isu strategis dengan membuat garis besar tanggapan organisasi terhadap kebijakan fundamental. Strategi umumnya akan gagal jika tidak mempersiapkan langkah spesifik untuk mengimplementasikan strategi tersebut.

Menurut Porter (dalam Hunger dan Wheelen,1990) menyatakan bahwa proses pembuatan strategi terdiri dari 4 elemen :

a. Identifikasi masalah strategik yang dihadapi organisasi

b. Pengembangan alternatif strategi yang ada

c. Evaluasi dari alternatif

d. Penentuan pemilihan strategi baik dari berbagai alternatif yang tersedia

BAB 2

TOTAL QUALITY MANAGEMENT

A. Pendahuluan

Total Quality Management (TQM) merupakan sistem manajemen yang berfokus pada orang/tenaga kerja, bertujuan untuk meningkatkan nilai yang dapat diberikan bagi pelanggan dengan biaya penciptaan nilai yang lebih rendah (Bounds,1994).

Thomas Hugue, vice president dari materials & services pada Intel, Co. mengatakan bahwa :

“What I call Big Q (total quality) involves more than product quality. Quality has to come to include level of service of the customer, delivery performance, competitive pricing, comprehension or anticipation of where the customer is going the market-place all of the things that define your worth in the mind of customer.”

Big Q/The Agile Operations

Managing Up

I P O

CORE

Managing

Function Managing Supply

Managing Down

Managing Down

Sumber : Martin,1995

Big Q menuntut perubahan paradigma dalam pengelolaan organisasi. Pengelolaan kegiatan organisasi ditujukan untuk proses penciptaan value in use. Bukan hanya sekedar menghasilkan output tetapi menghasilkan outcomes yang dapat bermanfaat bagi pelanggan (Big Q atau Total Quality).

Program Big Q mengintegrasikan TQM pada strategi organisasi dengan dukungan penuh manajemen puncak. Program ini menuntut perubahan dalam budaya organisasi yang berfokus pada pemberdayaan karyawan dan peningkatan di segala bidang. Karakteristik program Big Q :

1. Manajemen puncak yang aktif menyebarkan prinsip-prinsip kualitas di organisasi dan terus memperbaiki strategi kualitas.

2. Memuaskan pelanggan. Selalu berusaha mendengarkan kebutuhan pelanggan dan melakukan inovasi demi kepuasan pelanggan.

3. Budaya kualitas. Menciptakan budaya organisasi yang dapat mendukung filosofi kualitas. Hal ini menuntut pemberdayaan team dan penghapusan sistem manajemen otokratis.

4. Kualitas melibatkan semua pihak dalam organisasi. Setiap anggota organisasi harus dilatih dan menyadari bahwa perbaikan tidak pernah berhenti.

5. Management by fact. Usaha-usaha kualitas membutuhkan sistem yang lebih baik untuk mengumpulkan, menganalisis dan menggunakan data tentang kinerja perusahaan dan kebutuhan pelanggan,

6. Melibatkan pemasok. Pemasok harus dilibatkan sebagai partner secara penuh dalam proses perbaikan kualitas.

Berbeda dengan Big Q, program little q hanya melakukan pada pelatihan, alat-alat dan teknik-teknik tetapi tidak melakukan perubahan mendasar pada budaya organisasi. Organisasi hanya menekankan pada slogan-slogan tetapi tidak melakukan perubahan pada struktur organisasi. Manajemen puncak hanya memberi lip service, proses organisasi hanya bersifat rutin untuk mengubah input menjadi output.

Little q

Routinely

Value-added Process

I P O

Resources Based

Competition

Sumber : Martin, 1995

B. Konsep Total Quality Management

Pada dasarnya TQM mengandung tiga (3) unsur :

1. Strategi nilai pelanggan. Yaitu benefit yang dapat diperoleh pelanggan melalui produk/jasa yang ditawarkan dan pengorbanan pelanggan untuk memperolehnya.

2. Sistem organisasional. Berfokus pada penyediaan nilai bagi pelanggan. Mencakup material, SDM, teknologi, metode, praktik kerja, aliran aktifitas kerja, arus informasi dan pembuatan keputusan.

3. Perbaikan berkelanjutan. Menuntut adanya komitmen untuk melakukan pengujian dalam bidang kualitas secara berkesinambungan.

Keunggulan kompetitif organisasi adalah suatu cara organisasi dalam menciptakan nilai bagi pelanggannya melebihi biaya organisasi dalam menciptakannya. Dua keunggulan kompetitif yang dapat dimiliki organisasi adalah low cost dan differensiation. Strategi keunggulan biaya dan diferensiasi mengusahakan keunggulan bersaing dalam jajaran luas segmen industri. Ide yang mendasari konsep strategi ini adalah keunggulan bersaing merupakan inti dari setiap strategi dan pencapaian keunggulan bersaing membuat organisasi harus melakukan pilihan keunggulan bersaing, apa yang ingin dicapai dan dalam cakupan aktifitas mana organisasi akan mencapainya (Porter,1985). Pendapat ini didukung Wheelwright dan Hayes (1985) dengan mendeskripsikan lima keunggulan kompetitif manufakturing yaitu : low cost, high quality, dependability, flexibility, dan innovative.

B.1. International Standard Organization (ISO) dan TQM

ISO 9000 adalah standar kunci yang harus dipenuhi oleh organisasi yang akan mengadopsi total quality. Standar kualitas yang harus ada dalam organisasi penerima ISO 9000 terbagi dalam 20 elemen terkait dengan proses bisnis dan produksi.

20 Standar ISO 9000

a. Management Responsibility

b. Quality System

c. Contract Review

d. Design Control

e. Document & Data Control

f. Purchasing

g. Purchaser Supplied Product

h. Product Identification

i. Process Control

j. Inspection & Testing

k. Inspection, Measuring & Test

l. Inspection & Test Status

m. Control of Nonconforming Product

n. Correctiva Action

o. Handling, Storage & Packaging

p. Quality Records

q. Internal Quality Audit

r. Training

s. Servicing

t. Statistical Techniques

Di dalam ISO terdapat elemen-elemen yang sesuai dengan praktik TQM. Penerapan TQM yang didukung analisis Flynn et al (1995) adalah proses desain produk, manajemen arus proses, dan pengendalian umpan balik. Kinerja organisasi yang didukung analisis ini adalah persepsi manajemen terhadap produk dan jasa organisasi, secara relatif dibandingkan dengan pesaing. Flynn dalam analisisnya menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan TQM menuntut adanya infrastruktur organisasi yang mendukung penerapan TQM tersebut. Ramarapu et al (1993) juga menyatakan bahwa budaya Jepang sangat mendukung keberhasilan praktik kualitas dan JIT yaitu komitmen tinggi dari para pekerja, komitmen manajemen, keputusan berdasarkan bottom-up, pengelolaan saluran pemasok dan distribusi, serta adanya penghargaan terhadap karyawan.

Analisis tersebut didukung oleh Benson (1991) yang menunjukkan adanya pengaruh organizational quality context terhadap manajemen kualitas. Variabel-variabel organizational context yang diukur adalah pengetahuan manajerial, dukungan organisasi bagi kualitas, variabel yang berkaitan dengan produk/proses, kinerja kualitas organisasi di masa lalu, tipe organisasi, ukuran organisasi, dan tipe manajer. Hasil analisis menunjukkan bahwa organizational quality context mempengaruhi persepsi mengenai manajemen kualitas actual dan manajemen kualitas ideal.

Flynn dalam analisisnya menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan TQM menuntut adanya infrastruktur organisasi yang mendukung penerapan TQM tersebut. Infrastruktur organisasi tersebut adalah :

1. Customer Relationship

Dengan menetapkan dan memelihara hubungan jangka panjang dengan pelanggan akan diperoleh input bagi proses desain produk mengenai kebutuhan dan keinginan pelanggan. Hubungan jangka panjang dengan pelanggan di hipotesiskan memiliki pengaruh positif ke proses desain produk dengan tiga cara. Pertama dengan meningkatkan kualitas desain akan mengurangi jumlah perubahan pesanan setelah desain selesai dilakukan, hal ini akan mengurangi penyimpangan proses manufakturing.

Kedua, dengan adanya hubungan erat dengan pelanggan akan berguna bagi perkembangan desain manufaktur yaitu dengan menentukan spesifikasi dan toleransi yang penting dari perspektif pelanggan. Ketiga, interaksi dengan pelanggan akan mempengaruhi desain dari produk baru yang lebih memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan.

Praktik melakukan hubungan jangka panjang dengan pelanggan meliputi adanya pertemuan secara teratur dengan pelanggan, kunjungan ke tempat pelanggan, pelanggan di undang ke organisasi dan merangsang umpan balik dari pelanggan terhadap produk dan kualitas pelayanan sehingga meningkatkan manajemen arus organisasi (Flynn et al, 1995).

2. Top Management Support

Dukungan dari manajemen puncak diharapkan menjadi pengintegrasi praktik-praktik dan perilaku yang mengarah pada kinerja kualitas organisasi.

Manajemen puncak dapat mempengaruhi kualitas desain produk dengan mengurangi tekanan yang dihadapi fungsi desain untuk segera meluncurkan produk baru ke pasar sebelum melakukan pengujian dengan teliti (Flynn,1995).

Kualitas dalam manajemen arus proses ditingkatkan ketika manajemen puncak tidak melakukan evaluasi berdasarkan output saja melainkan memberikan penghargaan untuk peningkatan arus proses (Saraph et al.,1989).

3. Workforce Management

Penerapan TQM menuntut semua aspek dari Manajemen tenaga kerja (perencanaan tenaga kerja, perekrutan dan penempatan, pelatihan dan pengembangan, penilaian kinerja, serta manajemen sistem upah) untuk mendukung pencapaian kualitas (Wheelwright,1981).

Pendekatan yang digunakan harus menekankan pada ide-ide pekerja, pertumbuhan dan perkembangan mereka. Interfunctional item menjadi dasar pemecahan masalah, dan kebijakan kompensasi berdasarkan kemampuan pekerja (Flynn, 1995).

Manajemen tenaga kerja yang efektif akan meningkatkan keterlibatan dan partisipasi pekerja dalam proses desain produk. Serta meningkatkan tanggung jawab dan kesadaran pekerja atas isu-isu kualitas dan keefektifan pekerja dalam menangani masalah-masalah mengenai kualitas. Hal ini akan meningkatkan umpan balik (Saraph et al.,1995).

4. Supplier Relationship

Dengan meningkatkan kemitraan dengan pemasok, organisasi akan dapat meningkatkan kualitas pemasok dan kualitas interaksi antara organisasi dengan pemasok.

Organisasi yang menjalin hubungan jangka panjang dengan pemasok akan menjamin adanya hubungan ketergantungan dan kerjasama yang saling menguntungkan sehingga membuat proses desain produk lebih baik.

5. Work Attitude

Sikap kerja yang baik akan meningkatkan kemampuan pekerja untuk bekerja sebagai team design dengan pihak-pihak lain. Hal ini terjadi karena proses design yang baik adalah proses desain yang mempertimbangkan saran dari semua fungsi dalam organisasi.

Ketika pekerja merasa bangga dan setia pada organisasi, maka mereka akan berani menanggung resiko demi kebaikan kinerja organisasi. Pekerja tersebut akan memiliki pengetahuan dan kepercayaan diri untuk mengatasi masalah yang timbul dan memberikan kontribusinya (Flynn,1995).

B.2. Pengaruh Penerapan TQM Terhadap Kinerja Organisasi

1. Product Design Process

Proses desain produk yang efektifakan berpengaruh secara langsung terhadap kinerja kualitas dengan cara pengaruhnya terhadap reliabilitas produk, product features, dan service ability (Flynn,1995). Reliabilitas yang tinggi dapat tercapai melalui berkurangnya probabilitas kerusakan dari setiap desain produk.

Melalui spesifikasi produk yang jelas dan keterlibatan semua departemen terkait akan dapat meningkatkan product features dan serviceability (Saraph,1987).

2. Process Flow Management

Manajemen arus proses yang efektif di asumsikan memiliki pengaruh langsung yang positif terhadap kinerja kualitas dengan cara mengurangi penyimpangan proses produksi. Hal tersebut akan meningkatkan kualitas dengan cara menghasilkan output yang standar, pengurangan kesalahan dan pengerjaan ulang, pengurangan waktu kerja, pengurangan kerja mesin, dan pengurangan material (Anderson,1994).

Employee self-inspection sebagai salah satu unsur dalam manajemen arus proses akan meningkatkan kesadaran pekerja untuk menjaga kualitas produk yang dihasilkan (Saraph,1987).

3. Statistical Control/Feedback

Umpan balik di hipotesiskan memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja kualitas dengan mendeteksi dan memberikan informasi umpan balik mengenai bagian-bagian yang rusak pada engineer (Saraph,1989).

Penggunaan pengendalian statistik berpengaruh juga terhadap kinerja organisasi melalui manajemen arus proses. Penggunaan umpan balik memberikan fasilitas untuk memperbaiki masalah sebelum proses tidak dapat dikendalikan dengan cara mendeteksi adanya penyimpangan yang terjadi (Flynn,1995).

B.3. Pengaruh Hubungan Jangka Panjang dengan Pelanggan dan Sikap Pekerja Terhadap Kinerja Organisasi

1. Hubungan jangka panjang dengan pelanggan

Organisasi yang dapat menjalin hubungan jangka panjang dengan pelanggan dan menjadikan pelanggan sebagai fokus organisasi akan memperoleh penilaian dari pelanggan. Hubungan jangka panjang dengan pelanggan akan menyebabkan organisasi : merespon dengan cepat tuntutan pelanggan, menghasilkan produk yang memenuhi kepuasan pelanggan, dan mengantisipasi perubahan kebutuhan dan keinginan pelanggan.

2. Sikap Kerja

Sikap kerja yang baik akan menimblkan adanya partisipasi dari pekerja dan komitmenpekerja terhadap kualitas. Sikap kerja yang baik juga menimbulkan rasa bangga bekerja di organisasi sehingga mereka akan bekerja maksimal untuk meningkatkan kinerja organisasi, mengurangi absteism dan turnover (Ahire,1995).

Selain itu sikap kerja yang positif akan menimbulkan rasa tanggung jawab terhadap hasil pekerjaan sehingga pekerja akan berusaha untuk meningkatkan kinerja organisasi. (Anderson,1994).

B.4. Pengaruh Kinerja Terhadap Keunggulan Kompetitif Organisasi

Kinerja organisasi diukur berdasarkan perceived quality market outcomes yang berfokus pada persepsi manajemen mengenai kualitas produk dan jasa organisasi terhadap pelanggan, secara relative lebih baik dari pesaingnya.

Keunggulan kompetitif pada dasarnya berkembang dari nilai yang mampu diciptakan oleh suatu organisasi untuk pembelinya yang melebihi biaya organisasi dalam menciptakan nilai tersebut.

BAB 3

APLIKASI TQM PADA ORGANISASI

Total Quality Management (TQM) merupakan salah satu konsep dalam pengembangan dan peningkatan kualitas organisasi dan telah digunakan secara luas pada organisasi profit maupun sektor publik di Eropa dan Amerika Serikat.

Pengertian TQM oleh Jablonski (1992) sebagai suatu bentuk kerjasama dalam menjalankan organisasi yang berdasarkan talenta dan kemampuan anggota dan manajemen untuk memperbaiki kualitas dan produktifitas melalui kinerja satuan organisasi dan kelompok. Pengertian tersebut mengandung elemen-elemen sebagai berikut :

  • Proses peningkatan kualitas produk dan layanan secara kontinu
  • Perbaikan dilakukan pada tingkat substantif manajerial, produk maupun layanan secara kontinu.
  • Seluruh sumberdaya organisasi difokuskan kepada pemenuhan kepuasan pelanggan.
  • Proses manajerial dan supervisi dilakukan dengan mengandalkan team work.

Konsep dan teknik TQM dikembangkan oleh Edward Deming (1982) dengan cara mengukur tingkat presisi dari aspek kualitas input, ketepatan proses kerja, proses pengambilan keputusan, sampai barang jadi. Proses tersebut melalui tahapan berikut :

1. Sasaran untuk memberikan kepuasan pada pengguna jasa dan menghasilkan barang produksi yang bebas cacat dan menghasilkan barang tepat waktu.

2. Fokus dalam mengembangkan sistem, proses, dan budaya organisasi dengan penekanan pada pelanggan dan supplier.

3. Strategi untuk melakukan perbaikan secara kontinu sebagai bagian internal tindakan terencana dan diarahkan pada sasaran jangka panjang dengan melibatkan seluruh anggota organisasi, fokus pada pengendalian biaya, jaminan kualitas dan pemecahan masalah secara terpadu.

4. Pelaksana dari strategi ini adalah setiap individu dalam organisai yang bertanggung jawab secara kolektif untuk menjamin perbaikan kualitas.

TQM bukan merupakan konsep baru yang berdiri sendiri. Frederick Taylor yang mengembangkan konsep manajemen ilmiah pada 1911 telah menerapkan ide waktu dan kerja yang merupakan upaya perbaikan proses kerja dan kualitas produksi. Konsep Taylor ini merupakan titik awal mulainya pengembangan manajemen ilmiah yang digunakan sekarang.

Pada era lain dikembangkan manajemen partisipatif yang dikenal dengan the Hawthorne Experience yang merupakan pendekatan human relations dalam memberikan kontribusi terhadap gagasan partisipasi anggota organisasi dalam perputaran roda organisasi (Katz dan Khan,1978). Studi ini memberikan implikasi pada teori organisasi tentang sisi manusiawi seperti interaksi pekerja, keterlibatan pekerja dalam proses manajemen, dan tingkat produktifitas mereka.

Studi lain yang berfokus pada partisipasi karyawan dalam pembuatan keputusan, pengguna jasa untuk memperoleh pelayanan, tanggung jawab administratif untuk efektifitas program serta kepuasan pelanggan adalah yang dikembangkan oleh New Public Administration (NPA) yang dipelopori oleh George Frederickson (1980), dimana terdapat penekanan pada perlunya pengukuran outcome untuk bisa menilai apakah program/pelayanan yang diberikan efektif atau tidak.

Teknik lain yang dikenal sebagai Organization Development (OD) juga membahas masalah yang berkaitan dengan upaya perbaikan organisasi dan diarahkan pada kepuasan pelanggan (Huse & Cummings,1985). Pendekatan yang digunakan mirip dengan TQM seperti team building dan collaboration.

Letak perbedaan dan kekuatan TQM terletak pada pendekatan yang menekankan pada pengukuran secara tersurat tentang produk-produk yang dihasilkan organisasi. Pendekatan TQM berorientasi pada keuntungan jangka panjang dan mengarah pada perbaikan stabilitas sosial dan organisasi daripad keuntungan jangka pendek. Bentuk-bentuk organisasi yang menekankan pada pembagian kerja secara kaku dan impersonal tidak diberlakukan dalam sistem manajemen kualitas yang mendasarkan pada ide TQM.

A. Variabel Infrastruktur yang Mempengaruhi Proses Desain Produk

TQM bergerak pada lima dimensi infrastruktur yakni hubungan dengan pelanggan, dukungan manajemen puncak, manajemen tenaga kerja, hubungan dengan pemasok, dan sikap kerja. Sikap kerja sangat berpengaruh secara signifikan terhadap proses desain produk.

Pada pembahasan ini akan ditunjukkan bahwa organisasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sikap pekerja dalam desain produknya, bukan infrastruktur yang lain. Dukungan manajemen puncak tidak berpengaruh signifikan terhadap proses desain produk karena manajemen menengah kurang memiliki komitmen dalam menerapkan TQM (hasil survey Majalah Usahawan tahun 1992 yang dilakukan oleh PQM Consultants). Hasil ini didukung oleh Martin (1995) yang menyatakan bahwa penyebab terbesar kegagalan penerapan TQM adalah kurangnya komitmen dari manajemen dalam program tersebut.

Manajemen tenaga kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap proses desain produk. Hal ini terjadi karena kurangnya follow-up dari manajemen puncak terhadap usaha-usaha yang mengarah pada penerapan TQM. Hubungan jangka panjang dengan pemasok dan pelanggan tidak berpengaruh signifikan terhadap proses desain produk. Hasil analisis menunjukkan bahwa organisasi di Indonesia belum melakukan sistem hubungan jangka panjang dengan pemasok dan pelanggan yang dapat mendukung proses desain produk yang berkualitas. Kenyataan ini menyebabkan ketidak sempurnaan penerapan TQM karena menjalin hubungan dengan pihak luar merupakan penentu keberhasilan penerapan TQM (Bounds,1994).

B. Variabel yang Berpengaruh Pada Manajemen Arus Proses

Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam organisasi di Indonesia, hanya dukungan manajemen puncak dan statistical control/feedback yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen arus proses. Manajemen puncak di Indonesia memiliki strategi produksi yang mendukung manajemen arus proses. Selain itu organisasi di Indonesia telah menerapkan statistical control/feedback untuk mendeteksi kesalahan sebelum suatu kesalahan terjadi dalam manajemen arus proses produksi.

Untuk variabel-variabel yang lain yaitu hubungan jangka panjang dengan pelanggan dan pemasok, ternyata banyak perusahaan yang belum menerapkannya. Hal ini terjadi karena budaya organisasi di Indonesia belum mendukung penerapan TQM (Santosa,1992) sehingga organisasi belum memandang bahwa pihak pelanggan dan pemasok merupakan faktor penting dalam menentukan kelangsungan hidup organisasi (Bounds,1994).

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa manajemen tenaga kerja belum mendukung manajemen arus proses. Penyebab keadaan ini adalah tidak adanya follow-up dari manajemen puncak sehingga menimbulkan keraguan dari manajemen tenaga kerja pentingnya strategi yang mendukung penerapan TQM (Kolesar,1995).

Pekerja Indonesia masih memiliki pengetahuan yang minim mengenai konsep TQM. Hal ini disebabkan karena kemungkinan down-sizing. Jika penerapan TQM dapat meningkatkan efisiensi, maka akan banyak tenaga kerja terutama yang tidak memiliki kompetensi tinggi tidak diperlukan lagi oleh organisasi.

Proses desain produk tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen arus proses. Karena bagian desain tidak lagi terlibat dalam kualitas item terakhir yang dihasilkan proses produksi. Hal ini dapat menyebabkan proses produksi tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh proses desain produk (Whitney,1988).

C. Variabel yang Berpengaruh Pada Statistical Control/Feedback

Dari tiga variabel infrastruktur uaitu dukungan manajemen puncak, manajemen tenaga kerja, dan sikap kerja, hanya manajemen tenaga kerja yang berpengaruh signifikan terhadap statistical control/feedback.

