Jansem Crossby Manalu’s pages
Just another WordPress.com weblog

Administrasi, Perencanaan, Pembangunan, dan Perencanaan Pembangunan…

Pengertian administrasi masih merupakan suatu penertian yang belum tegas dan uniform diantara para sarjana dan hingga saat ini masih ramai didiskusikan. Dalam perkataan bahasa Inggris “administer” adalah kombinasi kata-kata bahasa Latin ad + ministrare, yang berarti “to serve”, melayani. Kamus mengatakan bahwa “to administer” adalah “to manage” atau “to direct”, dan menekankan persoalan abadi dari kehidupan sosial mengenai bagaimana menjaga agar para penyelenggara tetap ditempatnya, sambil memberikan kepada mereka kekuasaan yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas yang diberikan kepada mereka.

Pengertian administrasi dalam arti luas adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengertian administrasi dalam arti sempit adalah tata usaha
a. Menurut Prof. Prajudi Atmosudirdjo, tata usaha merupakan pekerjaan pengendalian data dan informasi.
b. Menurut The Liang Gie, tata usaha merupakan segenap rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengolah, mengganda, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap organisasi.
Perencanaan dapat didefinisikan sebagai “keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan”. Ciri-ciri suatu perencanaan yang baik adalah :
1. Rencana harus mempermudah tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang sungguh-sungguh memahami tujuan organisasi.
3. Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang sungguh-sungguh mendalami teknik-teknik perencanaan.
4. Rencana harus disertai oleh suatu perincian yang teliti.
5. Rencana tidak boleh terlepas sama sekali dari pemikiran pelaksanaan.
6. Rencana harus bersifat sederhana.
7. Rencana harus luwes.
8. Di dalam rencana terdapat tempat pengambilan risiko.
9. Rencana harus bersifat praktis (pragmatis).
10. Rencana harus merupakan “forecasting”.
Pembangunan didefinisikan sebagai “suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa”.
Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan (termasuk sumber-sumber ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efisien dan efektif. Menurut Albert Waterson perencanaan pembangunan adalah “melihat ke depan dengan mengambil pilihan berbagai alternatif dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut dengan terus mengikuti agar supaya pelaksanaanya tidak menyimpang dari tujuan”.

A. Perencanaan Pembangunan di Negara-Negara Berkembang
Umumnya perencanaan pembangunan yang sering dilakukan oleh negara-negara berkembang adalah :
1. Perencanaan proyek demi proyek.
2. Perencanaan sektoral. Perencanaan kebijaksanan dan kegiatan usaha untuk perkembangan suatu sektor kegiatan ekonomi tertentu.
3. Perencanaan investasi menyeluruh sektor publik.
4. Perencanaan komprehensif meliputi sektor pemerintah dan sektor masyarakat.

C. Ciri-Ciri dan Tujuan Perencanaan Pembangunan di Negara-Negara Berkembang
Ciri suatu perencanaan pembangunan yang bersifat usaha pencapaian tujuan-tujuan pembangunan biasanya berkait pula dengan peranan pemerintah sebagai pendorong pembangunan. Adapun ciri-ciri dan tujuan perencanaan pembangunan adalah :
• Usaha yang dicerminkan dalam rencana tersebut untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang tetap.
• Usaha yang dicerminkan dalam rencana tersebut untuk meningkatkan pendapatan per kapita.
• Usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi.
• Perluasan kesempatan kerja.
• Usaha pemerataan pembangunan.
• Usaha pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan.
• Usaha sedemikian rupa supaya kemampuan membangun secara bertahap lebih didasarkan kepada kemampuan nasional.
• Terdapatnya usaha secara terus menerus menjaga stabilitas ekonomi.

Administrasi dalam Proses Pembangunan di Indonesia

Proses adalah suatu rangkaian kegiatan yang berlangsung terus menerus. Dalam hubungannya dengan pembangunan, harapan yang tersimpul dalam proses itu adalah bahwa tidak akan ada akhir dari proses tersebut.
Dalam proses pembangunan di Indonesia selalu terdiri dari fase-fase yang berdiri sendiri dan dibuat menurut berbagai kategori : satu jangka waktu tertentu (misalnya REPELITA), jumlah biaya tertentu, jumlah hasil tertentu, jumlah tenaga tertentu.