Sikap kerja tidak berpengaruh secara signifikan, karena para pekerja mungkin belum memiliki pemahaman mengenai konsep pengendalian kualitas secara statistikal. Selain itu pekerja juga merasa takut jika harus melaporkan penyimpangan atau kesalahan yang terjadi sehingga tidak mendukung statistical control.

Dukungan manajemen puncak tidak berpengaruh signifikan. Karena manajemen puncak kurang memperhatikan feedback informasi dari proses pengendalian secara statistikal. Selain itu mungkin disebabkan karena manajemen puncak berfokus pada standar minimum sehingga kurang memperhatikan penyimpangan yang terjadi.

D.Variabel TQM yang Berpengaruh Pada Kinerja Organisasi

Dari tiga praktik TQM yaitu proses desain produk, manajemen arus proses, dan statistical control yang berpengaruh secara signifikan adalah statistical control/feedback.

Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam hal proses desain produk banyak organisasi di Indonesia yang hanya memperhatikan desain awal dan tidak bertanggung jawab pada kualitas produk akhir.

Manajemen arus proses tidak berpengaruh secara positif terhadap kinerja organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi di Indonesia masih berorientasi pada little q yang memandang proses produksi hanya sebagai proses rutin untuk mengubah input menjadi output dan belum berfokus pada tujuan akhir organisasi untuk memuaskan pelanggan.

E. Pengaruh Hubungan Jangka Panjang dengan Pelanggan dan Sikap Kerja Terhadap Kinerja Organisasi

Hubungan jangka panjang dengan pelanggan bukanlah merupakan hal yang mudah dilakukan. Organisasi di Indonesia masih berfokus pada internal customer. Organisasi yang masih harus memusatkan diri pada pembenahan internal akan sulit untuk fokus ke pihak eksternal organisasi.

Sikap kerja berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa banyak pekerja organisasi merasa bangga dan ikut memiliki organisasi. Perasaan itu dapat menyebabkan pekerja bekerja sebaik mungkin untuk menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas bagi kelangsungan hidup organisasi. Sikap kerja yang baik akan menimbulkan adanya partisipasi dari pekerja, komitmen terhadap kualitas dan perasaan bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan. Keadaan ini akan menyebabkan peningkatan terhadap kinerja kualitas organisasi.

F. Pengaruh Kinerja Organisasi Terhadap Keunggulan Kompetitif Organisasi

Kinerja organisasi dalam analisis ini berdasarkan pada persepsi manajemen terhadap kualitas produk dan pelayanan organisasi, secara relative dibandingkan dengan pesaing organisasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa organisasi telah memiliki persepsi bahwa kinerja kualitas mereka lebih baik dibandingkan organisasi pesaing. Dengan adanya kenyataan demikian, maka kinerja organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keunggulan kompetitif organisasi.

G. Kesiapan Infrastruktur Pendukung Penerapan TQM

Infrastruktur di Indonesia belum siap untuk mendukung penerapan TQM. Keadaan ini dipengaruhi oleh persyaratan yang harus dipenuhi oleh organisasi penerima ISO 9000. ISO 9000 menekankan pada konsistensi produk yang dihasilkan dan belum menekankan pada continuous improvement yang merupakan salah satu faktor penting TQM. Continuous improvement menuntut adanya feedback dari pemasok dan pelanggan serta sistem organisasi yang terbuka terhadap pihak eksternal.

ISO 9000 dapat menimbulkan sikap sinis pekerja terhadap kualitas. Hal ini terjadi karena organisasi agar dapat menjual produk ke luar negeri kadang terlebih dahulu memperoleh sertifikat ISO 9000. Tuntutan ini menimbulkan sikap yang menganggap perolehan sertifikat ISO lebih menjadi suatu usaha birokrasi, bukan merupakan usaha jangka panjang yang penuh pertimbangan untuk mengubah budaya organisasi ke arah kualitas.

H. Partial Quality Management

Penerapan manajemen kualitas di Indonesia masih bersifat partial. Organisasi masih berorientasi pada little q. Hal ini ditunjukkan dengan tidak seluruh dimensi infrastruktur penerapan TQM berpengaruh terhadap praktik-praktik penerapan TQM. Organisasi di Indonesia hanya mengandalkan teknik -teknik pengawasan statistik, sedangkan manajemen arus produksi dan proses desain produk belum begitu diperhatikan. Keadaan ini menunjukkan penerapan TQM baru terbatas pada bagian-bagian tertentu (partial) belum keseluruhan sistem produksi.

I. Hambatan Penerapan TQM di Indonesia

1. Kurangnya komitmen manajemen puncak. Hal ini ditunjukkan dengan dukungan manajemen puncak hanya berpengaruh signifikan terhadap manajemen arus proses. Manajemen belum menganggap proses produksi merupakan proses yang berhubungan dengan proses-proses lain sehingga hanya fokus pada manajemen proses produksi saja.

2. Kurangnya pengetahuan tentang konsep TQM. Ditunjukkan dengan sikap kerja yang hanya berpengaruh terhadap proses desain produk. Kurangnya pengetahuan tentang konsep TQM akan mempersulit pekerja menerima dan menerapkan konsep tersebut.

3. Budaya organisasi kurang mendukung penerapan TQM. Ditunjukkan oleh organisasi belum memandang perlunya untuk menjalin hubungan jangka panjang dengan pelanggan dan pemasok.

4. Ketidaksempurnaan penerapan praktik TQM. Disebabkan adanya kekhawatiran pekerja mengenai kemungkinan down-sizing. Jika penerapan TQM meningkatkan efisiensi, maka akan terjadi rasionalisasi jumlah pekerja.

5. Pekerja takut untuk menunjukkan kesalahan dan menyembunyikan kesalahan yang terjadi. Ditunjukkan dengan sikap kerja dari karyawan yang tidak terpengaruh signifikan dengan statistical control/feedback.

6. Peran pemerintah yang kurang mendukung penerapan manajemen kualitas total. Terbukti dengan maraknya praktek KKN di Indonesia. Pemerintah Indonesia belum menerapkan standar mutu wajib bagi barang-barang yang beredar di pasaran (lokal dan impor). Hal ini menyebabkan banyak barang industri yang tidak sesuai dengan standar nasional.

Kekuatan ekonomi global menyebabkan dunia usaha, terutama BUMN perlu untuk melakukan tinjauan ulang terhadap struktur dan strategi usaha dan mengandalkan strategi manajemen yang berbasis efisiensi biaya dalam hal ini perlu memperhatikan dimensi kualitas total (Sumual,1998). Dalam menghadapi hal tersebut BUMN dituntut untuk melakukan repositioning dalam arti menyesuaikan strategi bisnis secara total terhadap perubahan lingkungan. Pembenahan ini berkaitan dengan sumberdaya material yang bersifat tangible seperti fisik dan finansial dan yang bersifat non material seperti manajemen, sistem goodwill dan teknologi. Pembenahan juga meliputi sumberdaya manusia seperti keterampilan, pengetahuan, motivasi dan kemampuan komunikasi.

Persoalan BUMN yang mempunyai komitmen terhadap kualitas total yang rendah disebabkan oleh :

  • Adanya hambatan birokrasi, di sisi lain sebagai organisasi bisnis BUMN dituntut untuk meraih profit maksimal.
  • Adanya ketentuan dan peraturan yang menyebabkan berkurangnya kewenangan pengelola BUMN dalam mengambil keputusan. Hal ini menyebabkan gerak menjadi lamban apalagi dikaitkan dengan era informasi dimana kelambanan dalam merespon suatu gejala berarti hilangnya peluang bisnis.
  • Menyangkut masalah misi ganda yang diemban BUMN yaitu profit sekaligus misi sosial. Misi ganda ini menghilangkan insentif yng dapat memberi motivasi bagi manajer BUMN untuk berprestasi optimal.

Selain itu dalam lingkungan BUMN banyak ditemukan sikap oportunis yang mementingkan diri sendiri sedangkan sikap yang mendorong inovasi kurang diberi suasana kondusif.

J. Kesimpulan

1. Penerapan TQM membutuhkan dukungan dari infrastruktur organisasi. Tanpa adanya dukungan tersebut, penerapan TQM menjadi sulit dan tidak dapat mendukung kinerja organisasi.

2. Penerapan TQM di Indonesia masih bersifat partial. TQM akan berhasil jika diterapkan secara total, tidak hanya diterapkan dalam suatu area tertentu.

3. Tidak adanya variabel proses desain produk mempengaruhi kinerja kualitas organisasi. Proses desain hendaknya melibatkan pekerja produksi, pelanggan dan pemasok.

4. Tidak dapatnya variabel manajemen arus proses mempengaruhi kinerja kualitas organisasi, menunjukkan bahwa perusahaan perlu melakukan perbaikan dalam manajemen arus proses produksinya.

BAB 4

BALANCE SCORECARD

Di masa kini dan akan datang, organisasi-organisasi akan menghadapi lingkungan bisnis yang kompleks dan turbulen. Hal itu terjadi dengan semakin meningkatnya proses globalisasi yang melanda hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Lingkungan demikian menuntut sistem manajemen yang sangat berbeda dari yang diterapkan di masa lalu.

Tantangan yang dihadapi tidak hanya berasal dari dalam perusahaan seperti tantangan SDM, terbatasnya modal dan menurunnya produktifitas, tapi juga tantangan dari luar. Misalnya, semakin tingginya tuntutan customer, adanya restriksi dan tekanan dari pemerintah serta perkembangan teknologi yang dramatis. Organisasi dituntut untuk menajamkan arah dan strategi secara integratif sehingga visi dan misi organisasi dapat diwujudkan.

Secara umum mekanisme dalam menjamin pencapaian visi dan misi organisasi dijabarkan dalam bentuk pengembangan sistem dan budaya organisasi, di samping pengembangan key success factor sebagai prasyarat dalam pencapaian visi dan misi organisasi. Penekanan organisasi adalah pada pengembangan budaya kerja serta perumusan lima agaenda utama sebagai landasan dalam penyusunan program srategis jangka pendek, menengah dan panjang yang memerlukan adanya kerjasama yang sinergis antara elemen organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Dari sini dapat dijelaskan bahwa pentingnya suatu sistem kinerja yang komprehensif yang berguna untuk seluruh elemen dalam organisasi dengan tujuan mentranslasikan visi dan misi ke dalam suatu program yang jelas sehingga dapat dilakukan secara efektif.

Sistem Balance Scorecard merupakan solusi menarik untuk diterapkan dalam era yang terus bertransformasi, karena sistem tersebut secara keseluruhan melihat empat perspektif yaitu keuangan, pelanggan, proses internal bisnis, dan pertumbuhan dan pembelajaran. Untuk merealisasikan hal tersebut masalah yang timbul adalah sampai sejauh mana kesiapan organisasi dalam menerapkan sistem Balance Scorecard sebagai sistem kinerja stratejik organisasi.

Fokus pembahasan ditekankan pada bagaimana kesiapan dari performance, strategi organisasi dalam rangka mengaplikasikan sistem Balance Scorecard sebagai suatu sistem kinerja stratejik dengan menggunakan analisis SWOT dengan model Matrik Faktor Strategi Eksternal (EFAS) dan internal (IFAS). Model ini digunakan untuk melihat letak organisasi berada yang sebelumnya didukung dengan pengukuran kinerja keuangan diikuti analisis sikap, komitmen dan perilaku kepemimpinan karyawan sebagai salah satu syarat diterapkannya sistem Balance Scorecard.

Analisis ini diharapkan akan memberikan manfaat yaitu :

1. Bagi Organisasi

Dijadikan salah satu pedoman dalam menentukan arah kebijakan dan grand design proses transformasi visi organisasi ke dalam langkah strategis, agar menjadikan organisasi menuju perwujudan visi dan misinya.

2. Dukungan gagasan untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem kinerja stratejik organisasi.

Balance Scorecard mendidik manajemen dan organisasi pada umumnya untuk memandang organisasi untuk memandang organisasi dari empat perspektif : keuangan, pelanggan, pembelajaran dan pertumbuhan, serta bisnis internal yang menghubungkan pengendalian operasional jangka pendek ke dalm strategi dan visi jangka panjang.

Dalam pandangan Balance Scorecard (BSC), suatu operasi harian dengan pengaruh signifikan bagi kelangsungan hidup masa depan dianggap strategis sehingga perlu mendapat perhatian serius sepanjang waktu. Rasio-rasio itu menjadi unik ketika BSC membuat “menu” berupa scorecard untuk menggabungkan antara tolak ukur rasio kunci keuangan dan non-keuangan membentuk jalinan strategi yang koheren.

Balance Scorecard menerjemahkan visi dan strategi organisasi kedalam empat perspektif yang saling berhubungan

“Untuk mencapai visi, bagaimana kami menjamin kemampuan untuk berubah”

<!–[if mso & !supportInlineShapes & supportFields]> SHAPE \* MERGEFORMAT <![endif]–>

“Untuk sukses secara finansial, bagaimana agar kami tampak di depan pemegang saham”

“Untuk memuaskan pemodal dan pelanggan proses bisnis apa yang harus dilakukan”

“Apa yang harus dilakukan untuk mencapai visi”

Visi & strategi

<!–[if mso & !supportInlineShapes & supportFields]> <![endif]–>

Diadaptasi dari: Robert S. Kaplan, David P. Norton, “The Balance Scorecard, Translating Strategy Into Action”.1996,hlm.9

A. Transformasi Visi ke Strategi Menurut Mark Graham Brown

Brown, M Graham (1996) menguraikan bahwa dalam langkah penerjemahan suatu visi organisasi menjadi suatu strategi, diperlukan adanya beberapa elemen yang menentukan target yang ingin dicapai. Diantaranya diperlukan suatu faktor kunci sukses yang merupakan indikasi yang akan menentukan pencapaian suatu misi, adanya metrik kinerja (performance metric) yang memberikan ukuran pada kunci sukses, tujuan (goals objective) dan strategi.

Strategis

Goals/Objectives

<!–[if mso & !supportInlineShapes & supportFields]> SHAPE \* MERGEFORMAT <![endif]–>

Visi, Misi dan Value

Key Success Factor

Performance Metrics

<!–[if mso & !supportInlineShapes & supportFields]> <![endif]–>

Transformasi Visi ke Strategi

Sumber Keeping Score, Mark G Brown, hal 11

Dalam penetapan suatu metrik paling tidak dilakukan melalui 3 proses yaitu melakukan identifikasi terhadap kategori ukuran yang digunakan sebagai standar, mengembangkan gagasan ukuran-ukuran baku pada tiap kategori yang ditetapkan, dan menurunkan ukuran baku tersebut ke dalam bentuk langkah-langkah penting.

B. Pengukuran Kinerja

1. Sistem Pengukuran Kinerja

Penilaian kerja adalah penentuan secara periodic efektifitas operasional suatu organisasi, bagian operasional dan karyawannya berdasarkan sasaran, standard an kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya (Siegel & Marconi 1989:199). Menurut Atkinson adalah pengukuran kinerja dari suatu aktifitas ataupun suatu rantai nilai (Atkinson et al 1995:46).

Hansen & Mowen membedakan pengukuran kinerja secara tradisional dan kontemporer. Secara tradisional dilakukan dengan membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan ataupun dengan biaya standar sesuai dengan karakteristik pertanggungjawabannya, sedangkan pengukuran kinerja kontemporer menggunakan aktifitas sebagai pondasinya. Ukuran kinerja didesain untuk menilai seberapa baik aktifitas dilakukan dan dapat mengidentifikasi apakah telah dilakukan perbaikan yang berkesinambungan (Hansen & Mowen 1995:845).

2. Tujuan Pengukuran Kinerja

Tujuannya adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai tujuan organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan. Penilaian kinerja dilakukan pula untuk menekan perilaku yang tidak semestinya diinginkan melalui umpan balik hasil kerja pada waktunya serta imbalan baik intrinsik maupun ekstrinsik (Siegel & Marconi 1989:199).

Menurut Tatikonda, tujuan pengukuran kinerja adalah membantu dalam penetapan standar dan target, sarana untuk kemajuan, memotivasi, mengkomunikasikan strategi, organisasi dan mempengaruhi perubahan perilaku (Tatikonda,1998:49).

Pengukuran kinerja di desain bertujuan untuk dapat mengeliminasi aktifitas yang tidak bernilai tambah dan mengoptimasi aktifitas yang bernilai tambah, sejalan dengan berkembangnya manajemen aktifitas (Hansen & Mowen 1995: 855).

2.1. Sistem Pengukuran Kinerja Yang Efektif

Keefektifan sistem pengukuran ditentukan dari kemampuannya memenuhi tujuan dari pengukuran kinerja tersebut. Kriterianya antara lain (Sellenheim,1991:53) :

a. Dipicu permintaan. Sistem harus mendukung strategi organisasi dan faktor sukses penting yang digunakan oleh manajemen.

b. Fleksibel untuk berubah.

c. Sederhana dan mudah dipahami.

d. Mempertimbangkan faktor non-finansial dan juga faktor finansial.

e. Memberikan penegasan yang positif.

Langkah-langkah kunci dalam perancangan sistem pengukuran kinerja yang efektif meliputi (Tatikonda & Tatikonda 1998:50) :

a. Identifikasi misi dan strategi tujuan.

b. Mentranslasikan tujuan ke dalam sub tujuan yang spesifik.

c. Pengembangan ukuran yang cocok.

Menurut Horgen, ukuran kinerja yang efektif baik mempunyai karakteristik (Horgen et al 1996:341):

a. Berhubungan dengan tujuan perusahaan.

b. Mempunyai perhatian yang seimbang antara jangka pendek dan panjang.

c. Menggambarkan aktifitas kunci manajemen.

d. Dipengaruhi oleh tindakan karyawan.

e. Mudah dipahami oleh karyawan.

f. Dipergunakan dalam evaluasi dan pemberian imbalan karyawan.

g. Bertujuan logis dan merupakan pengukuran yang mudah.

h. Digunakan konsisten dan teratur.

2.2. Aspek Perilaku Dalam Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dapat memicu respon perilaku yang tidak semestinya dalam aplikasinya. Dimana orang akan berusaha untuk memanipulasi informasi dengan mengubah sifat dan waktu pelaporan agar kinerja yang terlibat dapat memaksimumkan tujuan pribadinya (Siegel & Marconi 1989:209).

Konsep goal congruence merupakan konsep ideal untuk menyelaraskan tujuan individual dengan tujuan perusahaan. Goal congruence adalah penyelarasan tujuan individu dengan tujuan organisasi. Penciptaan goal congruence pada karyawan meliputi banyak faktor, diantaranya kepemimpinan yang kuat, kepuasan kerja, imbalan yang cukup, kesempatan untuk naik jabatan dan lingkungan kerja yang mendukung (Atkinson et al 1995:576).

3. Pengukuran Kinerja Tradisional

Pembahasan pengukuran kinerja tradisional didasarkan pada pembagian yang diungkapkan oleh Hansen & Mowen yang meliputi tingkat kembalian investasi (return of investment), laba residu (residual income), dan nilai tambah ekonomis (economic value added).

C. BALANCE SCORECARD DAN KINERJA ORGANISASI

1. Balance Scorecard Sebagai Sistem Pengukuran Kinerja Organisasi

Balanced Scorecard termasuk dalam konsep pengukuran kinerja berbasis strategi, BSC adalah seperangkat ukuran kinerja yang memberi pandangan sekilas namun komprehensif tentang bisnis, yang menekankan pada keselarasan tujuan organisasi dengan faktor sukses kuncinya. BSC meliputi ukuran financial yang menunjukan hasil tindakan masa lalu dan ukuran-ukuran yang menjadi pemicu kinerja keuangan di masa depan (Kaplan & Norton 1995 : 248).

1.1. Asumsi Dasar

Penerapan Balanced Scorecard sebagai system pengukuran kinerja organisasi mendasarkan pada asumsi-asumsi (Anthony & Govindarajan 1998 : 474) :

a. Ukuran-ukuran yang berdiri sendiri tidak mencukup untuk mengoperasikan sebuah organisasi.

b. Perhatian yang khusus harus dilakukan pada pengembangan ukuran-ukuran non financial.

1.2. Kerangka Kerja

Kerangka kerja BSC menerjemahkan visi dan strategi organisasi dalam tujuan ukuran kinerja yang koheren, yang diorganisir dalam empat perspektif yaitu : keuangan, pelanggan, proses bisnis internal dan pertumbuhan dan pembelajaran (Kaplan & Norton 1995 : 248). Empat perspektif tersebut diambil dari lingkungan bisnis organisasi yang diyakini sangat berpengaruh bagi organisasi, keempat perspektif BSC memungkinkan kesinambungan antara sasaran jangka pendek dan jangka panjang : antara kinerja objektif dan mudah diukur dengan kinerja non keuangan yang lebih subjektif, dan antara kinerja hasil yang diinginkan dengan pemicu kinerjanya.

2. Ukuran Kinerja dalam Continous Improvement Strategy Menurut James D. Tarr

Menurut Tarr, James D (1996), President J. D. Tarr Associates, Los Angeles-California, suatu perubahan organisasi vans setidaknya dipengaruhi oleh pergeseran penekanan kerja dan action based ke knowledge based, telah berdampak pada keunggulan kompetitif yang tidak lagi secara otomatis dapat dipertahankan.

1. Ukuran Kinerja Tradisional

Suatu pendekatan control kinerja organisasi 50 tahun lalu lebih menekankan pada action oriented, yang mengacu pada direct labor sebagai bagian penting dalam biaya produksi. Melalui pendekatan ini semua aktivitas operasional akan lebih mudah untuk diukur secara kuantitatif. Secara hirarkis manajemen akan menentukan standard an batasan, serta penyesuaian terhadap peningkatan kinerja.melaui pendekatan secara komputerisasi, system pelaporan financial sebagai control dalam action oriented akan lebih cepat, akurat, dan lebih dapat dipercaya.

2. Tujuan Pengukuran Kinerja

Sesuai dengan tuntutan yang semakin berubah, sekarang ini ukuran kinerja memiliki berbagai tujuan yang berorientasi internal dan eksternal. Secara internal pengukuran kinerja dapat digeneralisasikan dalam tiga kategori tujuan yang meliputi :

(a) Controlling dan redirecting terhadap individu maupun departemen. Hal ini digunakan sebagai suatu tujuan dalam mengukur kinerja dalam jangka pendek. Tujuan ini akan efektif apabila focus organisasi merupakan action based. Perkembangan kea rah knowledge based membuat ukuran kinerja ini cenderung mengutamakan judgment daripada metode-metode perhitungan

(b) Feedback untuk menyesuaikan kinerja atau target yang ditetapkan. Tujuan ini lebih merupakan suatu pelaporan kinerja dalam jangka menengah, serta merupakan informasi dalam melakukan koreksi, menjadi dasar penyusunan rencana, dan pengambilan keputusan baik dalam penyesuaian maupun dukungan untuk pencapaian strategi jangka panjang.

(c) Sebagai ukuran dalam membandingkan antara rencana bisnis dan tujuan strategis, untuk menguji ketepatan dan penyesuaian strategi organisasi.

3. Ukuran Kinerja Sebagai Sistem yang Terintegrasi

Total dari ukuran kinerja individu dan masing-masing fungsi dalam organisasi yang dihitung berdasarkan standar kuantitatif, merupakan indicator keefektifan suatu organisasi.

Menurut James D Tarr, setidaknya ada beberapa elemen kunci yang dapat memperjelas indicator suatu system ukuran kinerja dikatakan komprehensif, yaitu:

a. Ukuran kinerja harus merupakan suatu sistem yang dibuat sebagai bagian dari implementasi rencana dari seluruh strategi perusahaan.

b. Setiap ukuran kinerja harus dapat sejalan dan memberikan dukungan terhadap keseluruhan tujuan perusahaan.

c. Sistem dan metodologi ukuran kinerja harus dapat memberikan arah dan gambaran dari nilai-nilai budaya perusahaan.

d. Vector measure harus menekankan pelaksanaan continous improvement strategy.

e. Sistem harus berfokus pada fungsi pengukuran sebagai alat informasi, bukan sebagai alat kontrol.

f. Sistem pengukuran kinerja hendaknya mulai menghilangkan celah yang dapat memungkinkan timbulnya management judgement.

g. Sistem ukuran kinerja harus selalu melakukan evaluasi terhadap hal yang menyangkut perubahan tujuan dan strategi perusahaan, revisi, dari sistem dan proses, serta timbulnya ukuran-ukuran yang bersifat menghambat.

4. Ukuran Kinerja dan Struktur Organisasi

Mar
10


1.1 Latar Belakang

Etika administrasi negara merupakan salah satu wujud kontrol terhadap administrasi negara dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi dan kewenangannya. Manakala administrasi negara menginginkan sikap, tindakan dan perilakunya dikatakan baik, maka dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya harus menyandarkan pada etika administrasi negara. Etika administrasi negara disamping digunakan sebagai pedoman, acuan, referensi administrasi negara dapat pula digunakan sebagai standar untuk menentukan sikap, perilaku, dan kebijakannya dapat dikatakan baik atau buruk.

Karena masalah etika negara merupakan standar penilaian etika administrasi negara mengenai tindakan administrasi negara yang menyimpang dari etika administrasi negara (mal administrasi) dan faktor yang menyebabkan timbulnya mal administrasi dan cara mengatasinya.

Law enforcement sangat membutuhkan adanya akuntabilitas dari birokrasi dan manajemen pemerintahan sehingga penyimpangan yang akan dilakukan oleh birokrat-birokrat dapat terlihat dan ter-akuntable dengan jelas sehingga akan memudahakan law enforcement yang baik pada reinventing government dalam upaya menata ulang manajemen pemerintahan Indonesia yang sehat dan berlandaskan pada prinsip-prinsip good governance dan berasaskan nilai-nilai etika administrasi.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Adapun maksud penyusunan makalah ini adalah :

1. Memenuhi tugas mata kuliah Etika Administrasi Negara

2. Mempelajari tentang bagaimana relevansi Law Enforcement terhadap implementasi etika administrasi negara dalam upaya penataan ulang manajemen pemerintahan Indonesia.

3. Mempelajari bagaimana revitalisasi Law Enforcement terhadap implementasi penataan ulang manajemen pemerintahan Indonesia.

1.2.2 Tujuan

Pada kepemerintahan yang bersih (clean good governance) terkait dengan Law enforcement dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang yang diberikan kepadanya, mereka tidak melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari etika Administrasi publik (mal administration) yang akan mengabaikan Law Enforcement pada penataan ulang pemerintahan di Indonesia. Sehingga pada tujuan Law Enforcement terdapat :

1. Birokrat–birokrat pemerintah dari pemerintahan, yang ditentukan oleh kualitas sumber daya aparaturnya.

2. Perimbangan kekuasaan yang mencerminkan sistem pemerintahan yang harus diberlakukan.

3. Kelembagaan yang dipergunakan oleh birokrat-birokrat pemerintahan untuk mengaktualisasikan kinerjanya.

4. Kepemimpinan dalam birokrasi publik yang berahlak, berwawasan (visionary), demokratis dan responsif terhadap revitalisasi penataan ulang pemerintahan Indonesia (Reinventing government)

1.3 Identifikasi Masalah

Penyusunan makalah ini dibatasi pada tindakan preventif penyimpangan Law Enforcement terhadap efektivitas dan efisiensi penataan ulang manajemen pemerintahan di Indonesia (Reinventing Government)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Etika

Etika merupakan seperangkat nilai sebagai pedoman, acuan, referensi, acuan, penuntun apa yang harus dilakukan dalam menjalankan tugasnya, tapi juga sekaligus berfungsi sebagai standar untuk menilai apakah sifat, perilaku, tindakan atau sepak terjangnya dalam menjalankan tugas dinilai baik atau buruk. Oleh karenanya, dalam etika terdapat sesuatu nilai yang dapat memberikan penilaian bahwa sesuatu tadi dikatakan baik, atau buruk.

Pemikiran tentang etika berlangsung pada tiga aras: (1) filosofik, (2) sejarah, dan (3) kategorial. Pada aras filosofik, etika dibahas sebagai bagian integral Filsafat, disamping metafisika, Epistemologi, Estetika, dan sebangsanya. Pada aras sejarah, etika dipelajari sebagai etika masyarakat tertentu pada zaman tertentu, misalnya Greek and Graeco-Roman Ethics, Mediaeval Ethics, sedangkan etika pada aras kategorial dibahas sebagai etika profesi, etika jabatan, dan etika kerja. Sebagai bagian etika, Etika pemerintahan terletak pada aras kategorial, sedangkan sebagai bagian Ilmu Pemerintahan, pada aras philosophical.

2.2 Prinsip Nilai Etika Administrasi Negara

Etika menurut Bertens (1977) “seperangkat nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan dari seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.Sedangkan Darwin (1999) mengartikan Etika adalah prinsip-prinsip moral yang disepakati bersama oleh suatu kesatuan masyarakat, yang menuntun perilaku individu dalam berhubungan dengan individu lain masyarakat. Selanjutnya Darwin (1999) juga mengartikan Etika Birokrasi (Administrasi Negara) adalah sebagai seperangkat nilai yang menjadi acuan atau penuntun bagi tindakan manusia dalam organisasi. Dengan mengacu kedua pendapat ini, maka etika mempunyai dua fungsi, yaitu pertama sebagai pedoman, acuan, referensi bagi administrasi negara (birokrasi publik) dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar tindakannya dalam birokrasi sebagai standar penilaian apakah sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik dinilai abik, buruk, tidak tercela, dan terpuji. Seperangkat nilai dalam etika birokrasi yang dapat digunakan sebagai acuan, referensi, penuntun, bagi birokrasi publik dalam menjalan tugas dan kewenangannya antara lain, efisiensi, membedakan milik pribadi dengan milik kantor, impersonal, merytal system,r esponsible, accountable, dan responsiveness.

Akuntabilitas administrasi negara dalam pengertian yang luas melibatkan lembaga-lembaga publik (Agencies) dan birokrat untuk mengendalikan bermacam-macam harapan yang berasal dari dalam dan dari luar organisasinya. Strategi untuk mengendalikan harapan-harapan dari akuntabilitas administrasi publik tadi akan melibatkan dua faktor kritis, yaitu bagaimana kemampuan mendefinisikan dan mengendalikan harapan-harapan yang diselenggarakan oleh manajemen pemerintahan. Kedua derajat kontrol keseluruhan terhadap harapan-harapan yang telah didefiniskan para birokrat tadi.

2.3 Manajemen pemerintahan

Definisi Manajemen Pemerintahan dalam hubungannya itu terlihat melalui ruang lingkup materi pokok kurikulernya:

  1. asas dan sistem pemerintahan
  2. hukum tata pemerintahan
  3. Ekologi pemerintahan
  4. Filsafat dan Etika Pemerintahan
  5. Praktik penyelenggaraan Pemerintahan.
  6. Kepemimpinan Pemerintahan
  7. Reformasi Pembangunan Daerah

Manajemen Pemerintahan di atas adalah dalam arti unit kerja, dan dibahas dalam arti disiplin. Istilah manajemen datang dari bahasa Inggris management. Istilah ini terbentuk dari akar kata manus, tangan, yang berkaitan dengan kata menagerie yang berarti beternak. Menagerie juga berarti sekumpulan binatang liar yang dikendalikan di dalam pagar. Kata manus berkaitan dengan kata menage yang berasal dari bahasa latin mansionaticum yang berarti pengelolaan rumah besar. Manajemen mempelajari bagaimana menciptakan effectiveness usaha (“doing right things”) dan produktif melalui fungsi dan siklus tertentu, dalam rangka mencapai tujuan organisasional yang telah ditetapkan. Jadi unsur-unsur manajemen adalah :

1. Tujuan organisasional yang telah ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang berkompeten

2. Fungsi, yaitu perencanaan usaha termasuk penetapan output dan outcome yang dikehendaki, pengorganisasian sumber agar siap pakai/gerak, penggerakan/penggunaan sumber-sumber guna menghasilkan output, dan kontrol penggerakan/penggunaan sumber-sumber supaya output dan otcome yang dihasilkan/dinikmati konsumen sesuai dengan output/outcome yang diharapkan

3. Siklus produk yang berawal dari konsumen dan setelah melalui beberapa rute, berakhir pada konsumen.

Fungsi-fungsi Manajemen

Ruang lingkup Manajemen pemerintahan terlihat melalui fungsi-fungsi manajemen :

  1. Perencanaan Pemerintahan
  2. pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan
  3. penggunaan sumber-sumber pemerintahan
  4. kontrol pemerintahan

Fungsi yang berjalan merupakan proses, dan setiap proses meliputi input, throughput, dan output menimbulkan outcome itulah sasaran evaluasi pelanggan dan atau konsumer

Manajemen fungsi dan tugas

Manajemen fungsi dan tugas adalah manajemen yang bertolak dari anggapan dasar bahwa demi mempertahankan hidup, manusia dilengkapi dengan fungsi-fungsi melihat, fungsi mendengar, dan sebagainya.

2.4 Akuntabilitas Manajerial

Tantuico dalam Carino (1993 :542) mengemukakan akuntabilitas manajerial (managerial accountabilty) berkaitan dengan “efficiency and economy in the use of public funds, property, manpower and other resources”. Dengan demikian fokus utama akuntabilitas manjerial adalah efisiensi dan ekonomis penggunaan dana publik, property, tenaga kerja dan sumber daya lainnya. Akuntabilitas manajerial menghendaki pejabat publik harus bertanggung jawab ketimbang hanya sekedar mematuhi (responsible for more than just compliance). Akuntabilitas manajerial memfokuskan pada sisi inputs dan menganjurkan perlunya perhatian terus menerus untuk menghindari pemborosan dan pengeluaran yang tidak perlu dan mendorong penggunaan sumber daya publik yang tepat. Nilai utama akuntabilitas manajerial sebagaimana telah disebutkan adalah efisiensi dan ekonomis, dan mencaakup perbandingan antara biaya (cost) dengan hasil (outputs). Herbert dalam Carino (1993:542) memberikan pengertian efisiensi dan ekonomis sebagai berikut:

“Efisiensi mencakup (1) perhitungan biaya konstan untuk meningkatkan keuntungan, (2) mendapatkan keuntungan tetap dan menekan biaya, (3) meningkatkan biaya serendah mungkin daripada keuntungan, (4) menekan biaya pada level tertentu daripada keuntungan. Economic operation adalah pengurangan dan eliminasi biaya yang tidak diperlukan”.

Akuntabilitas manajerial mendorong program dengan memangkas prosedur pemerintah yang berbelit-belit atau dengan mengganti alternatif kekurangan biaya didalam prakteknya. Program tadi diarahkan pada simplifikasi kerja dan revisi bentuk semua cara ke arah perbeikan dan reorganisasi badan/organisasi. Seluruh inovasi tadi dilakukan oleh pejabat publik tersebut. Bisa jadi badan tersebut sebagai subjek (pelaku) operasi atau audit manajemen dilakukan oleh agen luar yang independen.

Karakteristik Good Governance dalam Menata Ulang Manajemen Pemerintahan

OECD dan World Bank mensinonimkan good governance dengan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. Sedangkan UNDP mendefinisikan good governance sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara negara, sektor swasta dan masyarakat (society). Berdasarkan definisi tersebut UNDP kemudian mengajukan karakteristik good governance yang saling memperkuat dan tidak dapat berdiri sendiri, sebagai berikut :

1. Participation. Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berassosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

2. Rule of law. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa perbedaan, terutama hukum hak asasi manusia.

3. Transparency. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dipantau.

4. Responsiveness. Lembaga dan proses harus mencoba untuk melayani stakeholders.

5. Consensus Orientation. Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur.

6. Effectiveness and efficiency. Proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin.

7. Accountability. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (civil society) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga stakeholders. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.

8. Strategic vision. Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif good governance dan pengembangan manusia yang luas serta jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Atas dasar uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa wujud good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergisan ineraksi yang konstruktif diantara ketiga domain; negara, sektor swasta dan masyarakat (society). Oleh karena good governance meliputi sistem administrasi negara, maka upaya mewujudkan good governance juga merupakan upaya melakukan penyempurnaan pada sistem administrasi negara yang berlaku pada suatu negara secara menyeluruh.

Jika dilihat dari ketiga domain dalam governance, tampaknya domain state menjadi domain yang paling memegang peranan penting dalam mewujudkan good governance, karena fungsi pengaturan yang memfasilitasi domain sektor dunia usaha swasta dan masyarakat (society) serta fungsi administratif penyelenggaraan pemerintahan melekat pada domain ini. peran pemerintah melalui kebijakan publiknya sangat penting dalam memfasilitasi berjalannya mekanisme pasar yang benar sehingga penyimpangan yang terjadi di dalam pasar dapat dihindari. Oleh karena itu, upaya perwujudan ke arah good governance dapat dimulai dengan membangun landasan demokratisasi penyelenggaraan negara dan dilakukan upaya pembenahan penyelenggara pemerintahan sehingga dapat terwujud good governance.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Perilaku Birokrasi

Apakah sumber perilaku birokrasi itu? Perilaku birokrasi terbentuk dari interaksi antara dua variabel, yaitu karakteristik birokrasi dan karakteristik manusia, atau lebih spesifik lagi, struktur dan aktor. Setiap karakteristik menimbulkan perilaku tertentu.

Gambar Perilaku Birokrasi

STRUKTUR ORGANISASI

PERILAKU BIROKRASI

PRIBADI PEJABAT

Antara karakteristik itu dengan perilaku terdapat hubungan yang sedikit banyak bersifat kausal. Misalnya pada variabel organisasi, hierarki menimbulkan sifat taat bawahan terhadap atasan. Pada variabel manusia, kepentingan atau kebutuhan hidup menuntut imbalan yang memadai dari organisasi. Tetapi kadar (tingkat) ketaatan itu variabel, bergantung pada sejauh mana imbalan yang diharapkan dipenuhi oleh organisasi. Demikian pula sebaliknya. Seperti diketahui, informasi tentang karakteristik terdapat di dalam Psikologi, Psikologi Industri, Perilaku Keorganisasian, Budaya Perusahaan, dan Ilmu Perilaku lainnya. Variabilitas perilaku aktor bergantung pada lingkungan atau struktur internal. Walaupun ia bisa dipengaruhi oleh struktur eksternal (masyarakat), variabel internal itulah yang dominan karena ia mengandung kekuasaan dan kesempatan. Aktor yang mampu mengendalikan struktur, lebih-lebih jika aktor itu yang membentuk struktur, biasanya sanggup bertahan lama. Sebaliknya bisa terjadi, sekuat apapun aktor yang memasuki struktur yang telah mapan, ia ”pasti” luluh dan tidak berdaya, atau terpental keluar. Lingkungan yang mengandung pilihan dibandingkan dengan lingkungan tanpa pilihan membawa pengaruh dan konsekuensi yang berbeda terhadap perilaku manusia (aktor) dan pada gilirannya terhadap perilaku birokrasi yang bersangkutan. Perilaku birokrasi yang berkisar antara soft (perilaku yang penuh amic dan ethic; ketaatan dan keikhlasan) dengan hard (command, force, coercion, violance; pembangkangan, perlawanan, permusuhan) merupakan redultant interaksi antara kedua variabel.

Perilaku Birokrasi Pemerintahan

Perilaku birokrasi jauh berbeda jika dipahami dalam hubungan pemerintahan. Hubungan birokratik tidak sama dengan hubungan pemerintahan. Ketika Birokrasi Pemerintahan bertindak keluar, terjadilah hubungan birokratik pemerintahan, tetapi hubungan ini tidak identik dan tidak analog dengan hubungan birokratik. Dalam banyak hal, yang diperintah dan manusia bukanlah bawahan pemerintah. Bahkan pada saat rakyat berfungsi sebagai pemegang kedaulatan, pemerintah berada di bawahnya.

Mal-Administrasi

Dalam era reformasi, banyak “mal pratik” pada tubuh birokrasi yang selama era orde baru terjadi diblejeti satu persatu oleh masyarakat, baik mal-praktek dalam bentuk “korupsi, kolusi, maupun nepotisme” .KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) merupakan tindakan yang menyimpang hukum dan biasanya pada kasus-kasus ini terdapat banyak penyimpangan serta penyelewengan pada law enforcement, hal ini sangat besar kemungkinan pada etika adaministrasi negara dalam revitalisasi manajemen pemerintahan dalam rangka upaya penataan ulang pemerintahan Indonesia yang tidak sesuai dengan good governance. Pada kenyataan nya Law enforcement dalam manajemen pemerintahan di Indonesia sangat diabaikan sehingga akan sangat menjadi ancaman bagi manajemen pemerintahan dalam upaya menata ulang manajemen pemerintahan yang sehat dan dapat meminimalisir terjadinya birokatologi dan mal administrasi.Sebenarnya apakah yang menjadi landasan dasar yang dapat menjadi aacuan, pedoman, dan referensi dalam melaksanakan manajemen pemerintahan yang baik dan sehat serta birokrasi yang sehat adalah etika administrasi yang memiliki acuan dan pedoman serta referensi, salah satu wujud konkrit yang tegas dalam menindaklanjuti mal administrasi seprti contoh yang sangat sering terjadi Korupsi, melalui Law enforcement maka semua penyelewengan akan mudah diminimalisir, Law enforcement akan mudah terdeteksi sangat berkaitan dengan adanya akuntabilitas birokrasi dan manajemen pemerintahan yang sedang malaksanakan revitalisasi yang memegang prinsip good governance guna mencapai reinventing government dan menata ulang manajemen pemrintahan indonesia kearah yang lebih sehat dan profesional. Reiventing government akan tercipta jika prinsip etika administrasi negara dan karakteristik good governance menjadi acuan dan refernsi pada implementasi manjemen pemerintahan di Indonesia.

Korupsi: Salah Satu Bentuk Mal-Administrasi

Korupsi dapat diartikan sebagai bentuk perbuatan menggunakan barang publik, bisa berupa uang dan jasa, untuk kepentingan memperkaya diri, dan bukan untuk kepentingan publik. Dilihat proses terjadinya perilaku korupsi ini dapat dibedakan ke dalam tiga bentuk, yaitu Graft, Bribery, dan nepotism.

Graft, merupakan korupsi yang bersifat internal. Artinya korupsi yang dilakukan tanpa melihat pihak ketiga. Seperti menggunakan atau atau mengambil barang kantor, uang kantor, jabatan kantor untk kepentingan diri sendiri. Korupsi ini terjadi karena mereka mempunyai kedudukan dan jabatan di kantor tersebut. Dengan wewenangnya, para bawahan tidak dapat menolak permintaan atasannya. Menolak atau mencegah permintaan atasannya dianggap sebagai tindakan yang tidak loyal terhadap atasan. Bahkan sering terjadi, sebelum atasan minta, bawahan sudah menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh atasan. Misalnya ada seorang pejabat (di daerah) punya hajat mantu, maka segala sesuatu yang diperlukan untuk hajat tersebut telah dicukupi oleh anak buahnya, dan panitia yang dibentukpun sesuai dengan bidang kewenangan masing-masing anak buahnya. Pejabat tersebut sudah tahu “beres” segala sesuatu yang diperlukan untuk kepentingan hajat mantu tersebut. Contoh di atas, merupakan wujud dari tindakan korupsi berupa “grafrt”.

Sementara bribery (penyogokan, penyuapan), merupakan tindakan korupsi yang melibatkan orang lain diluar dirinya (instansinya). Karenanya korupsi ini sering disebut dengan korupsi yang bersifat eksternal. Artinya tindakan korupsi tadi tidak akan terjadi jika tidak ada orang lain, yang melakukan tindakan penyuapan, penyogokan terhadap dirinya. Tindakan pemberian sesuatu (prnyogokan, penyuapan, pelicin), dimaksudkan agar dapat memengaruhi objektivitas dalam membuat keputusan, atau keputusan yang dibuat akan menguntungkan pemberi, penyuap, atau penyogok. Pemberian sesuatu (penyogok, penyuap, pelicin) dapat berupa uang, materi, tapi bisa juga berupa jasa. Korupsi semacam ini sering terjadi pada dinas/instansi yang mempunyai tugas pelayanan, menerbitkan surat izin, rekomendasi, dan lain sebagainya. Pelayanan yang diberikan seringkali dihambat, tidak lancar, bukan karena sistem dan prosedurnya, tapi karena disengaja oleh oknum birokrat. Sehingga mereka yang berkepentingan, lebih suka melalui calo, atau dengan cara memberi pelicin berupa uang untuk menyuap, menyogok, agar urusannya menjadi lancar.

Sedangkan nepotism, merupakan suatu tindakan korupsi berupa kecendrungan pengambilan keputusan yang tidak berdasarkan pada pertimbangan objektif, rasional, tapi didasarkan atas pertimbangan “nepitis”, “kekerabatan”, sepeti masih teman, keluarga, golongan, pejabat, dan lain sebagainya. Pertimbangan pengambilan keputusan tadi, sering kali untuk kepentingan orang yang membuat keputusan. Mereka akan lebih aman, orang yang berada disekitarnya (anak buahnya) adalah orang-orang yang masih nepotis atau masih kerabat dekat. Jika mereka melakukan tindakan penyimpangan mereka akan aman dan dilindungi.

Korupsi di atas adalah korupsi yang dilihat dari proses terjadinya. Namun dilihatnya dari sifatnya korupsi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu korusi individualis dan korupsi sistemik.