A. Pola Tata Negara Republik Indonesia Berdasarkan UUD 1945
Sistem politik negara Republik Indonesia berpangkal kepada rakyat, yang mempunyai kedaulatan, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945).
Fungsi “rulemaking” (legislatif) di tingkat pusat dapat ditahapkan ke dalam empat tingkat kebijaksanaan, yaitu :
1. Tingkat penentuan kebijaksanaan nasional, yang dilakukan oleh MPR yang hasilnya berupa ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan MPR.
2. Tingkat penentuan kebijaksanaan umum, yang hasilnya dapat berbentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan dan Instruksi Presiden
3. Tingkat penentuan kebijaksanaan khusus, yang terletak pada wewenang Menteri yang dapat berupa Peraturan Menteri, Keputusan Menteri atau Instruksi Menteri dalam masing-masing bidang kekhususan yang dipertanggung jawabkan kepadanya.
4. Tingkat penentuan kebijaksanaan teknis, yang pada umumnya terletak pada lembaga non-departemen, Direktoral Jenderal, hasilnya berupa Peraturan, Keputusan/Instruksi pimpinan lembaga non-departemen/Direktoral Jenderal dalam masing-masing sektor pemerintahan yang dipertanggung jawabkan kepadanya.
Fungsi legislatif di daerah dikenal dua macam, yaitu :
1. Kebijaksanaan pelaksanaan Pemerintah Pusat di Daerah yang terletak pada Gubernur/Bupati/Walikotamadya.
2. Kebijaksanaan Pemerintahan Daerah (otonom), yang terletak pada Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD.

B. Sistem Pemerintahan di Indonesia
Sistem Pemerintahan Indonesia didasarkan pada dua macam azas, yakni :
1. Azas keahlian
Bahwa Pemerintah (Presiden) dibantu oleh Menteri-Menteri yang ahli dibidangnya masing-masing yang membawahi departemen-departemen. Tiap-tiap departemen menempatkan pegawai-pegawai yang ahli dalam kesatuan kerja.
2. Azas kedaerahan
Azas kedaerahan mengandung dua macam prinsip pemerintahan :
a. Dekonsentrasi yaitu pelimpahan kekuasaan dari alat kelengkapan negara tingkatan lebih atas kepada bawahannya.
b. Desentralisasi Politik, yaitu pelimpahan kekuasaan perundangan dan pemerintahan kepada daerah-daerah otonom di dalam lingkungannya.

C. Organisasi dan Manajemen Pemerintahan Daerah
Berdasarkan pasal 13 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1974 dalam tiap-tiap organisasi Pemerintahan Daerah terdapat Kepala Daerah dan DPRD, yang merupakan Pemerintah Daerah. Akan tetapi dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah dibentuk pula Sekretariat Daerah dan Dinas-Dinas daerah (Pasal 13 ayat 2).
Baik tidaknya suatu manajemen Pemerintahan Daerah tergantung banyak kepada pimpinan Daerah itu, yaitu terutama kepada Kepala Daerah, selaku manajer Daerah yang bersangkutan. Sukses tidaknya suatu pembangunan di Daerah dalam segala bidang, sangat bergantung kepada kecakapan, kewibawaan, dan kelincahan pemimpinnya yaitu Kepala Daerah.

D. Peranan dan Fungsi Pemerintah dalam Pelaksanaan Pembangunan Nasional
Tujuan dari pembangunan adalah mewujudkan kebahagiaan merata lahir batin rakyat baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Untuk merealisir program pembangunan, diperlukan suatu aparatur pemerintahan yang dikenal dengan birokrasi dalam arti positif.
Peranan dan fungsi pemerintah dalam pembangunan nasional yaitu untuk mencegah/mengurangi timbulnya konflik yang ada dalam masyarakat, memenuhi segala kebutuhan masyarakat, memelihara ketertiban dan ketenangan, sebagai pertahanan dan keamanan, memelihara hubungan baik dengan negara lain (yang sederajat, berdaulat, dan merdeka), sebagai stabilitator (baik dibidang politik, ekonomi, dan sosial budaya), sebagai innovator (dari segi administrasi pembangunan berarti penemuan baru dalam cara-cara kerja, metode baru, sistem baru, dan cara berpikir baru).