Korupsi individualis, merupakan penyimpangan yang dilakukan oleh salah satu atau beberapa orang dalam suatu organisasi dan berkembang suatu mekanisme muncul, hilang dan jika ketahuan pelaku korupsi akan terkena hukuman, bisa berupa dijauhi, dicela, disudutkan, dan bahkan diakhiri nasib kariernya. Perilaku korup ini dianggap oleh kelompok (masyarakat) sebagai tindakan yang menyimpang, buruk, dan tercela.

Korupsi sistemik, berbeda dengan korupsi individualisme. Korupsi sistemik merupakan suatu korupsi ketika yang melakukan korupsi adalah sebagian besar (kebanyakan orang) dalam suatu organisasi (melibatkan banyak orang). Dikatakan sistemik, karena tindakan korupsi ini bisa diterima sebagai sesuatu yang wajar/biasa (tidak menyimpang) oleh orang yang berada di sekitarnya dan merupakan bagian dari suatu realita. Jika ketahuan, maka diantara mereka yang terlibat saling melindungi, menutup-nutupi, dan mendukung satu sama lain untuk menyelamatkan orang yang ketahuan tadi. Hal ini disebabkan diantara mereka tidak ingin instansinya tercemar, sehingga walaupun mereka tahu ada tindakan korupsi mereka lebih baik “diam”, daripada mereka akan dikucilkan, dan menjadi saksi dalam perkara atas tindakan korupsi tadi. Bahkan mereka telah menganggap sesuatu yang wajar-wajar saja, karena memang yang bersangkutan berada atau menjabat pada jabatan yang memungkinkan atau yang biasa disebut dengan “jabatan basah”.

3.3 Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Mal-Administrasi

Mal-administrasi merupakan suatu tindakan yang menyimpang dari nilai etika. Secara “psiko-sosiologis”, suatu tindakan yang menyimpang dari nilai adalah disebabkan karena bertemunya faktor “niat atau kemauan” dan “kesempatan”. Jika ada niat untuk melakukan tindakan mal-administrasi, sementara kesempatan tidak ada, maka tindakan mal-administrasi tadi tidak akan terjadi. Sebaliknya, ada kesempatan untuk melakukan korupsi, namun pada dirinya tidak ada niat atau kemauan untuk melakukan mal-administrasi, maka tindakan mal-administrasi juga tidak akan terjadi.

Dengan mengacu pada konsep tadi, maka dapat ditemukan dua faktor yang menjadi penyebab timbulnya tindakan mal-administrasi. Pertama faktor internal yaitu faktor pribadi orang yang melakukan tindakan mal-administrasi. Kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang berada di luar diri pribadi orang yang melakukan tindakan mal-administrasi, bisa, lemahnya peraturan perundangan, lemahnya pelaksanaan pengawasan, dan lingkungan kerja yang memungkinkan terbukanya kesempatan untuk melakukan tindakan mal-administrasi.

Faktor Internal

Faktor Internal berupa kepribadian seseorang. Faktor kepribadian ini berwujud suatu niat, kemauan, dorongan yang tumbuh dari dalam diri seseorang untuk melakukan tindakan mal-administrasi. Faktor ini disebabkan oleh lemahnya mental seseorang, dangkalnya agama dan keimanan mereka, sehingga memudahkan mereka untuk melakukan sesuatu tindakan walaupun sesungguhnya mereka tahu bahwa tindakan yang akan mereka lakukan itu merupakan suatu tindakan yang tidak baik, tercela, buruk baik menurut nilai-nilai sosial, maupun menurut ajaran agama mereka. Namun karena rendahnya sikap mental mereka, dangkalnya keimanan dan keagamaan mereka, maka manakala ada kesempatan ada niatan untuk melakukan tindakan mal-administrasi dengan mudahnya mereka lakukan. Faktor Internal muncul banyak pula dipengaruhi oleh faktor eksternal, antara lain faktor kebutuhan keluarga, kesempatan, lingkungan kerja, dan lemahnya pengawasan, dan lain sebagainya. Jika pada diri orang tersebut mempunyai sikap mental yang tinggi, keimanan dan keagamaan mereka juga tinggi, maka walaupun ada tuntutan kebutuhan keluarga, kesempatan melakukan selalu ada, lingkungan kerja memungkinkan, dan pengawasan sangat lemah, maka mereka tidak akan melakukan tindakan mal-administrsi tadi. Karena mereka tahu dan yakin bahwa tindakan itu merupakan suatu tindakan yang buruk, tidak baik, tercela dan bahkan merupakan suatu tindakan yang berdosa.

Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berada di luar diri orang yang melakukan tindakan mal-administrasi, bisa berupa, lemahnya peraturan, lemahnya lembaga kontrol, lingkungan kerja dan lain sebagainya yang membuka peluang (kesempatan) untuk melakukan tindakan korupsi.

Peraturan perundangan dimana mereka bekerja, merupakan suatu tatanan nilai yang dibuat untuk diikuti dan dipatuhi oleh para pegawai dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya. Manakala peraturan tadi memberi kelonggaran bagi pegawainya untuk melakukan tindakan mal-administrasi, karena peraturannya tidak jelas, sanksi yang diberikan lemah, dan lain sebagainya, maka akan memberikan peluang ( kesempatan) pegawai untuk melakukan tindakan mal-administrasi tersebut. Misalnya, walaupun telah ada peraturan perundangan anti korupsi yaitu UU No.3 Tahun 1971 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No.11 Tahun 1980 tentang Pidana Suap, namun peraturan perundangan tersebut tidak efektif untuk mencegah tindakan korupsi. Dalam arti peraturan perundangan tadi masih belum banyak menjerat para pelaku korupsi. Hal ini disebabkan karena sulitnya untuk membuktikan tindakan korupsi, sehingga sulit untuk diproses sampai ke pengadilan. Belum lagi para pelaku korupsi yang telah menyiasati peraturan Perundang-undangan tadi dengan menggunakan pendekatan cost and benefit analysis ( analisis untung rugi ) dalam melakukan tindakan korupsi. Dalam arti antara hukuman yang diberikan dengan hasil korupsi yang dilakukan ternyata masih menguntungkan ( hasil korupsi lebih besar daripada tuntutan atau ganjaran hukuman). Bahkan ada mekanisme banding yang dapat menunda hukuman, bisa melakukan kasasi, grasi, yang bisa jadi prosesnya cukup lama, sehingga memberi peluang bagi pelaku korupsi untuk menyiasati hasil korupsinya.

Lemahnya lembaga pengawasan (control) dalam melaksanakan tugasnya juga merupakan salah satu penyebab munculnya tindakan mal-administrasi. Kendatipun lembaga pengawasan baik pengawasan politik,maupun pengawasan fungsional telah dibentuk, seperti DPR(D), BPK, BPKP, Irjen, Irwilprop, Irwilkab, Irwikod, dan bahkan waskat, serta wasmas telah dibentuk dan berjalan, namun para pelaku dari lembaga tersebut masih dengan mudah untuk diatur, masih mau disuap, disogok, dan sejenisnya, maka lembaga pengawasan ( control ) yang ada juga tidak akan mampu untuk melakukan pencegahan timbulnya tindakan mal-administrasi yang ada dalam tubuh birokrasi publik.

Lingkungan kerja, juga merupakan faktor penting untuk memberi peluang munculnya suatu tindakan mal-administrasi. Lingkungan dimana kita berada akan mempengaruhi sifat dan perilaku kita. Bila kita berada pada lingkungan keras, akan membentuk sifat dan perilaku kita juga cenderung keras. Demikian pula bila kita berada pada lingkungan agamis, juga akan membentuk sifat dan perilaku kita cenderung agamis kita. Lingkungan kerja dimana kita bekerja yang menilai bahwa suatu tindakan yang menyimpang ( korupsi misalnya) di anggap sesuatu yang wajar, maka akan membentuk dan memberi peluang perilaku yang menyimpang dari etika administrasi juga. Sebaliknya manakala lingkungan kerja cukup ketat, bahwa tindakan yang menyimpang (korupsi) dinilai sebagai suatu tindakan yang tidak baik,buruk, dan tercela juga maka juga akan membentuk sikap, perilaku untuk tidak korup dan tidak akan memberi peluang munculnya tindakan yang korup.

Etika Birokrasi: Sebagai Upaya Mencegah Timbulnya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme bisa muncul kapan dan dimanapun sepanjang jalan terjadi pertemuan antara niat dan kesempatan, seperti apa yang telah dikemukakan terdahulu. Tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme bisa terjadi baik pada birokrasi publik tingkat tinggi, menengah maupun rendahan. Oleh karenanya untuk mencegah atau mengatasi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme pada tubuh birokrasi publik harus berupaya untuk tidak mempertemukan antara niat dan kesempatan tadi. Salah satu upaya untuk mencegah tidak bertemunya antara niat dan kesempatan tadi adalah menjunjung tinggi dan menegakkan etika birokrasi pada jajaran birokrasi publik.

Nilai-nilai etika birokrasi tadi sebagaimana digambarkan diatas, jika betul-betul sudah menjadi suatu “norm” yang harus diikuti dan dipatuhi bagi birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, maka akan dapat mencegah timbulnya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam tubuh birokrasi publik kendatipun tidak ada lembaga pengawasan sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Namun diakui, bahwa etika birokrasi tersebut belum cukup untuk menjamin tidak terjadi perilaku korup, kolusi dan nepotisme pada tubuh birokrasi. Terdapat hal yang paling penting dan yang terpenting adalah kembali kepada kepribadian dari masing-masing pelaku (manusianya). Dengan kata lain kontrol internal dalam bentuk keimanan dan keagamaan yang melekat pada diri manusianya. Mereka tidak akan melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme manakala mereka mengetahui dan menyakini bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang tidak baik, tercela dan tidak terpuji terutama jika dilihat dari nilai keyakinan dan keagamaan yang mereka anut. Karena segala dari suatu sikap, perbuatan, dan tingkah laku mereka harus dipertanggungjawabkan kelak kepada ALLAH SWT. Walaupun mungkin mereka bisa lolos dari pertanggungjwaban duniawi (tidak bisa dicela, disingkirkan, dan diakhiri nasib kariernya ketika perbuatannya ketahuan), namun pertanggungjwaban kehadapan ALLAH SWT, tidak akan bisa dihindari. Dengan adanya “kontrol internal” yang kuat pada diri manusia akan dapat mencegah. Munculnya “niat” untuk melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme walau ada kesempatan untuk melakukannya. Dengan bertumpu pada skala prioritas untuk dapat mencegah timbulnya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme perlu “kontrol internal” yang kuat pada diri manusia yang dapat membentuk kepribadian yang dilandasi oleh nilai-nilai keimanan dan keagamaan ,baru kemudian “etika birokrasi“, dan yang terakhir adalah kontrol eksternal dalam wujudnya adanya pengawasan, baik, pengawasan politik, fungsional, maupun pengawasan masyarakat. Ketiganya harus dilaksanakan secara bersamaan agar KKN bukan saja dapat dicegah namun dapat juga diberantas.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Pemerintah pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama (Rasyid, 1998:139). Paradigma penyelenggaraan pemerintahan telah terjadi pergeseran dari paradigma “rule government” menjadi “good governance”. Pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik menurut paradigma “rule government” senantiasa lebih menyandarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbeda dengan “good governance”, dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik tidak semata-mata didasarkan pada pemerintah (government) atau negara (state) saja, tetapi harus melibatkan seluruh elemen, baik di dalam intern birokrasi maupun di luar birokrasi publik.

Karakteristik atau unsur utama penyelenggaraan manajemen kepemerintahan yang baik adalah penting adanya akuntabilitas (accountability), transparasi (tranparancy), keterbukaan (oppeness), dan law enforcement (rule of law) ‘Bhata dalam nisjar (1997:119)’.

Administrasi negara (birokrasi publik) sebagai lembaga negara yang mengemban misi pemenuhan kepentingan publik dituntut bertanggung jawab terhadap publik yang dilayaninya.ada tiga konsep penting menyangkut tanggung jawab administrasi negara terhadap publiknya yaitu akuntabilitas, responsibilitas, dan responsivitas (Darwin, 1997:72)

Namun dalam kenyataannya, tak sedikit pejabat lokal (birokrasi lokal) yang kurang memiliki akuntabilitas yang tinggi dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Akibatnya birokrasi publik pada era reformasi banyak disorot publik. Sorotan itu lebih banyak tertuju pada praktek yang menyimpang (mal-administration) dari etika administrasi negara dalam menjalankan tugas dan tangguna jawabnya. Bentuk mal-administrasi dapat berupa korupsi, kolusi, nepotisme, tidak efisien, dan tidak profesional. Bentuk mal-administrasi pada umumnya lebih berkaitan dengan perilaku individu yang menduduki suatu jabatan hierarkhi, terutama pada tingkat bawah.

Penyebab utama munculnya mal-administrasi (bureaupathology) menurut Islamy (1998:14) adalah rendahnya profesionalisme aparat, kebijakan pemerintah yang tidak transparan, pengekangan terhadap kontrol sosial, tidak adanya manajemen partisipatif, berkembang-suburnya ideologi konsumtif dan hedonistik serta pragmatis realistik di kalangan penguasa dan belum adanya code of conduct yang kuat yang diberlakukan bagi aparat di semua lini dengan disertai sanksi yang tegas dan adil.

Saran

1. Diperlukan kesadaran dan itikad baik dari pribadi masing-masing dalam menjalankan tugas guna terciptanya pemerintahan yang bersih

2. Perlunya pemahaman nilai-nilai etika dan pengaplikasiannya

3. Perlu adanya right man on the right place, guna menghindari terjadinya kolusi

4. Perlu disusun agenda kebijakan pengembangan akuntabilitas dan responsibilitas publik bagi semua anggota birokrasi publik.

5. Perlu adanya aparat hukum yang mampu melakukan law enforcement yang tegas, jujur, profesional, responsiveness dan baik, demi revitalisasi penataan ulang manajemen pemerintahan Indonesia

Mar
10

A. ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM

Sistem adalah seperangkat komponen elemen, unsur atau subsistem dengan segala atributnya, yang satu sama lain saling berkaitan,mempengaruhi dan saling ketergantungan sehingga membentuk suatu kesatuan yang terintegrasi atau suatu totalitas, serta mempunyai peranan atau tujuan tertentu.

Secara elementer, administrasi terjadi apabila dua orang atau lebih bekerja sama melakukan kegiatan tertentu dengan sarana tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Sebagai suatu sistem, administrasi yang bersifat :

1. Abstak.
2. Buatan manusia ( man-made system ).
3. Terbuka ( open system ).
4. Hidup ( living system ).
5. Kompleks.

Administrasi merupakan proses penyelenggaraan kebijaksanaan negara/pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan negara. Administrasi negara terdiri dari berbagai subsistem : tugas pokok, fungsi kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, sarana dan prasarana. Sistem administrasi membentuk sistem kehidupan nasional.

B. SISTEM ADMINISTRASI NEGARA RI ( SANRI )

Sistem administrasi negara adalah keseluruhan penyelengaraan kekuasaan pemerintah negara indonesia dengan memamfaatkan dan mendayagunakan segala kemampuan aparatur negara serta segenap dana dan daya demi tercapainya tujuan nasional dan terlaksananya tugas Negara Republik Indonesia seperti yang telah ditetapkan dalam UUD 1945.

SANRI secara simultan dipengaruhi dan mempengaruhi berbagai faktor lingkungan fisik alami, Juga oleh faktor regional dan global. Oleh karena itu tidak ada satu negarapun yang memiliki konstitusi dan landasan filosofis serta keseluruhan faktor ekologi yang sama dengan SANRI.

C. PENYEMPURNAAN ADMINISTRASI NEGARA RI

Sebagai suatu sistem administrasi negara indonesia perlu dikembangkan dan disempurnakan, sebagai sarana mencapai tujuan nasional. Guna senatiasa mampu menjawab segala tantangan dan memamfaatkan peluang yang timbul. Penyempurnaan tersebut dikarenakan antara lain :

1. Semakin meningkatnya tugas umum pemerintah.
2. Pembangunan menimbulkan masalah-masalah baru.
3. Adanya perkembangan faktor lingkungan temasuk perubahan dunia internasional.

BAB II

Administrasi Negara dalam Kerangka Sistem Pemerintahan Negara

A. LANDASAN ADMINISTRASI NEGARA

1. Landasan Idiil : Pancasila

Landasan idiil bagi penyelengaraan administrasi negara indonesia adalah identik dengan landasan idiil Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum. Dengan demikian Pancasila merupakan :

1. Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Pandangan hidup bangsa Indonesia.
3. Jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia.
4. Tujuan yang akan dicapai.
5. Perjanjian luhur rakyat Indonesia.

Sesuai dengan UU no.5 Tahun 1985 Pancasila merupakan satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

2. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945

Landasan konstitusional ini perwujudan dari proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Yang terdiri dari 16 Bab, 37 Pasal, 4 Pasal Aturan Peralihan, 2 Ayat Aturan Tambahan. Memuat secara garis besar tentang sistem pemerintahan negara, hubungan antar warga negara dengan negara, kesejahtraan sosial,dll.

3. Landasan Operasional : Garis-Garis Besar Haluan Negara

GBHN merupakan :

1. Haluan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat yang ditetapkan oleh MPR.
2. Pola umum Pembangunan Nasional.

Maksud ditetapkannya GBHN adalah memberikan arah bagi perjuangan negara dan rakyat Indonesia yang sedang membangun agar dapat diwujudkan keadaan yang diinginkan dala kurun waktu 5 tahun mendatang.

Pembangunan Nasional mencakup seluruh aspek kehidupan, seperti :

1. Bidang Ekonomi.
2. Bidang Kesejahtraan Rakyat, Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Bidang Agama dan Kepercayaan.
4. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
5. Bidang Hukum.
6. Bidang Politik, Aparatur Negara, Penerangan, Komunikasi, dan Media Masa.
7. Bidang Keamanan dan Pertahanan.

B. CITA-CITA DAN TUJUAN NASIONAL

Cita-cita Nasional terdapat dalam anenia II pembukaan UUD 1945, yaitu :”Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur”. Tujuan Nasional tedapat dalam alenia IV Pembukaan UUD 1945, yaitu : “kemudian daripada itu untuk membentuk pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahtraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”

C. PEMBANGUNAN NASIONAL

1. Tujuan

Pembangunan sebagai suatu proses dalam upaya meningkatkan kehidupan rakyat bangsa dan negara. Mempunyai tujuan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dam makmuryang merata meteri dan spritual berdasarkan Pancasila.

2. Makna dan Hakikat Pembangunan Nasional

a. Pada sila pertama adalah tanggung jawab bersama.

b. Pada sila kedua adalah peningkatan martabat serta hak dan kewajiban.

c. Pada sila ketiga adalah peningkatan pembinaan bangsa diseluruh bidang kehidupan.

d. Pada sila keempat adalah makin menumbuhkan dan mengembangkan sistem politik demokrasi Indonesia.

e. Pada sila kelima adalah mengembangkan pertumbuhan ekonomi.

3. Azas Pembangunan Nasional

a. Azas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan YME, menjadi landasan spiritual, moral dan etik bagi pembangunan nasional.

b. Azas Mamfaat, segala kegiatan pembangunan nasional memberikan mamfaat bagi kesejahteraan rakyat banyak.

c. Azas Demokrasi Pancasila, sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.

d.Azas Adil dan Merata, harus merata disemua lapisan masyarakat.

e. Azas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan dalam Kehidupan, adanya keseimbangan antara keseimbangan, kepentingan.

f. Azas Hukum, setiap warga negara harus taat hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.

g. Azas Kemandirian, berdasarkan kemampuan dan kekuatan sendiri.

h. Azas Kejuangan, memiliki tekat, mental, dan jiwa pengabdian mengutamakan kepentingan bersama.

i. Azas IPTEK, penerapan nilai-nilai IPTEK guna memberikan kesejahteraan rakyat.

4. Esensi Pembangunan Nasional

Berhasilnya pembangunan nasional sebagai pengamalan pancasila tergantung pada peran aktif masyarakat serta pada mental tekat dan semangatserta ketaatan dan kedisiplinan para penyelenggara negara serta seluruh rakyat.

Hasil pembangunan harus dapat dinikmati secara merata dan adil oleh seluruh rakyat Indonesia, karena akan meningkatkan pertahanan nasional dan akan mencapai masyarakat yang maju, sejahtera adil dan makmur.

D. SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA

1. Indonesia adalah Negara yang Berdasarkan atas Hukum ( Rechrsstaat )
2. Sistem Konstitusional
3. Kekuasaan Negara yang Tertinggi di T angan MPR ( Die Gezamte Staatsgewalt Liegt Allein Bei der Majelis )
4. Presiden ialah Penyelengara Pemerintahan Tertinggi di Bawah Majelis
5. Presiden tidak Bertanggung Jawab pada DPR
6. Menteri Negara ialah Pembantu Presiden : Menteri negara tidak bertanggungjawab pada DPR

7.Kekuasaan Kepala Negara Tidak Tak Terbatas

~ Kekuasaan DPR adalah kuat.

~ Menteri-menteri Negara bukan pegawai tinggi biasa.

E. FUNGSI NEGARA

1. Fungsi Konstitusi, ialah menyelenggarakan kedaulatan rakyat, menetapkan UUD dan GBHN.

2.Fungsi Eksekutif, ialah menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara.

3. Fungsi Legislatif, ialah membentuk UU.

4. Mengawasi Pelaksaan Tugas Pemerintah.

5. Fungsi Yudikatif, menyelenggarakan tugas kehakiman.

6. Funsi Auditif, menyelenggarakan pemeriksaan atas kerja keuangan negara.

7. Fungsi Konsultatif, memberi jawaban atas pertanyaan Presiden.

F. LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA

Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia berdasarkan UUD ’45, fungsi-fungsi negara dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara, yang dapat dikelompokan sebagai berikut :

1. Lembaga Tertinggi Negara yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat.
2. Lembaga-lembaga Tinggi Negara yaitu :
1. Presiden.
2. Dewan Pertimbangan Agung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Badan Pemeriksa Keuangan.
5. Mahkamah Agung.

1. Kedudukan, Tugas dan Wewenang

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR )

1. Kedudukan

MPR merupakan Lembaga Tertinggi Negara yang merupakan :

a.Pemegang dan pelaksanaan sepenuhnya kedaulatan rakyat.

b.Penjelmaan seluruh rakyat indonesia.

c.Pemeganag kekuasaan tertinggi negara.

2. Tugas

a. Menetapkan UUD.

b. Menetapkan GBHN.

c. Memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden.

3. Wewenang

a. Membuat keputusan yang tidak dapat dibatalkan oleh Lembaga Tinggi lain termasuk penetapan GBHN.

b.Memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap putusan MPR.

c.Mengubah UUD.

d.Menetepkan peraturan Tata Tertib Majelis.

e. Dll.

c) Fungsi Pengaruh

1. Menguji secara material hanya terhadap peraturan perundangan dibawah undang-undang.

2. Menyatakan tidak sah semua peraturan perundangan dari tingkat yang lebih rendah daripada undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.

3. Mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985.

d) Fungsi Pemberian Nasihat

1. Memberikan nasihat hukum kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian dan penolakan grasi.

2. Dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hokum baik diminta maupun tidak kepada Lembaga Tinggi Negara yang lain.

4) Susunan Mahkamah Agung

a) Mahkamah Agung terdiri dari:

(1) Pimpinan

(2) Hakim Anggota

(3) Kepaniteraan Mahkamah Agung

(4) Sekretariat Jendral Mahkamah Agung

b) Pengangkatan dan Pemberhrntian

(1) Hakim Agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara, dari daftar nama calon yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Ketua Muda Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden yang diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung.

(4) Untuk mengisi lowongan jabatan Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung, diusulkan masing-masing 2 (dua) orang calon.

(5) Hakim Agung tidak boleh merangkap menjadi:

- Pelaksana putusan Mahkamah Agung

- Wakil, Pengampun, dan Pejabat

- Penasihat Hukum

- Pengusaha

(6) Kecuali larangan perangkapan jabatan lain dalam undang-undang dengan Peraturan Pemerintah.

(7) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota mahkamah Agung diberhentikian oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul mahkamah Agung karena:

- Permintaan sendiri

- Sakit jasmani atau rohani terus-menerus

- Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun

- Ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugas

(8) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung yang meninggal dunia diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden selaku Kepala Negara.

(9) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung diberhentikan tidak dengan hormat oleh Presiden dengan alas an:

- Dipidana

- Melakukan perbuatan tercrela

- Terus-menerus melalaikan kewajiban

- Melanggar sumpah atau janji jabatan

- Melanggar larangan tentang perangkapan jabatan

(10) Ketua,Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota mahkamah Agung sebelum diberhentikan tidak dengan hormat dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden.

(11) Apabila terhadap seorang Hakim Agung ada perintah penangkapan tang diikuti dengan penahanan, Hakim Agung tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya.

(12) Apabila seorang Hakim Agung dituntut dimuka pengadilan seperti tercantum dalam pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, maka ia dapat diberhentikan sementara dari jabatannya.

(13) Ketentuan tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat, dan pemberhentian sementara diatur dengan Peraturan Pemerintah.

c) Kepaniteraan / Sekretariat Jendral Mahkamah Agung

(1) Merupakan unsur pembantu pimpinan

(2) Mempunyai tugas pelayanan dibidang administrasi peradila dan dibidang administrasi umum

( 3) Merangkap Sekretaris Jenderal mahkamah Agung

(4) Susunan Organisasi Kepaniteraan / Sekretariat Jendral Mahkamah Agung RI ditetapkan dengan Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1985;

- Direktorat Perdata

- Direktorat Perdata Agama

- Direktorat Tata Usaha Negara

- Direktorat Pidana

- Direktorat Hukum dan Peradilan

- Biro Umum

- Biro Keuangan

- Biro Kepegawaian

- Kelompok Fungsional yang terdiri dari:

a. Tenaga Ahli

b. Hakim Yustisial

2. Hubungan antara Lembaga-lembaga Negara

a. Presiden dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dan diangkat oleh MPR.

2) Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebelim habis masa jabatan.

3)Presiden adalah Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat yang wajib melaksanakan GBHN dan putusan-putusan Majelis lainnya.

4) Presiden ialah penyelenggara kekuasaan Pemerintah Negara Tertinggi di bawah MPR

5)Presiden tidak neben tetapi untergeordnet kepada MPR.

6) Presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis.

7) Presiden dapat menyusun dan menyampaikan konsep naskah GBHN untuk bahan pertimbangan bagi Majelis.

8) Apabila Wakil Presiden berhalangan tetap, Presiden dan/atau DPR dapat meminta MPR mengadakan Sidang Istimewa unuk memilih Wakil Presiden.

b. Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

1) Anggota DPR juga anggota MPR.

2) DPR dapat menggundang MPR untuk Sidang Istimewa.

c. Presiden dengan Dewan Pertimbangan Agung (DPA)

1) DPA wajib memberikan jawaban atas pertanyaan Presiden.

2) DPA behak mengajukan usul kepada Pemerintah.

d. Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat

1) Presiden dengan persetujuan DPR membentuk Undang-undang.

2) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3) Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

4) Bekerja sama tetapi Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.

5) DPR berkewajiban senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dalam melaksanakan haluan negara.

6)Apabila Wakil Presiden behalangan tetap Presiden dan/atau DPR dapat meminta MPR mengadakan Sidang Istimewa untuk memilih Wakil Presiden.

7) Dalam hal berhalangan tetap, maka diganti oleh Wakil Presiden.

8) Presiden harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR.

9) Presiden mengangkat Ketua dan Anggota Mahkamah Agung dan Ketua serta anggota BEPEKA yang calon-calonnya diusulkan oleh DPR.

e. Presiden dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BEPEKA)

1) BEPEKA memeriksa semua pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara.

2) Presiden mengangkat Ketua dan Anggota BEPEKA dari calon-calon yang diusulkan DPR.

f. Presiden dengan Mahkamah Agung (MA)

1) MA dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara.

2) MA memberikan nasihat hukum kepada Presiden / Kepala Negara untuk pemberian/ penolakan grasi.

3) MA mempunyai wewenang menguji secara material.

4) Dalam hal Presiden berhalangan tetap, maka ia diganti oleh Wakil Presiden.

5) Presiden mengangkat Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Mahkamah Agung.

g. Dewan Pertimbangan Agung dengan Mahkamah Agung (MA)

1) MA dapat memberikan pertimbangan-pertimbagan hukum kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara.

2) MA dapat mengambil sumpah atau janji kepada Ketua dan Anggota DPA.

h. Dewan Perwakilan Rakyat dengan BEPEKA

1) Hasil pemeriksaan BEPEKA diberitahukan kepada DPR

2) Cara-cara pemberitahuan lebih lanjut ditentukan Pimpinan BEPEKA dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

i. Dewan Perwakilan Rakyat dengan Mahkamah Agung

1) MA dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara.

2) Ketua dan Wakil Ketua dan Anggota Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden.

3) Penggambilan sumpah/janji keanggotaan DPR dilakukan Ketua Mahkamah Agung dalam Rapat Paripurna DPR.

j. BEPEKA dengan Mahkamah Agung

1) MA dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara.

2) Penggambilan sumpah/ janji keanggotaan BEPEKA dilakukan Ketua Mahkamah Agung.

G. MEKANISME KEPEMIMPINAN NASIONAL

Mekanisme kepemimpinan nasional secara garis besar meliputi kegiatan-kegiatan kenegaraan sebagai berikut:

1. MPR mengadakam Sidang Umum sekali dalam 5 tahun.
2. Dalam Sidang Umum tersebut MPR menetapkan GBHN dan memilih Presiden dan Wakil Presiden.
3. Presiden/ Mandataris MPR dengan dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri-menteri melaksanakan tugasnya berlandaskan kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan GBHN.
4. Tugas-tugas Presiden/ Mandataris yang erat hubungannya erat dengan mekanisme ini:
1. Membentuk Lembaga Tinggi Negara DPA dan BEPEKA.
2. Melaksanakan Pemilu.
3. Presiden terpilih harus menyusun Repelita dan menyiapkan APBN.
4. Mengajukan APBN setiap tahun.
5. Membuat undang-undang dengan persetujuan DPR.
5. DPR mengawasi pelaksanaan tugas Presiden.
6. DPA dan BEPEKA mempunyai masa jabatan lima tahun.
7. Akhirnya setelah segala sesuatu dilaksanakan sebagaimana mestinya, rakyat memberikan penilaiannya dalam Pemilih Umum berikut.

H. TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH DALAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN

Sebagai penyelenggara pemerintahan maka Presiden selaku Kepala Pemerintahan berkewajiban melaksanakan tugas pemerintah negara untuk mencapai tujuan nasional. Tugas tersebut meliputi kekuasaan eksekutif maupun legislatif, yaitu:

1. Menyelenggarakan kekuasaan pemerintah negara tertinggi.
2. Bersama-sama dengan DPR membentuk undang-undang termasuk undang-undang APBN.
3. Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
4. Menetapkan Peraturan Pemerintah.

Dalam pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan tersebut, fungsi pemerintah adalah melayani dan mengayomi masyarakat, serta menumbuhkan dan mengembangkan prakarsa, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan, dalam bentuk fungsi-fungsi :

1. Pengaturan yang meliputi perumusan kebijaksanaan nasional dan kebijaksanaan umum, perumusan dan penetapan kebijaksanaan.
2. Pemberian pelayanan dan perizinan.
3. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan.
4. Penyediaan dan penyebarluasan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat.
5. Penguasaan atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
6. Pengelolaan atas kekayaan alam milik negara.
7. Pengembangan Sumber Daya Manusia (masyarakat).

BAB III

Kelembagaan Aparatur Pemerintah

A. ASAS-ASAS PENGORGANISASIAN KELEMBAGAAN APARATUR PEMERINTAH

1. Asas Kejelasan Tujuan

Organisasi pemerintah diciptakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk suatu jangka waktu tertentu.

2. Asas Pembagian Tugas

Dalam pengorganisasian aparatur pemerintah tugas umum pemerintahan dan pembangunan perlu dibagi habis kedalam tugas-tugas Departeman, Lembaga Pemerintah Non-Departeman dan aparatur pemerintah lainnya. Maka perlu adanyaperumusan tugas yang jelas sehingga dapat dicegah duplikasi, benturan dan kekaburan.

3. Asas Fungsionalisasi

Asas ini menentukan instansi atau satuan kerja mana yang secara fungsional paling bertanggung jawab atas suatu tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

4. Asas Pengembangan Jabatan Fungsional

Tidak hanya berorientasi pada pengembangan jabatan structural saja, melainkan juga kepada jabatan fungsional.

5. Asas Koordinasi

Menekankan agar dalam penyusunan kelembagaan Instansi Pemerintah memungkinkan terwujudnya koordinasi yang mantap dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan.

6. Asas Kesinambungan

Mengharuskan adanya pelembagaandalam pelaksanaan dalam arti bahwa tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan harys berjalan sesuai dengan kebijaksanaan dan program yang telah ditetapkan.

7. Asas Kesederhanaan

Organisasi harus secara mudah menggambarkan dengan jelas siapa/ unit apa untuk mengerjakan apa, bekerja dengan siapa dan dengan cara bagaimana.

8. Asas Keluwesan

Menghendaki agar organisasi selalu mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan.

9. Asas Akordion

Menentukan bahwa organisasi dapat berkembang atau menciut sesuai dengan tuntutan tugas dan beban kerjanya.

10. Asas Pendelegasian Wewenang

Menentukan tugas-tugas apa yang perlu didelegasikan dan tugas-tugas apa yang masih harus dipegang pimpinan.

11. Asas Rentang Kendali

Dalam menentukan jumlah satuan organisasi atau orang yang dibawahi oleh seorag pejabat pimpinan, diperhitungkan secara rasional mengingat terbatasnya kemampuan seorang pemimpin/ atasan.

12. Asas Jalur dan Staf

Menentuka bahwa dalam penyusunan organisasi perlu dibedakan antara satuan-satuan organisasi yang melaksanakan tugas pokok instansi dengan satuan-satuan organisasi yang melaksanakan tugas-tugas penunjang.

13. Asas Kejelasan dalam Pembaganan

Mengharuskan setiap organisasi Pemerintah menggambarkan susunan organisasinya dalam bentuk bagan, agar setiap pihak yang berkepentingan dapat segera memahami kedudukan dan hubungan dari setiap satuan organisasi yang ada.

B. APARATUR PEMERINTAH DI TINGKAT PUSAT

1. Presiden dan Wakil Presiden

a. Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah.

b. Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh Wakil Presiden yang ditentukan oleh Presiden.

c. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, Wakil Presiden bertugas membantu Presiden dalam menyusun rencana dan mengikuti pelaksanaan pengawasan dari dalam maupun dari luar.

d. Dalam melaksanakan kekuasaan pemerintah negara, Presiden dibantu oleh Menteri-menteri Negara.

2. Kabinet Pembangunan VI

a. Tugas pokok dan sekaligus sasaran Kabinet Pembangunan VI adalah meneruskan dan meningkatkan pelaksanaan pembangunan berdasarkan GBHN dengan sasaran-sasarannya yang dinamakan “Panca Krida” sebagai program kerja yang meliputi:

1)Melanjutkan, meningkatkan, memperdalam dan memperluas pembangunan nasional.

2) Meningkatkan disiplin nasional yang dipelopori oleh aparatur negara menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

3) Membudayakan mekanisme kepemimpinan nasional berdasarkan UUD 1945, ideologi Pancasila, Demokrasi Pancasila, Ekaprasetia Pancakarsa.

4) Melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif.

5)Melaksanakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia dalam tahun 1997.

b. Kabinet Pembangunan VI ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993, yang susunannya sebagai berikut:

1) Menteri Koordinator, yaitu:

a) Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

b) Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

c) Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pengwasan Pembangunan.

d) Menteri Koordinator Bidang Industri dan Perdagangan.

2) Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 dua puluh satu Menteri memimpin Departemen-departeman yang terdiri dari:

a) Departeman Dalam Negeri.

b) Departemen Luar Negeri.

c) Departemen Pertahanan Keamanan.

d) Departeman Kehakiman.

e) Departemen Penerangan.

f) Departemen Keuangan.

g) Departemen Perdagangan.

h) Departemen Perindustrian.

i) Departemen Pertanian.

j) Departemen Kehutanan.

k) Departemen Pertambangan dan Energi.

l) Departemen Pekerjaan Umum.

m) Departemen Perhubungan.

n) Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil.

o) Departemen Tenaga Kerja.

p) Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan.

q) Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.

r) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

s) Departemen Kesehatan.

t) Departemen Agama.

u) Departemen Sosial.

Dengan terbitnya Keputusan Presiden No 388/M Tahun 1995, maka Departemen Perdagangan dan Departemen Perindustrian di gabung menjadi Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

3) Tiga belas Menteri Negara, yang terdiri dari:

a)Menteri Negara Sekretaris Negara.

b) Menteri Negara Sekretaris Kabinet.

c)Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

d) Menteri Negara Riset dan Teknologi/ Ketua Badan Pengkajian dan penerapan Teknologi/ Ketua BBPT/ Kepala BPIS.

e) Menteri Negara Urusan Pangan/ Kepala Bulog.

f) Menteri Negara Kependudukan/ Kepala BKKBN.

g) Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/ Ketua BKPM.

h) Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN.

i) Menteri Negara Perumahan Rakyat.

j) Menteri Negara Lingkungan Hidup.

k) Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

l) Menteri Negara Pemuda dan Olahraga.

m) Menteri Negara Urusan Peranan Wanita.

3. Departemen, dengan unsur-unsur sbb :

a. Menteri (Pembantu presiden)

b.Sekretariat Jenderal (Menyelenggarakan pembinaan administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan terhadap seluruh unsur dilingkungan Departemen)

c.Inspektorat Jenderal (Melakukan pengawasan dalam lingkungan Departemen)

d. Direktorat Jenderal (Melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen di bidangnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri)

e. Instansi Vertikal

f. Unit Organisasi Lain

- Badan dan Pusat

- Staf Ahli

- Unit Pelaksana Teknis (UPT)

4. Kantor Menteri Koordinator (MENKO)

a. Kedudukan dan Tugas

1) MENKO adalah Menteri Negara pembantu Presiden dengan tugas pokok mengkoordinasikan penyiapan dan penyusunan kebijaksanaan serta pelaksanaanya di bidang tertentu dalam kegiatan pemerintahan negara.

2)MENKO berada langsung di bawah dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.

3) MENKO dalam susunan Kabinet Pembangunan VI terdiri dari :

a)MENKO Bidang Politik dan Keamanan (Polkam)

b) MENKO Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra)

c)MENKO Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan (Ekuasbang)

d) MENKO Bidang Industri dan Perdagangan

b. Susunan MENKO dibantu oleh Staf yang terdiri dari unsure-unsur :

1)Sekretaris MENKO.

2)Asisten MENKO sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

3) Staf Ahli sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

5. Kantor Menteri Negara (MENNEG)

a. Kedudukan

1) Pembantu Presiden dengan tugas pokok menangani bidang tugas tertentu dalamkegiatan pemerintah negara.

2) Berada dibawah dan bertanggung jaewab kepada Presiden.

b. Masing-masing Menteri Negara

1) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional

2) Menteri Negara Riset dan Teknologi

3) Menteri Negara Urusan Pangan

4) Menteri Negara Kependudukan

5) Menteri Negara Penggerak Dana Investasi

6) Menteri Negara Agraria

7) Menteri Negara Perumahan Rakyat

8) Menteri Negara Lingkungan Hidup

9) Menteri Negara Urusan Peranan Wanita

10)Menteri Negara Pemuda dan Olahraga

11)Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

c. MENNEG Dibantu oleh Staf yang terdiri dari unsure:

1) Sekretaris MENNEG (SESMENEG).

2) Asisten MENNEG (ASMENEG), sebanyak-banyaknya 5 orang.

3) Asisten MENNEG dapat dibantu oleh beberapa Pembantu Asisten menurut kebutuhan sebanyak-banyaknya 5 orang.

6. Lembaga-lembaga Pemerintah Non-Departemen

Disamping Departemen-departemen di tingkat Pemerintah Pusat terdapat Lembaga-lembaga yang tidak berbentuk Departemen yang disebut Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND). Sampai sekarang organisasi Lembaga-lembaga Pemerintah Non-Departemen masih beraneka ragam, misalnya titelatur pimpinannya ada yang disebut Ketua, ada yang disebut Kepala, ada yang disebut Direktur Jenderal.

7. Lembaga-lembaga lain

a.Lembaga-lembaga Ekstra Struktur yang Bertanggung jawab kepada Presiden

1) Dewan

a) Dewan Pertahanan

b) Dewan Standardisasi Nasional

c) Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional

d) Dewan Telekomunikasi

e) Dewan Stabilisasi Politik dan Keamanan Nasional

f) Dewan Pembinaan dan Pengelolaan Industri Strategis dan Industri Hankam

g) Dewan Penerbangan Antariksa Nasionol RI

h) Dewan Pengembangan Kawasan Indonesia Timur

2) Badan

a) Badan Pengendali Bimas

b)Badan Pembinaan Pusat Listrik, Tenaga Air dan Peleburan Aluminium Asahan

c) Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan

d) Badan Pertimbangan Kepegawaian

e) Badan Pertimbangan Telekomunikasi

f) Badan Pelaksana APEC

g) Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilisasi Nasional

h) Badan Pertimbangan Jabatan Nasional

i) Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional

3)Tim dan Panitia

a) Tim Koordinasi Penanganan Masalah Pertanahan

b) `Tim Pengembangan Industri Hankam

c) Tim Pendayagunaan Proyek-proyek dengan Bantuan Luar Negeri

d) Panitia Pengarah Pemanfaatan Bantuan Luar Negeri

e) Panitia Inventarisasi dan Evaluasi Kekayaan Alam

b) Lembaga-lembaga Ekstra Struktural yang Bertanggung Jawab kepada Menteri

1) Dewan

a) Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah

b) Dewan Riset Nasional

c) Dewan Film Nasional

2) Badan

a) Badan Pengelola Industri Strategis

b) Badan Pertimbangan Buku Nasional

c) Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam

3) Lain-lain, misalnya:

a) Lembaga Pemilihan Umum

b) Lembaga Sensor Film

c) Bursa Komoditi

8. Sekretariat Negara

a. Kedudukan

1) Sekretariat Negara di bentuk dengan Keppres No. 291 Tahun 1960 menggantikan Kabinet Presiden dan Kabinet Perdana Menteri yang dihapuskan dengan Keppres tersebut (terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1991).

2) Sekretaris Negara merupakan unsure penunjang bagi Presiden dalam menjalankan tugas.

b. Tugas

1) Membantu Presiden dalam memperlancar pelaksanaan tugasnya.

2)Menyelenggarakan Koordinasi dan pelayanan administrasi dan keuangan dariLPDN, Kantor MENKO, Kantor Menteri Negara serta Lembaga-lembaga lain.

c. Susunan

1) Organisasi Sekretariat Negara disempurnakan dengan Keppres No. 8 Tahun1978, jis Keppres No. 31 Tahun 1980, Keppres No. 16 Tahun 1981, Keppres No. 16 Tahun 1983 dan Keppres No. 16 Tahun 1991.

2) Sekretariat Negara di pimpin oleh Menteri Negara Sekretariat Negara dan bertanggung jawab kepada Presiden.

3) Sekretariat Negara terdiri dari:

a) Sekretariat Kabinet

b) Sekretariat Pengendalian Operasional Pembangunan

c) Inspektur Jenderal Pembangunan

d) Sekretariat Militer

e) Rumah Tangga Kepresidenan

f) Staf Sekretariat Negara

9. Kejaksaan Agung

Bedasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991, dan Keppres No. 55 Tahun 1991, Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kejaksaan :

a.Kejaksaan Agung adalah lembaga kejaksaan tingkat Pusat

b.Kejaksaan Agung dipimpin oleh Jaksa Agung, yang sejak Kabinet Pembangunan VI diberi kedudukan setingkat Menteri.

c.Jaksa Agung dibantu oleh:

1)Jaksa Agung Muda.

2)Pusat-pusat sebagai pelaksana tugas tertentu.

3)Staf Ahli.

4)Staf Jaksa Agung.

5)Satuan Tugas.

6)Instansi Vertikal.

10. Bank Indonesia

a. Kedudukan

1) BI merupakan Bank Sentral di Indonesia.

2) BI milik negara dan merupakan badan hukum yang bergerak di bidang perbankan.

b. Tugas Pokok

1) Mengatur, menjaga dan memelihara ketertiban nilai rupiah.

2) Melakukan pembinaan dan pengawasan di bidang perbankan.

3)Mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta meningkatkan taraf hidup

rakyat.

c. Susunan

1)BI dipimpin oleh Direksi (Gubernur) sekurang-kurangnya 5 dan sebanyak-banyaknya 7 orang Direktur.

2) Sebanyak-banyaknya 2 orang Direktur ditunjuk oleh Presiden sebagai pengganti Gubernur.

3)Gubernur dan Direktur diangkat oleh Presiden atas usul Dewan Moneter untuk masa jabatan 5 tahun.

4)Sejak Kabinet Pembangunan VI Gubernur Bank Indonesia diberi kedudukan setingkat dengan Menteri.

d) Hubungan Bank Sentral dengan Pemerintah

1) BI menjalankan tugas pokoknya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

2) Dalam menetapkan kebijaksanaan tersebut Pemerintah dibantu suatu Dewan Moneter, yamg diketuai oleh Menteri Keuangan.

e) Hubungan Keuangan dengan Pemerintah

1) BI bertindak sebagai Pemegang Kas Pemerintah.

2) BI menyelenggarakan pemindahan uang untuk Pemerintah.

3) BI membantu Pemerintah dalam menempatkan surat-surat utang negara, penatausahaan serta pembayaran kupon dan pelunasannya.

4)Dalam melaksanakan ketentuan tersebut Bank Indonesia tidak memperhitungkan biaya-biaya.

f) Hubungan Internasional

Bank Indonesia menyusun rencana devisa yung mencerminkan pemeliharaan Ekonomi Nasional dan memperlancar usaha pembangunan dengan memperhatikan posisi likuiditas dan solvabilitas internasional untuk diajukan kepada Pemerintah melalui Dewan Moneter (UU No. 13/1968).

11. Angkatan Bersenjata Repubklik Indonesia (ABRI)

a. Kedudukan

1)Dipimpin oleh Panglima Angkatan Bersenjata (PANGAB) yang bertanggungjawab kepada Presiden.

2)PANGAB adalah pembantu Presiden dalam melaksanakan kewenangan komando penyelenggaraan pertahanan negara.

3) PANGAB adalah pimpinan Bakorstranas.

4) Sejak Kabinet Pembangunan VI PANGAB diberi kedudukan setingkat Menteri.

b. Tugas Pokok

1) PANGAB memimpin ABRI dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas pembinaan dan penggunaan ABRI.

2) PANGAB bersama-sama Kepala Staf Angkatan dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia membantu Menteri Pertahanan Keamanan dalam melaksanakan tugas dibidang administrasi pembinaan kemampuan pertahanan keamanan negara.

c. Fungsi

1) Kekuatan pertahanan keamanan negara dan sebagai kekuatan social.

2) Alat negara yang berfungsi selaku penindak dan penangkal awal terhadap setiap ancaman dari luar maupun dari dalam negeri, penegak hukum serta pelatih rakyat bagi pelaksanaan tugas pertahanan keamanan negara.

3) ABRI memelihara dan meningkatkan kemampuan kekuatan pertahanan keamanan negara yang meliputi kemampuan kekuatan di darat, di laut, di udara dan penertiban serta penyelamatan masyarakat.

4) ABRI sebagai kekuatan social berfungsi sebagai dinamisator dan stabilisator yang bersama-sama kekuatan social lainnya mengamankan dan menyukseskan perjuangan bangsa.

5) ABRI diarahkan agar mampu secara aktif mengembangkan demokrasi Pancasila, kehidupan konstitusional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan tegaknya hukum dalam rangka berhasilnya pembangunan nasional, serta meperkokoh ketahanan nasional di semau aspek kehidupan.

d. Susunan Organisasi

1) ABRI terdiri atas:

a) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.

b) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.

c) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.

d) Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Organisasi ABRI disusun dalam 3 tingkat:

a) Tingkat Mabes ABRI.

b) Tingkat Angkatan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

c) Tingkat Komando Utama Operasional.

3) Tingkat Mabes ABRI terdiri atas:

a) Eselon Pimpinan: PANGAB

b) Pembantu Pimpinan:

(1) Kepala Staf Umum (Kasum).

(2) Kepala Staf Sosial Politik (Kasospol).

(3) Inspektur Jenderal dan Perbendaharaan (Irjen)

c) Eselon Staf

(1) Staf Umum (Sum).

(2) Staf Sosial Politik (Sospol).

(3) Inspektur Jenderal dan Perbendaharaan (Irjen).

(4)Staf Kebijaksanaan Strategis dan perencanaan Umum (Srenum).

(5) Staf pribadi PANGAB (SPM).

d) Eselon Pelayanan

(1)Sekretariat Umum Markas Besar Angkatan Bersenjata RI (Setum Mabes ABRI).

(2)Detasemen Markas Besar Angkatan Bersenjata RI (Denma Mabes ABRI).

(3)Satuan Komunikasi dan Elektronika Angkatan Bersenjata RI (Satkomlek ABRI).

e) Eselon Pelaksana Pusat

(1) Sekolah Staf dan Komando Angkatan Bersenjata RI (Sesko ABRI).

(2) Akademi Angkatan Bersenjata RI (AKABRI).

(3) Pusat Pembinaan Mental Angkatan Bersenjata RI (Pusbintal ABRI).

(4) Pusat Penelitian dan Pengembangan Angkatan Bersenjata RI (Puslitbang ABRI).

(5) Pusat Sejarah dan Tradisi Angkatan Bersenjata RI (Pusjarah ABRI).

(6) Pusat Kesehatan Angkatan Bersenjata RI (Puskes ABRI).

(7) Pusat Polisi Militer Angkatan Bersenjata RI (Puspom ABRI).

(8) Pusat Survai dan Pemetaan Angkatan Bersenjata RI (Pussurta ABRI).

(9) Pusat Penerangan Angkatan Bersenjata RI (Puspen ABRI).

(10) Badan Pembinaan Hukum Angkatan Bersenjata RI (Babinkum ABRI).

(11) Badan Pembekalan Angkatan Bersenjata RI (Babek ABRI).

(12)Badan Pembinaan Kekaryaan Angkatan Bersenjata RI (Babinkar ABRI).

(13) Pusat Keuangan Angkatan Bersenjata RI (Pusku ABRI).

f) Eselon Pelaksanaan Pusat dan Tingkat Eselon Staf Badan Intelijen Angkatan Bersenjata RI (Pusku ABRI).

4) Tingkat Angkatan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri dari:

a) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD).

b) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL).

c) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI-AU).

d) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

5) Tingkat Komando Utama Operasional terdiri dari:

a) Komando Strategis Nasional (Kostranas).

b) Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas).

c) Komando Wilayah Pertahanan (Kowilhan).

12. Kesekretariatan Lembaga Tertinggi / Tinggi Negara

a. Kedudukan

Sekretariat Jenderal Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara adalah aparatur pemerintah yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada pimpinan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara yang bersangkutan serta secara organisatoris merupakan alat perlengkapan dari lembaga Tetinggi/ Tinggi Negara.

b.Tugas

Membantu kelancaran tugas dan melayani Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara serta para anggota masing-masing kecuali Sekretariat Jenderal BEPEKA. Sekretariat Jenderal BEPEKA melaksanakan pemeriksaan keuangan negara diseluruh aparatur pemerintah.

13. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

a. Kedudukan

1) Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, adalah satu-satunya aparatur negara yang mewakili kepentingan negara Republik Indonesia secara keseluruhan di negara lain atau pada organisasi internasional.

2) Berupa Kedutaan Besar RI, Konsultan Jenderal RI, Konsultan RI, Perutusan Tetap RI pada PBB, maupun Perwakilan RI tertentu yang bersifat sementara.

3) Kepala Perwakilan adalah Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Konsul Jenderal Konsul dan Kuasa Usaha (Charge de Affairs).

4) Perwakilan Republik Indonesia terdiri dari:

a) Perwakilan Diplomatik, perwakilan yang kegiatannya meliputi semua kepentingan negara RI dan yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara penerima atau yang bidang kegiatannya meliputi bidang kegiatan suatu organisasi internasional.

b) Perwakilan Konsuler, yaitu perwakilan yang kegiatannya meliputi semua kegiatan negara RI dibidang konsuler dan mempunyai wilayah kerja tertentu dalam wilayah negara penerima.

5) Perwakilan Diplomatik yang terdiri dari:

a) Kedutaan Besar Republik Indonesia.

b) Perutusan Tetap Republik Indonesia.

6) Perwakilan Konsuler, yaitu:

a) Konsulat Jenderal Republik Indonesia.

b) Konsulat Republik Indonesia.
b. Tugas Pokok danFungsi

1)Perwakilan diplomatik

a)Tugas pokok perwakilan diplomatik adalah mewakili Negara Repulik Indonesia dalam melaksanakan hubungan diplomatik dengan Negara penerima atau organisasi internasional serta melindungi kepentingan Negara dan warga Negara RI di Negara penerima sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b)Fungsi Perwakilan Diplomatik.

1.mewakili Negara RI secara keseluruhan di Negara penerima atau organisasi internasional.

2.melindungi kepentingan nasional Negara RI di Negara penerima

3.melaksanakan usaha peningkatan hubungan persahabatan dan melakukan perundngan antara Negara RI dengan Negara penerima atau organisasi internasional

4.melaksanakan pengamatan, penilaian, dan pelaporan

2)Perwakilan Konsuler

a)Tugas pokok Perwakilan Konsuler adalah mewakili Negara RI dalam melaksanakan hubungan konsuler dengan Negara penerima di bidang perekonomian, perdagangan dan iptek

b)Fungsi Perwakilan Konsuler

1.melaksanakan usaha peningkatan hubungan dengan Negara penerima di bidang perekonomian, perdagangan, dan iptek.

2.melindungi kepentingan nasuional Negara dan warga Negara RI yang berada di wilayah kerjanya.

3.menyelenggarakan pengamatan, penilaian dan pelaporan

4.menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan terhadap terhadap warga Negara RI yang berada di wilayah kerjanya.

c. Susunan Organisasi

1)Organisasi Perwakilan diplomatic terdiri atas :

a)Unsur Pimpinan, ialah Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh

b)Unsur staf, ialah bagian dan sub bagian

c)Unsur pelaksana. Ialah bidang dan sub bidang

2)Pada Perwakilan Diplomatik tertentu, unsure pimpinan dapat terdiri dari Kepala Perwakilan dan Wakil Kepala Perwakilan

3)Organisasi perwakilan konsuler terdiri dari :

a)Unsur pimpinan, ialah Konsulat Jenderal

b)Unsur staf, ialah bagian dan sub bagian

c)Unsur pelaksana, ialah bidang dan sub bidang

C.APARATUR PEMERINTAH DAERAH

1. Landasan Pembentukan Pemerintahan di daerah

Pemerintahan di daerah dibentuk atas dasar pasal 18 UUD 1945, yang menyatakan bahwa : Pembagian Daerah Indonesia atas Daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan UU. Lebih lanjut dalam penjelasan UUD 1945 pasal 18 disebutkan bahwa :

I.Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi dan daerah propinsi pula akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil.

II.Dalam territoril Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 Zelf Bestuurende Landscheppen dan Volksgemenschappen, seperti jawa, bali, minngkabau, palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.

Sejak tahun 1945 sampai dengan dewasa ini peraturan perundang-undangan yang telah mengatur tentang bentuk dan susunan pemerintahan di daerah termasuk pemerintahan desa berturut-turut adalah sebagai berikut :

a.Undang-Undang No. 1 Tahun 1945 tentang PEmbentukan Komite Nasional daerah.

b.Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

c.UU NIT No. 44 Tahun 1950 tentang Undang-undang / Peraturan Pokok Tentang Pemerintahan Daerah.

d.UU No. 1 Tahum 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.

e.Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959 (disempurnakan) tentang Pemerintahan Daerah.

f.Penetapan Presiden No. 5 Tahun 1960 (disempurnakan) tentang DPRD Gotong royong dan Sekretariat Daerah.

g.Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

h.UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja.

i.Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

j.Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan di Desa.

2. Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah.

Sesuai dengan Pasal 18 UUD 1945 dan berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1974, system penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah didasarkan pada asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan.

a. Asas Desentralisasi

Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atas Daerah tingkat atasnya kepada Daerah menjadi urusan rumah tangganya sendiri.

Urusan-urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada Daaerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya.

b. Asas dekonsentrasi

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah atau kepala Wilayah atau Kepala Instansi Vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabatnya di tingkat di Daerah.

Oleh karena tidak semua urusan pemerintahan dapat diserahkan kepada Daerah menurut asas desentralisasi, maka penyelenggaraan berbagai urursan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh perangkat Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi.

c. Asas Tugas Pembantuan

Tugas Pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakn urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban memepertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.

Tidak semua urusan Pemerintahan dapat diserahkan kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya sendiri, sehingga beberapa urusan pemerintahan masih tetap merupakan urusan Pemerintahan Pusat.

3. Pembagian Wilayah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, wilayah NKRI dibagi dalam Daerah-daerah Otonom dan Wilayah-wilayah Administratif.

a. Daerah Otonom dan Otonomi Daerah

1)Daerah Otnom adalah kesatuan masyarakat hokum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan kesatuan NKRI, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2)Dalam rangka pelaksanaan asas desemtralisasi dibentuk dan disusun Daerah Tingkat I dan Tingkat II. Hubungan antara Dati I dengan Dati II bukanlah hubungan hierarkis atau berjenjang.

3)Pembentukan nama, batas, ibukota, hak dan wewenang. Urusan serta modal pangkal Daerah Otonom ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku pada pemerintah pusat.

4)Otonomi Daerah

a)Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuia dengan peraturan perundangan yang berlaku.

b)Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sehingga dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksaan pembangunan.

c)Kewenangan daerah untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri berasaldari penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah baik berupa kewenangan pangkal yang disebutkan undang-undang pembentukan daerah tersebut maupun kewenangan tambahan yang diserahkan melalui Peraturan Pemerintah.

d)Penyerahan urusan-urusan pemerintahan kepada Daerah dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan daerah yang bersangkutan.

e)Meskipun berbagai urusan telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan asas desentralisasi, tetapi tanggung jawab terakhir terhadap urusan-urusan tersebut tetap berada di tangan pemerintah pusat.

b. Wilayah Administratif

1)Wilayah Administratif adalah lingkungan kerja perangkat pemerintah yang menyelenggarakan pelaksanaan tugas pemerintahan umum di daerah.

2)Dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi, wilayah NKRI dibagi dalam :

a)Wilayah Propinsi dan Ibukota Negara

b)Wilayah propinsi dibagi dalam wilayah kabupaten dan kotamadya

c)Wilayah kabupaten dibagi dalam wilayah-wilayah kecamatan

d)Wilayah kecamatan dibagi dalam wilayah kelurahan dan desa.

3)Pembentukan Wilayah, Nama, dan Batas Wilayah

a)Nama dan batas Dati I adalah sama dengan nama dan batas wilayah Propinsi atau Ibukota Negara.

b)Nama dan batas Dati II adalah sama dengan nama dan batas wilayah kabupaten atau kotamadya.

c)Ibukota Dati I adalah Ibukota Propinsi.

d)Ibukota Dati II adalah Ibukota kabupaten atau kotamadya.

c. Kesatuan territorial antara Wilayah dan Daerah

Susunan pemerintahan di Daerah adalah sebagai berikut :

1)Pemerintah Propinsi Dati I

2)Pemerintah kabupaten / kotamadya Dati II

3)Pemerintah kota Administratif

4)Pemerintah kecamatan

5)Pemerintah kelurahan atau desa

4. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)

a. Kedudukan

Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah adalah suatu forum di tingkat pusat yang mempunyai fungsi memberikan pertimbangan kepada presiden di bidang Otnomi Daerah.

b. Tugas

Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah tersebut mempunyai tugas memberikan saran, usul, pendapat, dan pertimbangan kepada presiden baik diminta ataupun tidak mengenai semua penyelenggaraan daerah otonom termasuk pendapatan asli daerah tersebut.

c. Keanggotaan

Keanggotaan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah terdiri dari :

1)Mendagri sebagai Ketua merangkap anggota.

2)Menteri Negara Perencanaan Pembangunan nasional / Bappenas sebagai anggota.

3)Menteri Pekerjaan Umum sebagai anggota.

4)Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara senagai anggota.

5)Menhankam sebagai anggota

6)Menkeu sebagai anggota

7)Mensesneg sebagai anggota

8) Pangab sebagai anggota

9)Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Depdagri sebagai sekertaris.

d. Tata Kerja

Tata kerja dewan Pertimbangan Otonomi Daerah :

1)Dirjen Otonomi Daerah adalah sekertaris bukan anggota

2)Dalam menjalankan tugasnya sekertaris dibantu oleh tenaga-tenaga ahli.

3)Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah mengadakan rapat setidak-tidaknya satu kali dalam setiap 6 bulan.

4)Dalam menyangkut pembentukan daerah otonom DPOD mengundang kekuatan-kekuatan social politik dalam masyarakat untuk di dengar pendapatnya dalam rapat yang diadakan untuk itu.

5. Aparatur Pemerintahan Daerah dan Wilayah

a. Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah

Menurut Keputusan Mendagri No. 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah, yaitu :

1)Perangkat Pemerintah Propinsi Dati I terdiri :

1)Gubernur kepala Dati I

2)DPRD Tingkat I

3)Inspektorat Wilayah Propinsi

4)Sekertariat DPRD I

5)Unit Pelaksana Teknis Dati I

6)BUMD Tingkat I

7)BAPPEDA Tingkat I

8) Kantor Bina Sosial Politik Tingkat I

2)Perangkat Pemerintah Kabupaten / kotamadya

1)Bupati / walikotamadya Tingkat I

2)DPRD Tingkat II

3)Inspektorat Wilayah Kabupaten / Kotamadya Tingkat II

4)Kantor pembantu Wallikota / Bupati

5)Sekertariat DPRD tingkat II

6)Kantor Bina Sosial Politik kabupaten / Kotamadya Dati II

7)Kantor catatan sipil kabupaten / kotamadya Dati II

8) BUMD Tingkat II

b. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah ada pembagian tugas yang jelas kedudukan yang sama tinggi antara kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah. DPRD dalam tugasnya tidak boleh mencapuri bidang eksekutif yang sepenuhnya merupakan wewenang dan tanggung jawab kepala daerah.

c. Kepala Daerah

1)Kepala Daerah berdasarkan UU No. 5 Tahun 1974 karena jabatannya adalah juga sebagai kepala wilayah, sebagai kepala daerah ia juga mengepalai daerah otonom yang memimpin penyelenggaraan dan bertanggung jawab sepenuhnya tentang jalannya pemerintah daerah.

2)Kepala daerah adalah pejabat Negara dan diangkat untuk masa jabatan 5 tahun terhitung mulai tanggal pelantikannya dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatannya berikutnya.

3)Kepala daerah menurut hierarki bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri dalam negeri.

4)Kepala daerah tingkat I dicalonkan dan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari sedikit-dikitnya 3 orang dan sebanyak-banyaknya 5 orang calon yang telah dimusyawarahkan oleh pimpinan DPRD dengan Mendagri.

5)Larangan bagi Kepala Daerah untuk dengan sengaja melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Negara, pemerintah, daerah dan juga rakyat.

d. Wakil Kepala Daerah

1)Pada dasarnya dipandang perlu adanya jabatan wakil kepala daerah, namun demikian mengingat kondisi daerah yang berbeda-beda maka pelaksanaan pengisisan jabatan wakil kepala daerah tersebut diadakan menurut kebutuhan.

2)Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut :

a)Keadaan geografis

b)Keadaan peduduk

c)Keadaan daya dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan

3) Wakil kepala daerah adalah Wakil kepala daerah tingkat I dan wakil kepala daerah tingkat II

4)Wakil kepala daerah membantu kepala daerah dalam menjalankan tugasnya serta menjalankan wewenangya sehari-hari.sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Mendagri.

e. Kepala Wilayah

1)Di samping Kepala Daerah sebagai unsur Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan asas desentralisasi, terdapat pula Kepala Wilayah yang merupakan Wakil Pemerintah Pusat di Daerah yang melaksanakan asas dekonsentrasi

2)Setisp wilayah dipimpin oleh seorang kepala wilayah, yaitu :

a)Kepala wilayah propinsi dan Ibukota Negara disebut Gubernur

b)Kepala wilayah kabupaten disebut Bupati kepala Dati II

c)Kepala wilayah Kotamadya disebut Walikotamadya atau Kepala daerah tingkat II.

d)Kepala wilayah kota administratif disebut Walikota

e)Kepala wilayah kecamatan disebut Camat

f)Kepala wilayah kelurahan disebut Lurah

3)Dalam menjalankan tugasnya :

a)Gubernur sebagai kepala wilayah propinsi bertanggung jawab kepada Presiden melalui Mendagri.

b)Bupati / Walikotamadya sebagai kepala wilayah Kabupaten / Kotamadya bertanggung jawab kepada Gubernur.

c)Walikota sebagai kepala wilayah kota Administratif bertanggung jawab kepada Bupati sebagai wilayah kabupaten.

d)Camat sebagai kepala wilayah kecamatan bertanggung jawab kepada Bupati sebafai kepala wilayah Kabupaten.

e)Lurah sebagai kepal wilayah kelurahan bertanggung jawab kepada Camat sebagai kepala wilayah kecamatan.

4)Kepala wilayah dalam semua tingkat sebagai Wakil Pemerintah Pusat adalah penguasa tunggal di bidang pemerintahan di daerah kecuali bidang pertahanan dan keamanan, bidang peradilan, bidang luar negeri dan bidang moneter.

5)Kepala wilayah mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban sebagai berikut :

a)Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah

b)Pembinaan ideologi Negara, politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.

c)Penyelenggaraan koordinasi terhadap instansi-instansi vertikal, dalam hal ini perangkat departemen dan lembaga non departemen yang berada di tingkat daerah.

d)Bimbingan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat adalah juga menjadi tugas kepala wilayah.

e)Pembinaan Tertib Pemerintahan

f)Pelaksanaan

f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

1.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur Pemerintah Daerah yang susunannya mencerminkan perwakilan seluruh rakyat di Daerah. Bersama-samadengan Kepala Daerah menjalankan tugas, wewenang Pemerintah Daerah dibidanglegislatif. Hak-hak DPRD menurut pasal 29 UU No. 5 Tahun 1974, yaitu :

a.Anggaran.

b.Mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota.

c.Meminta keterangan.

d.Mengadakan perubahan.

e.Mengajukan pernyatan pendapat.

f.Prakarsa.

g.Mengadakan penyelidikan.

2.Kewajiban DPRD menurut Pasal 30 UU No. 5 Tahun 1974 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1992 adalah :

a.Mempertahankan, mengamankan, mengamalkan Pancasila Dan UUD 1945 secara jujur, praktis, dan pragmatis.

b.Menjunjung tinggi dan melaksanakan secara konsekuen GBHN, ketetapan-ketetapan MPR dan peraturan perundang-undangan.

c.Bersama-sama Kepala Daerah menyusun APBD dan Peraturan Daerah.

d.Memperhatikan dan menampung aspirasi dan memajukan tingkat kehidupan rakyat.

3.Susunan, keanggotaan dan pimpinan DPRD, begitu jug sumpah/janji, masa keanggotaan dan larangan rangkapan jabatan bagi anggota-anggotanya diatur dengan UU No. 16 Tahun 1969, jo UU No. 5 Tahun 1975 dan UU No. 2 Tahun 1985.

4.Sidang DPRD menurut Pasal 31 UU No. 5 Tahun 1974 adalah :

a.DPRD bersidang sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun.

b.Kecuali ketentuan dimaksud, atas permintaan sekurang-kurangnya seperlima jumlah anggota atau atas permintaan Kepala Daerah, Ketua memanggil anggota-anggota untuk bersidang dalam waktu satu bulan setelah permintaan itu diterima.

c.DPRD bersidang atas panggilan Ketua.

d.Pelaksanaan ketentuan yang dimaksud diatur dalam Petaruran Tata Tertib DPRD.

5.Rapat-rapat DPRD menurut pasal 32 UU No. 5 Tahun 1974 adalah :

a.Rapat-rapat DPRD pada dasarnya bersifat terbuka untuk umum.

b.Atas permintaan kepala daerahatau permintaan sekurang-kurangnya seperlima jumlah anggotaatau dipandang perlu oleh Pimpinan DPRD dapat diadakan rapat-rapat tertutup.

c.Rapat tertutup dapat mengambil keputusan, kecuali mengenai :

1)APBD setra perhitungannya.

2)Pajak Retribusi.

3)Utang-piutang dan menanggung pinjaman.

4)Perusahaan Daerah.

5)Pemborongan pekerjaan, jual beli barang, seta pemborongan pengangkutan tanpa mengadakan penawaran umum.

6)Penghapusan tagihan.

7)Persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai.

8) Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua dan pelantikan anggota baru DPRD.

d.Semua yang hadir dalam rapat tertutup wajib merahasiakan segala hal yang dibicarakan.

6.Pengaturan Tata Tertib DPRD menurut pasal 34 UU No. 5 Tahun 1974 adalah :

a.Pengaturan Tata Tertib DPRD diatur dengan Keputusan DPRD sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1992.

b.Pengaturan Tata tertib yang dimaksud berlaku sesudah ada pengesahan pejabat yang berwenang.

7.Apabila DPRD tidak dapat menjalankan fungsi dan kewajibannya menurut Pasal 35 UU. 5 Tahun 1974 :

a.Apabila ternyata DPRD tingkat I melalaikan atau karena sesuatu hal tidak dapat menjalankan fungsi dan kewajibannya sehingga dapat merugikan Daerah atau Negara, setelah mendengar pertimbangan Gubernur, Menteri Dalam Negeri menentukan cara bagaimana hak, wewenang, dan kewajiban DPRD itu dijalankan.

b.Bagi Daerah tingkat II penentuan cara yang dimaksud diatas dilakukan oleh Gubernur setelah mendengar pertimbangan Bupati/Walikota.

8.Susunan Organisasi DPRD menurut Keputusan Menteri dalam Negeri No. 61 Tahun 1992 adalah :

a.Pimpinan Dewan terdiri dari Ketua dan beberapa orang Wakil Ketua dan sebanyak-banyaknya berjumlah 4 orang.

b.Pelantikan Pimpinan DPRD dilakukan oleh Gubernur pada DPRD tingkat I dan bupati/walikota pada DPRD tingkat II dalam sidang paripurna DPRD.

c.Fraksi-fraksi yang terdiri dari :

1.Fraksi Persatuan Pembangunan.

2.Fraksi karya Pembangunan.

3.Fraksi Demokrasi Indonesia.

4.Fraksi ABRI.

d.Alat-alat kelengkapan DPRD yang terdiri dari :

1.Panitia Musyawarah.

2.Panitia Anggaran.

3.Komisi-komisi.

4.Panitia Khusus.

g. Badan Pertimbangan Daerah (BPD)

1.Pembentukan.

Berdasarkan Pasal 46 UU No. 5 Tahun 1974 di daerah dibentuk BPD yang keanggotaannya terdiri dari Pimpinan DPRD dan fraksi-fraksi yang belum terwakili dalam Pimpinan DPRD.

2.BPD adalah suatu forum yang berkedudukan sebagai wadah yang memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah Tingkat I.

3.BPD memiliki tugas pokok memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Daerah baik diminta maupun tidak.

4.Fungsinya adalah Memantau pelaksanaan dan memberikan pertimbangan mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.

5.Susunan keanggotaan BPD sebanyak-banyaknya 5 orang yang terdiri dari :

a.Ketua DPRD sebagai Ketua merangkap anggota.

b.Wakil-wakil DPRD.

c.Unsur-unsur fraksi.

d.Sekretaris DPRD.

6.Pengangkatan dan pemberhentian ketua, anggota, dan sekretaris BPD dilakukan oleh Menteri dalam Negeri bagi BPD tingkat I dan Gubernur bagi BPD tingkat II.

7.Tata kerja

a.BPD menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 1 kali dalam 3 bulan.

b.Sekretarian DPRD berfungsi sebagai Sekretariat BPD.

h. Sekretariat Daerah/Wilayah

1.Sekretariat Daerah

a.Adalah unsur Staf yang membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

b.Pembentukan Susunan Organisasi dan Formasi Sekretariat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

c.Sekretaris Daerah tidak dipilih tetapi diangkat dari Pegawai Negeri yang memenuhi persyaratan.

d.Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah.

2.Sekretariat Wilayah

a.Sekretariat Wilayah adalah Sekretariat Daerah.

b.Sekretariat Daerah diintegrasikan dengan Sekretariat Wilayah baik pada tingkat I maupun tingkat II.

c.Setwilda adalah unsur staf yang langsung berada di bawah Kepala Wilayah Daerah.

d.Setwilda tingkat I mempunyai tugas membantu Gubernurdalam hal menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat.

e.Susunan Organisasi Setwilda Tingkat I :

1.Organisasi Setwilda Tingkat I Pola Minimal yang terdiri dari :

a)Empat asisten : Ketataprajaan, Administrasi Pembangunan, Kesejahteraan Sosial, dan Administrasi.

b)Tiga belas biro : Tata Pemerintahan, Pemerintahan Desa, Hukum, Bina Perekonomian, Bina Penyusunan program, Bina Sosial, Bina Lingkungan Hidup, Kepegawaian, Keuangan, Organisasi, Perlengkapan, Umum, Hubungan masyarakat.

c)Kelompok JabatanFungsional

2.Organisasi Setwilda Tingkat I Pola Maksimal sama dengan pola minimal hanya ditambahkan 1 Biro yaitu Otonomi Daerah.

f.Kriteria Penetapan Struktur Organisasi Setwilda Tingkat I yaitu :

1.Jumlah penduduk.

2.Jumlah wilayah kabupaten/kotamadya.

3.Luas wilayah.

4.Jumlah Pendapatan Asli Daerah.

5.Faktor-faktor khusus.

g.Pengangkatan Sekwilda

1)Sekretaris Daerah Tingkat I

Menurut Pasal 48 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1974 bahwa Sekretaris Daerah Tingkat I diangkat oleh Menteri Dalam Negeri dari Pegawai Negeri yang memenuhi persyaratan atas usul Gubernur setelah mendengar pertimbangan Pimpinan DPRD.

2)Sekretaris Daerah Tingkat II

Diangkat oleh Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri dari Pegawai Negeri yang memenuhi persyaratan atas usul Bupati/Walikota setelah mendengar Pimpinan DPRD.

h.Susunan Organisasi Setwilda Tingkat II

1.Organisasi Setwilkab/Setwilkodya Dati II Pola Minimal yang terdiri dari :

a)Tiga Asisten : Tata Praja, Administrasi Pembangunan, administrasi.

b)Sepuluh Bagian : Tata Pemerintahan, Hukum, Perekonomian, Penyusunan Program, Sosial Politik, Kepegawaian, Keuangan, Organisasi, Hubungan Masyarakat,dan Umum.

c)Kelompok Jabatan Fungsional.

2.Organisasi Setwlkab/Setwilkodya Dati II Pola Maksimal sama dengan Pola Minimal hanya ditambahkan 4 bagian : Pemerintahan Desa, Ketertiban (Setwilkab) dan Perkantoran (Setwilkodya), Lingkungan Hidup, Perlengkapan.

i. Dinas daerah

1.Kedudukan Dinas Daerah adalah unsur pelaksana pemerintahan Daerah dalam rangka melaksanakan asas desentralisasi yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

2.Tugas pokoknya melaksanakan sebagian unsur rumah tangga daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan bidangnya.

3.Fungsi Dinas Daerah :

a.Melaksanakan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

b.Melaksanakan pembinaan teknis sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Menteri Departemen terkait.

4.Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Daerah Tingkat I terdiri dari :

a. Unsur pimpinan: Kepala Dinas

b. Unsur pembantu pimpinan: Bagian Tata Usaha

c. Unsur pelaksana: Sub-Dinas

d. Kelompok Jabatan Fungsional

Dinas Daerah Tingkat I Pola Minimal terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 Sub-Dinas, 3 Sub-Bagian pada Bagian Tata Usaha, 3 Seksi pada Sub-Dinas.

Dinas Daerah Tingkat I Pola Maksimal terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 Sub-Dinas, 4 Sub-Bagian pada Bagian Tata Usaha, 4 Seksi pada Sub-Dinas.

Susunan Organisasi Dinas Daerah Tingkat II terdiri dari :

a. Unsur Pimpinan: Kepala Dinas

b. Unsur pembantu pimpinan: Sub Bagian Tata Usaha

c. Unsur pelaksana: Seksi

d. Kelompok Jabatan Fungsional

Dinas Daerah Tingkat II Pola Minimal terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 Seksi, 3 Urusan pada Sub-Bagian Tata Usaha, 3 Sub-Seksi.

Dinas Daerah Tingkat II Pola Maksimal terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 Seksi, 4 Urusan pada Sub-Bagian Tata Usaha, 4 Sub-Seksi pada Seksi.

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Daerah (UPTD)

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas adalah satuan orgnisasi yang secara langsung melaksanakan kegiatan teknis dari Dinas yang bersangkutan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok Dinas. Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :

1.Unsur Pimpinan.

2.Unsur Pembantu Pimpinan.

3.Unsur Pelaksana/Kelompok Jabatan Fungsional.

j. Kantor Pembantu Gubernur dan Kantor Pembantu Bupati/Walikotamadya

1.Kantor Pembantu Gubernur disusun berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131 Tahun 1978 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembantu Gubernur, sedangkan Kantor Pembantu Bupati/Walikotamadya disusun berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 132 Tahun 1978 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bupati/Walikotamadya. Pembantu Gubernur dan Pembantu Bupati/Walikotamadya adalah pejabat Pemerintah Pusat dalam rangka dekonsentrasi dan bertugas membantu Gubernur atau Bupati/Walikotamadya dalam kedudukannya selaku Kepala Wilayah.

2.Kedudukan

a.Pembantu Gubernur adalah Pejabat Pemerintah Pusat yang berada di bawahdan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.

b.Pembantu Bupati/Walikotamadya adalah Pejabat Pemerintah Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati/Walikotamadya.

3.Tugas pokoknya membantu Gubernur atau Bupati/Walikotamadya dalam mengkoordinasikan, mengawasi dan membina penyelenggaraan pemerintahan umum serta pembangunan.

4.Fungsinya :

a.Melaksanakan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan atas jalannya pemerintahan umum dan pembangunan.

b.Menyelenggarakan kegiatan dalam rangka perumusan kebijaksanaan pelaksanaan.

c.Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikotamadya.

5.Susunan Organisasi Kantor Pembantu Gubernur terdiri dari Kepala Kantor, Bagian Tata Usaha, Bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan. Kantor Pembantu Bupati/Walikotamadya terdiri dari Kepala Kantor, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan.

6.Wilayah Kerja Pembantu Gubernur meliputi beberapa Kabupaten/Kotamadya, Pembantu Bupati/Walikotamadya meliputi beberapa kecamatan, penentuan wilayah kerja dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.

7.Jabatannya adalah jabatan karier bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri.

k. Kota Administratif (Kotif)

1.Pembentukan Kotif di atur dalam Pasal 72 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1974 yang menyatakan apabila dipandang perlu sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya.

2.Tujuan Pembentukan Kotif adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berhasil guna dan berdaya guna dan sarana utama bagi pembinaan wilayah serta unsur pendorong yang kuat bagi usaha peningkatan laju pembangunan.

3.Kedudukan Kotif dibagi 2 :

a.Kotif sebagai bagian dari Wilayah Propinsi/Ibu Kota Negara.

b.Kotif sebagai bagian dari Wilayah Kabupaten.

4.Apabila dianggap perlu, Gubernur dapat menyelenggarakan pembinaan secara langsung untuk memperlancar pengembangan wilayah Kotif tersebut.

5.Tugas pokok Kotif adalah untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dalam rangka meningkatkan dan mengarahkan pembangunan guna perkembangan dan pengembangan kehidupan masyarakat kota yang bersangkutan serta merangsang pertumbuhan dan perkembangan wilayah di sekitarnya.

6.Fungsi Kotif :

a.Pemerintahan.

b.Pembinaan kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya perkotaan.

c.Pengarahan pembangunan sosial,ekonomi, dan fisik perkotaan.

7.Susunan Organisasi

a.Walikota sebagai unsur pimpinan.

b.Sekretariat yang dipimpin oleh Seorang Sekretaris Kota.

l. Kecamatan

1.Wilayah Kecamatan adalah lingkungan kerja perangkat Pemerintah Wilayah Kecamatan dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas pemerintahan umum.

2.Pembentukan Kecamatan diusulkan oleh Bupati/Walikotamadya kepada Gubernur dan selanjutnya diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri.

3.Usulan Daerah tersebut diteliti oleh Menteri Dalam Negeri dengan memperhatikan faktor pengembangan wilayah dan pemerataan laju pembangunan antar wilayah/daerah lalu diajukan ke Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dan kemudian diajukan kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan Peraturan Pemerintahnya.

4.Camat diangkat oleh Gubernur atas usul Bupati/Walikotamadya dan dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Bupati/Walikotamadya.

5.Camat memiliki kedudukan sebagai Kepala Wilyah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikotamadya.

6.Tugas pokok camat adalah memimpin, melaksanakan, serta menyelenggarakan segala urusan pemerintahan, pembangunan, dan membina masyarakat di Kecamatan.

7.Susuna Organisasi terdiri dari :

a.Camat

b.Sekretaris Kecamatan

c.Seksi-seksi sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan

d.Kelompok Jabatan Fungsional

e.Unsur aparat Departemen Dalam Negeri

6. Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1979 :

a.Desa

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan NKRI.

b.Pemerintahan Desa

Adalah penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh organisasi yang terendah langsung di bawah Camat yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri dalam ikatan NKRI.

c.Susunan Organisasi Pemerintah Desa

Susunan Organisasi Pemerintahan Desa terdiri dari :

1.Kepala Desa

2.Lembaga Musyawarah Desa (LMD)

Pemerintah Desa dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Perangkat Desa, terdiri dari :

1.Sekretariat Desa yang dibantu oleh Kepala-Kepala Urusan

2.Kepala Dusun

d.Kepala Desa

Kepala Desa mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban memimpin Pemerintahan Desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemaeintahan Desa, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan Pemerintah Desa.

e.Sekretariat Desa

Adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menjalankan hak, kewenangan, dan kewajiban pimpinan Pemerintah Desa.

f.Kepala Dusun

Adalah unsur pelaksana tugas Kepala Desa dengan wilayah kerja tertentu. Kepala Dusun diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II atas usul Kepala Desa.

g.Lembaga Musyawarah Desa (LMD)

Adalah lembaga permusyawaratan/pemufakatan yang keanggotaannya terdiri atas kepala-kepala dusun, pimpinan lembaga-lembaga kemasyarakatan dan pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang bersangkutan.

h.Pemerintahan Kelurahan

Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri

Kepala Kelurahan adalah alat pemerintah yang beradalangsung di bawah Camat dan di dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati/Walikotamadya. Kepala Kelurahan bertugas sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.

i.Organisasi Masyarakat di Tingkat Desa dan Kelurahan

1.Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW)

2.Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)

3.Koperasi Unit Desa (KUD)

BAB IV
KEPEGAWAIAN PEMERINTAH

1.Pengertian

a.Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan peundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri yang ditetapkan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b.Jabatan Negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya jabatan dalam Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tingi Negara dan Kepaniteraan Pengadilan.

c.Pejabat Negara adalah :

·Presiden dan Wakil presiden

·Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

·Anggota Badan Pemeriksa Keuangan

·Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Mahkamah Agung

·Anggota Dewan Pertimbangan Agung

·Menteri

·Duta Besar Perwakilan RI di luar negeri

·Gubernur

·Bupati/Walikotamadya

·Pejabat lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-umdangan

2.Kategori Pegawai Negeri

Menurut pasal 2 UU No. 8 Tahun 1974 Pegawai Negeri terdiri dari :

a.Pegawai Negeri Sipil

b.Anggota Angkatan Bersenjata RI

Pegawai Negeri Sipil terbagi atas :

a)PNS Pusat

b)PNS Daerah

c)PNS lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

3.Kedudukan PNS

PNS adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada pancasila, UUD 1945, negara, pemerintah, menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

4.Kewajiban dan Hak PNS

a.Kewajiban PNS :

ØSetia dan taat kepada pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah

ØMentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan

ØMenyimpan rahasia jabatan

ØMengangkat sumpah/janji PNS

ØMengangkat sumpah/janji Jabatab Negeri

ØMenaati kewajiban serta menjauhkan diri dari larangan

b.Hak PNS :

ØMemperoleh gaji yang layak sesuai dengan tanggung jawabnya

ØMemperoleh cuti

ØMemperoleh perawatan kecelakaan

ØMemperoleh tunjangan bagi yang menderita cacad

ØMemperoleh uang duka bagi PNS yang tewas

ØMemperoleh pensiun

ØMemperoleh kenaikan pangkat reguler

ØMenjadi peserta TASPEN dan ASKES

5.Pembinaan PNS

Pembinaan PNS diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna (Pasal 12 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1974). Kebijaksanaan pembinaan PNS secara menyeluruh berada ditangan Presiden (Pasal 13 UU No.8 Tahun 1974). Pembinaan PNS didasarkan atas sistem karier dan sistem prestasi kerja (Pasal 12 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1974).

6. Pejabat dan Instansi yang secara Fungsional mempunyai Kewenangan dalampembinaan Pegawai Negeri Sipil.

Berbagai pejabat dan instansi secara fungsional mempunyai kewenangan dalam pembinaan pegawai negeri secara keseluruhan :

1. Presiden Republik Indonesia
2. Menteri Negara Pendayagunaan aparatur Negara
3. Badan Administrasi Kepegawaian Negara
4. Lembaga Administrasi Negara
5. Badan Pertimbangan Kepegawaian
6. Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional
7. Departemen Keuangan
8. Departemen Kesehatan
9. Perysahaan Umum Husada Bhakti
10. Pusat Koperasi Pegawai Negeri
11. Korps Pegawai Republik Indonesia
12. Persero Tabungan Asuransi Pegawai Negeri

7. Formasi

a.Pengertian

Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan oleh satuan organisasi negara agar mampu melaksanakan tugas pokok untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

b.Tujuan penetapan formasi

Adalah agar satuan-satuan organisasi negara dapat mempunyai jumlah dan mutu pegawai yang cukup sesuai dengan beban kerja yang dipikulnya.

c.Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan formasi adalah :

·Dasar penyusunan formasi

·Sistem penyusunan formasi

·Analisis kebutuhan

·Anggaran belanja negara yang tersedia

8. Penggajian PNS

a.Sistem penggajian

1)Sistem skala tunggal

2)Sistem skala ganda

3)Sistem skala gabungan (menurut UU No. 8 Tahun 1974)

b.Gaji PNS

Berdasarkan PP No. 15 Tahun 1993, perbandingan gaji pokok PNS terendah dan yang tertinggi adalah Rp. 78.000,00 : Rp. 573.600,00 berarti 1 : 6

c.Tunjangan

Disamping gaji pokok kepada PNS dapat diberikan tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan pangan dan tunjangan lain-lain.

d. Gaji Pokok

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam suatu pangkat diberikan gaji pokok berdasarkan golongan ruang yang ditetapkan untuk pangkat itu sebagai tersebut dalam Peraturan Pemerintah no. 15 tahun 1993.

e. Kenaikan Gaji

Kenaikan gaji berkala dan kenaikan gaji istimewa terdapat dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah no. 7 Tahun 1977.

f.Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur jenis Tunjangan

Macam-macam Tunjangan bagi Pegawai Negeri Sipil :

1.
1. Struktural ;no. 9 tahun 1985 jo no. 29 tahun 1985
2. Hakim dan Panitera ;no. 15 tahun 1985
3. Pejabat BEPEKA ==========no. 16 tahun 1985
4. Ketua dan Anggota Mahkamah Pelayaran;no. 18 tahun 1985
5. Jaksa ;no. 19 tahun 1985
6. Pendidikan ;no. 20 tahun1985
7. Dosen;no. 21 tahun 1985
8. Peneliti;no. 22 tahun 1985
9. Tenaga Kesehatan;no. 23 tahun 1985
10. Pengamat Gunung Api ;no. 27 tahun 1985
11. Pengamanan dan Penyelamatan Pelayaran;no. 18 tahun 1985
12. Syahbandar; no. 3 tahun 1987
13. Penyuluh Pertanian;no 28 tahun 1989
14. Penyuluh Keluarga Berencana;no. 29 tahun 1989
15. Widyaiswara;no. 49 tahun 1989
16. Persandian ;no. 10 tahun 1990
17. Hakim dan Panitera dalam Peradilan Tata Usaha Negara;no. 35 tahun 1991
18. Hakim dan Panitera dalam Peradilan Agama; no. 36 tahun 1991
19. Penatar Tingkat Nasional pada BP7;no. 60 tahun 1991
20. Bahaya Nuklir ;no. 10 tahun 1992
21. Pustakawan ;no. 65 tahun 1992
22. Teknisi Penerbangan;no. 65 tahun 1992
23. Penguji Mutu Barang;no. 65 tahun 1992
24. Penata Komputer; no. 65 tahun 1992
25. Penilai Pajak Bumi dan Bangunan;no. 31 tahun 1993
26. Pemeriksa Bea dan Cukai; no. 31 tahun 1993
27. Pengawas Ketenagakerjaan;no. 31 tahun 1993
28. Pengamat Meteorologo dan Geofisika;no. 31 tahun 1993
29. Penyuluh Kehutanan ; no. 31 tahun 1993
30. Juru Penerangan ; no. 31 tahun 1993
31. Pekerja Sosial;no. 31 tahun 1993
32. Pengawas Keuangan dan Pembangunan;no. 31 tahun 1993

9. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

1. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong
2. Lowongan formasi dalam suatu organisasi negara dapat terjadi karena :
1. Adanya Pegawai Negeri Sipil yang berhenti
2. Adanya perluasan organisasi
3. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil harus benar-benar berdasarkan kebutuhan riil, baik dalam arti jumlah maupun mutu.
4. Setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar dan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
5. Hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan, tata cara pelamaran dan panitia ujian dan lain-lain tentang pengadaan Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah no. 6 tahun 1976.

10. Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil

Pengangkatan dalam pangkat Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah no. 3 tahun 1980.

11. Ujian Dinas Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

Tingkat-tingkat Ujian Dinas :

1.Ujian dinas tingkat I untuk kenaikan pangkat dari juru tingkat I golongan ruang I/d menjadi Pengatur Muda ruang II/a.

2.Ujian dinas tingkat II untuk kenaikan pangkat dari Pengatur tingkat I golongan ruang II/d menjadi penata muda golongan ruang III/a

3.Ujian dinas tingkat III untuk kenaikan pangkat dari Penata Tingkat I golongan ruang III/d menjadi pembina golongan ruang IV/a.

Materi Ujian Dinas Tingkat I terdiri dari 4 kelompok.

1.
1. Kelompok A yang meliputi :

1.Pancasila

2.Undang-undang Dasar 1945

3.Garis-garis Besar Haluan Negara

4.Repelita

1.
1. Kelompok B yang meliputi :

1.Peraturan Perundangan di Bidang Kepegawaian

2.KORPRI

1.
1. Kelompok C yang meliputi pengetahuan perkantoran :

1.Syarat-syarat dan tata pelaksanaan tugas

2.Tata cara penerimaan tamu

3.Tata cara melayani telepon

4.Tata cara menyusun surat

5.Tata cara mengarsip surat

6.Tata cara kerja sama

7.Tata cara menyusun laporan

1.
1. Kelompok D yang meliputi :

1.Tugas pokok, fungsi, struktur organisasi, dan tata kerja instansi yang bersangkutan

2.Pengetahuan mengenai bidang substansif instansi yang bersangkutan dan pengetahuan lain yang dipandang perlu oleh pimpinan instansi yang bersangkutan

Materi Ujian Dinas Tingkat II terdiri dari 5 kelompok yaitu Kelompok A sampai dengan kelompok D di atas, ditambah dengan kelompok E yang meliputi :

a.Bahasa Indonesia

b.Sejarah Indonesia

Materi Ujian Dinas Tingkat III terdiri dari 7 kelompok, yaitu kelompok A, kelompok B, kelompok D, dan kelompok E sebagaimana tersebut di atas, ditambah dengan kelompok C, kelompok F dan kelompok G :

a.Kelompok C yang meliputi penetahuan Administrasi :

1.Teori Kepemimpinan

2.Fungsi Manajemen

b.Kelompok F yang meliputi :

1.Perkembangan Politik Dalam Negeri, Ekonomi dan Pembangunan.

2.Perkembangan Politik Luar Negeri dan terutama kerja sama negara yang bergabung dalam ASEAN.

c.Kelompok G yang berupa karya Tulis

d. Keluasan dan kedalaman materi ujian dinas disesuaikan dengan tingkat ujian dinas dalam arti makin tinggi ujian dinas makin luas dan dalam materi ujian dinas yang diberikan.

Pengecualian dari Ujian Dinas, dalam pasal 37 huruf b Peraturan Pemerintah no. 3 tahun 1980 tentang Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang telah lulus Pendidikan dan Pelatihan Jabatan tertentu sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dapat dikecualikan dari Ujian Dinas.

12Pengangkatan dalam Jabatan

a.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka susunan suatu satuan organisasi.

b.Pengertian jabatan dapat ditinjau dari dua sudut yaitu dari sudut struktural dan sudut fungsional.

c.Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara dalam rangka meningkatkan pembinaan Pegawai Negeri Sipil dan untuk lebih menjamin mutu kepemimpinan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural telah diterbitkanPP No. 15 Tahun 1994.

1)Jabatan struktural dalam susunan organisasi Negara ditetapkan dengan Keputusan Presiden atau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

2)Eselon adalah tingkatan jabatan struktural, yang disusun berdasarkan berat ringannya tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak.

3)Jabatan struktural eselon I dan II dalam suatu instansiditetapkan oleh Presiden atas usul Pimpinan instansi yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan dari MENPAN. Sedangkan jabatan eselon III, IV dan V oleh Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan tertulis dari MENPAN.

4)Jabatan strukural hanya dapat dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dan tidak dapat dirangkap dengan jabatan strukural lain atau jabatan fungsional. Adapun syarat untuk dapat diangkat dalam jabatan strukural selanjutnya adalah sebagai berikut:

a)Memiliki kemampuan manajerial, kemampuan tekhnis fungsional, kecakapan serta pengalaman kerja yang diperlukan.

b)Memiliki integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas organisasi.

c)Memperhatikan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK).

d)Telah memiliki tingkat dan jenis pendidikan formal serta mengikuti dan lulus diklat strukural yang dipersyaratkan.

e)Memiliki pangkat sekurang-kurangnya 1 tingkat di bawah pangkat terendah yang ditentukan untuk eselon yang bersangkutan.

f)Masih dapat dikembangkan kemampuannya.

g)Sehat jasmani dan rohani.

h)Memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan dalam uraian jabatannya.

5)Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.

a)Dalam rangka membantu pejabat yang berwenang untuk mewujudkan objektivitas pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan strukural serta pengangkatan dalam pangkat, dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.

b)Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan terdiri atas:

1.Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Tingkat Instansi Pusat,

2.Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Tingkat Instansi Daerah.

3.Untuk memberikan pertimbangan bagi penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon I dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Nasional (Baperjanas) yang pengaturannya ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Presiden. Dalam rangka ini telah diterbitkan Keputusan Presiden No.47 Tahun 1994 tentang Baperjanas.

·Baperjanas ini berkedudukan di bawah Presiden, dengan tugas pokok memberikan pertimbangan kepada presiden mengenai pengangkatan eselon I dan pengangkatan dalam jabatan dilingkungan BUMN tertentu yang penetapannya dilakukan oleh atau dengan persetujuan Presiden.

·Susunan Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional adalah:

i.Wakil Presiden sebagai Ketua

ii.Menteri Negara Sekretaris Negara, Menteri Negara Sekretaris Kabinet, Menpan dan Kepala BAKIN sebagai anggota.

iii.Kepala BAKN sebagai sekretaris.

·Untuk pengangkatan dan pemindahan eselon I dan dari lingkungan BUMN tersebut, pimpinan instansi atau pimpinan LembagaTertinggi/Tinggi Negara mengajukan 3 orang calon kepada Presiden dengan tembusan kepada Baperjanas.

Tata kerja Bappernas telah ditetapkan dengan Keputusan Ketua Baperjanas No. 01 Tahun 1994 tanggal 27 Agustus 1994.

6)Persyaratan Diklat(Pendidikan dan Pelatihan) bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat dalam jabatan struktural:

a)Diklat Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Pertama (SPAMA) bagi jabatan struktural eselon III

b)Diklat Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Menengah (SPAMEN) bagi jabatan struktural eselon II

c)Diklat Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Tinggi (SPATI) bagi jabatan struktural eselon I

7)Prajurit ABRI yang ditugaskaryakan dapat diangkat dalam jabatan struktural setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam PP No. 15 Tahun 1994.

d.Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil serta peningkatan mutu pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan telah diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

1)Jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.

2)Penetapan jabatan fungsional dan angka kreditnya dilakukan oleh Menpan. Angka kredit jabatan fungsional adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan /atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan kariernya, termasuk untuk persyaratan atau penentuan kepangkatan pada pengangkatan pertama.

3)Penilaian prestasi kerja pejabat fungsional ditetapkan dengan angka kredit oleh pejabat yang berwenang, setelah mendengar pertimbangan tim penilai, yang dibentuk oleh instansi Pembina Jabatan fungsional atau instansi pengguna.

4)Jabatan fungsioanal dan angka kredit yang telah ditetapkan berdasarkan PP yang berlaku sebelum PP No. 16 Tahun 1994. Adapun jabatan fungsional beserta angka kreditnya yang telah ditetapkan oleh Menpan sebelum diterbitkannya PP No. 16 Tahun 1994 tersebut berjumlah 48 jenis, sebagaimana tersebut dalam daftar berikut, antara lain:

JABATAN FUNGSIONAL YANG TELAH DITETAPKAN

ANGKA KREDITNTA

NO

NAMA JABATAN

DASAR HUKUM

KEPUTUSAN MENPAN

INSTANSI PEMBINA

1.

2

3..

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peniliti

Widyaiswara

Tenaga Dokter

Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi

Pengawas Ketenagakerjaan

Penyuluh Kehutanan

Juru Penerang

Pekerja Sosial

Teknisi Pnerbangan

Penyuluh Keluarga Berencana

Penguji Mutu Barang

Jaksa

Pengajar Perguruan Tinggi di Lingkungan Departemen Agama

Pemeriksa Bea dan Cukai

Pranata Komputer

Agen

Pranata Nuklir

No. 01/MENPAN/1983

Tgl. 10-01-1983

No. 68/MENPAN/1985

Tgl. 13-03-1985

No. 93/MENPAN/1986

Tgl. 04-09-1986

No. 59/MENPAN/1987

Tgl. 13-06-1987

No. 107/MENPAN/1987

Tgl. 24-08-1987

No. 16/MENPAN/1988

Tgl. 29-02-1988

No. 44/MENPAN/1988

Tgl. 11-05-1988

No. 45/MENPAN/1988

Tgl. 11-05-1988

No. 100/MENPAN/1988

Tgl. 11-06-1988

No. 107/MENPAN/1988

Tgl. 19-07-1988

No. 17/MENPAN/1989

Tgl. 30-01-1989

No. 18/MENPAN/1989

Tgl. 30-01-1989

No. 19/MENPAN/1989

Tgl. 24-08-1987

No. 21/MENPAN/1989

Tgl. 14-02-1989

No. 25/MENPAN/1989

Tgl. 06-04-1989]

No. 26/MENPAN/1990

Tgl. 28-03-1990

No. 30/MENPAN/1990

Tgl. 28-03-1990

LIPI

LAN

DEP KESEHATAN

DEP. DIKBUD

DEP. NAKER

DEP. KEHUTANAN

DEP. PENERANGAN

DEP. SOSIAL

DEP. PERHUBUNGAN

BKKBN

DEP. PERDAGANGAN

KEJAKSAAN AGUNG

DEP. AGAMA

DEP. KEUANGAN

BPS

BAKIN

BATAN

Pada table atas hanya sebagian dari 48 Jabatan Fungsional yang telah ditetapkan angka kreditnya.

13.Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP3)

a.Tujuan

Tujuan pembuatan DP3 adalah untuk memperoleh bahan-bahan pertimbangan obyektif dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem karier dan prestasi kerja.

b.Unsur-unsur yang dinilai

1)Kesetiaan

2)Prestasi kerja

3)Tanggung jawab

4)Ketaatan

5)Kejujuran

6)Kerjasama

7)Prakarsa

8) Kepemimpinan (khusus bagi pemegang jabatan struktural)

c.Pejabat Penilai

Pejabat penilai adalah atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, dengan ketentuan serendah-rendahnya Kepala Urusan atau pejabat lain yang setingkat dengan itu, kecuali ditentukan lain oleh Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Gubernur Daerah Tingkat I dalam lingkungannya masing-masing.

d.Atasan Pejabat Penilai

Atasan pejabat penilai berkewajiban memeriksa dengan seksama Daftar Penilaian Pekerjaan yang disampaikan kepadanya, baik ada keberatan maupun tidak dari Pegawai Negeri Sipil yang dinilai.

e.Keberatan atas Penilaian

Pegawai Negeri Sipil yang merasa keberatan atas penilaian dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasan-alasannya kepada Atasan Pejabat Penilai melalui hierarki.

14.Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil (DUK)

a.Daftar Urut Kepangkatan adalah suatu daftar yang memuat nama PNS (Pegawai Negeri Sipil) dari suatu satuan organisasi Negara yang disusun menurut tingkat kepangkatan. Ketentuan ini diatur dalam PP No. 15 Tahun 1979.

b.Dalam Daftar Urut Kepangkatan tidak boleh ada dua nama PNS yang sama nomor urutnya. Ukuran yang digunakan dalam DUK secara berturut-turut sebagai berikut:

1)Pangkat

2)Jabatan

3)Masa kerja

4)Latihan jabatan

5)Pendidikan

6)Usia

c.Apabila ada lowongan PNS yang menduduki DUK yang lebih tinggi wajib dipertimbangkan lebig dahulu.

d.

15.Cuti Pegawai Negeri Sipil

Cuti adalah hak PNS. Sesuai PP No. 24 Tahun 1976, cuti PNS terdiri dari:

a.Cuti Tahunan

b.Cuti Besar

c.Cuti Sakit

d.Cuti Bersalin

e.Cuti di luar Tanggungan Negara

f.Cuti karena Alasan Penting

16.Perawatan, Tunjangan Cacat, Uang Duka dan Biaya Pemakaman bagi Pegawai Negeri Sipil

PNS yang mengalami kecelakaan karena dinas atau menderita sakit karena dinas berhak menerima tunjangan cacat selai pensiun yang diterimanya. Kepada isteri atau suami PNS yang meninggal karena dinas diberikan uang duka sebesar 6 kali penghasilan sebulan dengan ketentuan serendah-rendahnya Rp. 500.000,00. Biaya pemakaman PNS yang tewas seluruhnya ditanggung oleh negaradan kepada keluarganya diberikan penghargaan dalam bentuk uang duka. Ketentuan-ketentuan yang mengatur perawatan, tunjangan cacat, dan uang duka bagi PNS ditetapakan dengan PP No. 12 Tahun 1981.

17.Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil

Peningkatan kesejahteraan PNS diusahakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan Negara, meliputi kesejahteraan material dan spiritual seperti jaminan hari tua, bantuan kematian, ceramah-ceramah keagamaan dan lain-lain. Pengaturan dan pembinaan penyelenggaraan program kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

18.Penghargaan Pegawai Negeri Sipil

Kepada PNS dapat diberikan penghargaan apabila telah menunjukkan kesetiaan atau berjasa terhadap Negara atau telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya.

19.Keanggotaan PNS dalam Partai Politik atau Golongan Karya

Menurut UU No. 3 Tahun 1975 PNS dapat menjadi anggota Partai Politik atau Golkar dengan sepengetahuan atau izin tertulis pejabat yang berwenang.

20.Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

a.Ketentuan tentang disiplin PNS diatur dalam PP No. 30 Tahun 1980, yang antara lain diatur hal-hal sebagai berikut:

1)Kewajiban

2)Larangan

3)Sanksi

4)Tata cara pemeriksaan

5)Tata cara penjatuhan dan penyampaian hukuman disiplin

6)Tata cara pengajuan keberatan terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan.

b.Kewajiban yang harus diikuti oleh setiap PNS menurut Pasal 2 PP No. 30 Tahun 1980 antara lain adalah:

1)Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah.

2)Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri atau pihak lain.

3)Menjunjung tinggi kehormatn dan martbat Negara, pemerintah dan PNS

4)Mengangkat dan menaati sumpah/ janji PNS dan sumpah/janji jabatan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

5)Menyimpan rahasia Negara dan atau rahasia jabatandengan sebaik-baiknya. Dan lain-lain

c.Larangan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap PNS menurut pasal 3 PP No. 30 Tahun1980 antara lain adalah:

1)Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, pemerintah,atau PNS.

2)Menyalahgunakan wewenang.

3)Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk Negara asing.

4)Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Negara.

5)Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara secara tidak sah, dan lain-lain.

d.Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang melanggar ketentuan pasal 2 dan pasal 3 PP No. 30 Tahun 1980 adalah pelanggaran disiplin.

e.Termasuk pelanggaran disiplin adalah setiap perbuatan memperbanyak, mengedarkan, mempertontonkan, menempelkan, menawarkan, menyimpan, memiliki tulisan atau rekaman yang berisi anjuran atau hasutan untuk melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 PP No. 30 Tahun 1980, kecuali hal itu dilakukan untuk kepentingan dinas.

f.Tingkat dan jenis hukuman disiplin

1)Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:

a)Hukuman disiplin ringan

b)Hukuman disiplin sedang

c)Hukuman disiplin berat

2)Jenis hukuman ringan terdiri:

a)Tegoran lisan

b)Tegoran tertulis

c)Pernyataan tidak puas secara tidak tertulis

3)Jenis hukuman sedang terdiri dari:

a)Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama satu tahun.

b)Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama satu tahun.

c)Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama satu tahun.

4)Jenis hukuman berat terdiri dari:

a)Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama satu tahun.

b)Pembebasan dari jabatan.

c)Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

d)Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

g.Pejabat yang berwenang menghukum.

1)Presiden

2)Menteri yang memimpin Departemen dan Jaksa Agung.

3)Pimpinan Kesektariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen.

4)Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

5)Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

h.Dalam hal-hal tertentu Menteri yang memimpin Departemen, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, dengan Surat Keputusan dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat bawahannya untuk menjatuhkan hukuman disiplin dalam lingkungannya masing-masing.

i.Wewenang untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin yang tidak dapat didelegasikan adalah:

1)Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.

2)Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

j.Pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin tidak dapat mendelegasikan lagi wewenangnya itu kepada pejabat lain.

k.Surat keputusan tentang pendelegasian wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin, dibuat secara tertulis oleh pejabat yang berwenang.

21.Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil

Sumpah/janji adalah satu kesanggupan untuk menaati keharusan atau untuk tidak melakukan larangan yang ditentukan, yang diikrarkan dihadapan atasan yang berwenang menurut agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

22.Sumpah/Janji Jabatan

a.Setiap PNS yang diangkat untuk memangku suatu jabatan tertentu wajib mengangkat sumpah/janji Jabatan Pegawai Negeri.

b.Sumpah Jabatan adalah untuk menebalkan rasa tanggung jawab dan semangat yang bersumpah.

c.Dalam hal PNS yang bersangkutan berkeberatan untuk mengucapkan sumpah karena anggapan tentang agama, sebagai gantinya wajib mengucapkan janji.

23.Pemberhentian

Dalam PP No. 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian PNS antara lain diatur hal-hal sebagai berikut:

a.Macam-macam Pemberhentian

1)Pemberhentian karena atas permintaan sendiri.

2)Pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun.

3)Pemberhentian karena penyederhanaan organisasi.

4)Pemberhentian karena melakukan pelanggaran/tindak pidana penyelewengan.

5)Pemberhentian karena hal-hal lain.

b.Pegawai Negeri dapat diberhentikan dengan hormat maupun dengan tidak hormat.

24.Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Janda/Duda

Pengaturan pensiun PNS diatur dalam UU No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai jo PP No. 8 Tahun 1989 tentang pemberhentian dan pemberian Pensiun PNS serta Pemberian Pensiun Janda/ Dudanya.

a.Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap PNS yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara.

b.Dasar pensiun yang dipakai untuk menentukan besarnya pensiun pokok, ialah gaji pokok terakhir sebulan yang berhak diterima oleh pegawai yang berkepentingan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku baginya.

c.Pemberian pensiun pegawai, pensiun janda/duda dan bagian pensiun janda ditetapkan oleh pejabat yang berhak memberhentikan pegawai yang bersangkutan, di bawah pengawasan dan koordinasai Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Beberapa ketentuan penting dari Peraturan Pemerintah tersebut adalah:

a.Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara atau pejabat yang ditunjuk olehnya atas nama Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/tinggi Negara, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan menetapkan antara lain:

1)Pemberhentian dengan hormat PNS yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke bawah yang mencapai batas usia pensiun dengan hak pensiun.

2)Pemberian pensiun kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam butir1) dan pemberian hak-hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

b.Kewenangan pemberhentian dan pemberian pensiun sebagaimana dimaksud dalam butir a, meliputi pula pemberian pensiun janda/duda dalam hal pensiunan PNS yang bersangkutan meninggal dunia.

c.Penetapan pemberhentian dan pemberian pensiun PNS serta penetapan pensiun janda/duda PNS sebagaimana dimaksud dalam butir a dan butir b ditetapkan dalam satu surat keputusan.

d.Surat keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun sebagaimana dimaksud dalam butir b diterimakan kepada yang bersangkutan dan tembusannya kepada kantor pembayar pensiun, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum batas usia pensiun PNS yang bersangkutan.

25.Peradilan Kepegawaian

Berdasarkan pasal 35 UU No. 8 Tahun 1974 penyelesaian sengketa di bidang kepegawaian dilakukan melalui peradilan untuk itu, sebagai bagian dari Peradialan Tata Usaha Negara (PTUN) yang dimaksud dalam UU No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. PTUN itu sendiri diatur dalam UU No. 5 Tahun 1986. Penerapan PTUN ini akan diatur dengan PP selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak UU No. 5 Tahun 1986 berlaku. UU No. 5 Tahun 1986 ditetapkan pada tanggal 29 Desember 1986.

Dewasa ini Lembaga yang telah ada untuk menangani sengketa kepegawaian adalah Badan Pertimbangan Kepegawaian, yang diatur dengan Kepres No. 67 Tahun 1980.

a.Kedudukan

Badan Pertimbangan Kepegawaian merupakan Lembaga Ekstra Struktural yang berada di bawah dan langsung bertanggung jawab kepada Presiden.

b.Tugas Pokok

1)Memeriksa dan mengambil keputusan mengenai keberatan yang diajukan oleh PNS yang berpangkat Pembina Golongan Ruang IV/a ke bawah tentang hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berdasarkan PP No. 30 Tahun 1980.

2)Memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai usul penjatuhan hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke atas serta pembebasan dari jabatan bagi pejabat eselon I, yang diajukan oleh Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen.

c.Susunan Organisasi

1)Keanggotaan

a)Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, sebagai Ketua merangkap anggota.

b)Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara sebagai Sekretaris merangkap anggota.

c)Menteri Sekretaris Kabinet, sebagai Anggota.

d)Direktur Jenderal Hukum dan Peraturan Perundangan Departemen Kehakiman sebagai anggota.

e)Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung, sebagai anggota.

f)Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri sebagai anggota.

g)Ketua Pengurus Pusat KORPRI sebagai anggota.

2)Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian yang berada di kantor BAKN Jakarta.

B.PEMBINAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KHUSUS PEGAWAI NEGERI

1.Pengertian Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Pendidikan dan pelatihan jabatan PNS adalah penyelenggaraan proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan PNS dalam melaksanakan jabatannya.

2.Tujuan Pendidikan dan Pelatihan

a.Meningkatkan kesenian dan ketaatan PNS kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.

b.Menanamkan kesamaan pola pikir yang dinamisdan bernalar agar memiliki wawasan yang komprehensif untuk melaksankan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

c.Memantapkan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pengembangan partisipasi masyarakat.

d.Meningkatkan pengetahuan, keahlian dan/atau keterampilan serta pembentukan sedini mungkin kepribadian PNS.

Mar
10

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.