E. Aspek-Aspek Politik, Ekonomi, dan Sosial Budaya yang Berpengaruh Terhadap Administrasi Pembangunan
Aspek politik yang berpengaruh yaitu pancasila sebagai filsafat hidup yang menjadi dasar dan arah tujuan dari administrasi pembangunan, komitmen dari para elite kekuasaan yang berpengaruh terhadap stabilitas politik dan keamanan dalam negeri, kematangan dari partai-partai politik, hubungan baik antara kaum politik dengan birokrasi, hubungan baik dengan negara-negara lain.
Aspek ekonomi yang berpengaruh yaitu uang sebagai imbalan. Jadi pekerjaan dianggap sebagai suatu barang dagangan dan harganya adalah upah yang diberikan kepada pekerja itu. Adanya kebebasan untuk memilih sesuatu juga berpengaruh, produktivitas yang tinggi.
Di dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terdapat nilai-nilai sosial yang mengatur kehidupan para warganya. Oleh karena itu para administrator pembangunan harus mampu menganalisa nilai-nilai sosial mana yang perlu dikembangkan sehingga proses pembangunan dapat berjalan lancar, dan nilai-nilai sosial mana yang harus diganti yang menghambat proses pembangunan.

F. Pengalaman Perencanaan Pembangunan di Indonesia Pada Umumnya
Usaha-usaha perencanaan pembangunan dilakukan di Indonesia dimulai sejak tahun 1947. Pada tanggal 12 April 1947 dibentuk badan bernama Panitia Pemikir Siasat Ekonomi yang diketuai M. Hatta yang telah berhasil merumuskan “Dasar Pokok Daripada Plan Mengatur Ekonomi Indonesia”. Juga pada bulan Juli tahun1947 terdapat rencana yaitu Plan Produksi Tiga Tahun RI dipimpin oleh I. J. Kasimo yang ditujukan pada bidang pertanian, peternakan, industri, dan kehutanan. Sejak tahun 1952 dimulai usaha-usaha suatu perencanaan dengan dibentuk Biro Perancang Negara yang diprakarsai oleh Sumitro Djojohadikusumo yang berhasil menyusun suatu Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960. Pada tahun 1957 dibentuk DEPERNAS yang diketuai Muhammad Yamin yang berhasil menyusun Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana (RPNSB) 1961-1969. Baru setelah lahirnya Orde Baru dan setelah selama dua tahun dari Oktober 1966 secara mantap dilakukan kebijaksanaan stabilitas ekonomi dan politik maka disusunlah oleh Bappenas dibawah pimpinan Widjojo Nitisastro yaitu Rencana Pembangunan Lima Tahun Pertama (Repelita I) dimulai dari 1 April 1969, diikuti Repelita II pada tanggal 1 April 1974.

A. Simpulan
Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa proses pembangunan di Indonesia dapat berhasil dengan baik bila sistem administrasi itu baik, sehat, dan tepat. Juga untuk melaksanakan program pembangunan dengan sebaik-baiknya diperlukan suatu aparatur pemerintahan yang efektif dan efisien. Dalam proses pembangunan, peyempurnaan administrasi merupakan syarat yang mutlak yang tidak dapat terelakkan. Tujuan perbaikan administrasi Pemerintah ialah tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam bidang organisasi, prosedur, dan personil, sehingga aparatur dan administrasi Pemerintah mampu melaksanakan rencana-rencana dan program-program yang telah disusun.
Bahwa dalam masa pembangunan ini, pendekatan administrasi pembangunan adalah yang paling sesuai, oleh karena dengan pendekatan ini, diusahakan penyempurnaan administrasi, yang diperlukan untuk menyelenggarakan dan mendorong kegairahan pembangunan, jadi diperoleh administrasi yang berorientasi kepada pembangunan (development oriented).

B. Saran
Dalam suatu proses pembangunan bila ingin tercapainya tujuan pembanguanan yang telah direncanakan harus diperbaiki dulu manajemen pembangunannya terlebih dahulu yaitu dalam bidang Sumber Daya Manusia yang mencakup perubahan kultur atau kebudayaan yang nilai-nilai sosialnya harus mendukung proses pembangunan, juga dalam hal peningkatan kapasitas, yang mampu menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan dalam hal ini proses pembangunan dengan cara peningkatan ilmu pengetahuan, skill. Juga harus diperbaiki yaitu sistem yang ada yang mencakup perencanaan tersebut, budgeting. Serta peraturan dan perundangan yang berlaku jangan sampai menghambat proses pembangunan yang sedang terjadi justru harus sebagai faktor pendukung.

Belum Ada Tanggapan to “Administrasi, Perencanaan, Pembangunan, dan Perencanaan Pembangunan…”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: